Ketua DPD Demokrat se-Indonesia Bacakan Ikrar Setia pada AHY, Minta Pecat Kader yang Berkhianat

TRIBUNWOW.COM - Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat membacakan ikrar setia terhadap konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sebagai Ketum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020.

Ikrar tersebut disampaikan langsung kepada AHY di Cikeas, Bogor pada Selasa (23/2/2021).

Pembacaan ikrar dilakukan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni'matullah, didampingi 33 Ketua DPD Demokrat yang lain.

Baca juga: SBY Sebut akan Lawan Pengganggu Partai Demokrat, Marzuki Ali Beri Kritik: Harus Konsisten

"Kami para ketua DPD se-Indonesia atas nama seluruh kader Demokrat berikrar. Pertama, setia, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020, serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Ni'matullah dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Ia melanjutkan, poin kedua ikrar tersebut adalah para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat, dan melanggar etika politik.

Terakhir, para Ketua DPD Partai Demokrat bertekad untuk membangun dan membesarkan partai yang dinilai sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang juga hadir di lokasi mengatakan, ikrar Ketua DPD Demokrat se-Indonesia menggambarkan kesolidan partai secara nyata dalam menyikapi GPK-PD.

Ia menegaskan, ikrar para Ketua DPD itu sekaligus membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitusional, tidak mungkin terjadi.

Baca juga: SBY Sebut Pihak yang Ingin Ambil Alih Partai Demokrat Berniat Maju Pilpres 2024: Kekuasaan Semata

"Pasalnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah harus mendapatkan persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara, sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang sah," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Setiap orang yang hadir, kata dia, wajib berstatus negatif Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil PCR swab test yang sah.

"Para peserta juga mengenakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung," tutur Herzaky.

SBY Sebut Hal Ini akan Terjadi jika PD Diambil Alih

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, demokrasi berada dalam krisis besar jika upaya mengambil alih kepemimpinan partainya berhasil.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun dapat diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY, dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Yakin Moeldoko Catut Nama Mahfud MD dan Pejabat Lain untuk Kudeta Demokrat, SBY: Tidak Masuk di Akal

SBY menuturkan, jika kudeta di Demokrat terjadi, maka kehidupan bernegara pun tak ubahnya seperti hidup di hutan rimba.

Pihak yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan kalah.

"Salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace," kata dia.

SBY pun membandingkan masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Ia mengaku sangat menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik, termasuk partai yang mengambil sikap oposisi.

SBY juga mengaku menghormati para pemimpin partai.

"Saya menyadari bahwa partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi dan kehidupan bernegara perlu dihormati kedaulatan dan kemandiriannya. Tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak manapun dari luar partai," kata SBY.

SBY berpandangan, jika gerakan kudeta berhasil, tidak hanya jajaran pengurus pusat Partai Demokrat yang terdampak, tetapi juga para pengurus di daerah hingga tingkat ranting.

Baca juga: Sebut Moeldoko, SBY: Saya Yakin Presiden Jokowi Punya Integritas yang Beda dengan Pembantu Dekatnya

"Akan mudah pula mereka melakukan PAW anggota legislatif baik pusat maupun daerah sesuai dengan selera dan keinginan para pelaku gerakan itu," ujar SBY.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut.

Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Ardito Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lawan Gerakan Kudeta, 34 Ketua DPD Demokrat se-Indonesia Bacakan Ikrar Setia Kepada AHY" dan "SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil"