Penundaan Pilkada DKI Disebut untuk Beri Jalan Gibran, Aria Bima: Pernyataan yang Extra Ngawur

TRIBUNWOW.COM - Ditolaknya revisi Undang-undang Pemilu oleh Komisi II DPR RI mendapatkan tafsir lain.

Banyak pihak yang lantas mengaitkannya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Dengan ditolaknya revisi UU Pemilu maka dipastikan gelaran Pilkada 2022 dan 2023 tidak akan digelar, dan akan dilaksakanan berbarengan dengan pilpres di tahun 2024.

Beberapa Pilkada yang akan digelar pada 2024 di antaranya adalah Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jawa Barat dan juga Pilkada Jawa Tengah.

Baca juga: Tak Hanya Gibran, M Qodari Sebut Djarot Berpeluang Diusung PDIP di Pilkada DKI: Besok Pun Udah Siap

Baca juga: Arief Poyuono Sebut Hanya Gibran yang Bisa Jadi Saingan Berat Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta

Kondisi tersebut lantas disebut memberikan jalan kepada Gibran, khususnya untuk bisa maju di Pilkada DKI 2024 nanti.

Karena di satu sisi saat ini Gibran sendiri baru saja menjabat sebagai Wali Kota Solo setelah menang di Pilkada 2020.

Menanggapi hal itu, Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyebut pernyataan tersebut mengada-ada dan extra ngawur.

Aria Bima mengatakan keputusan dari DPR, khususnya Komisi II yang tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu murni untuk kepentingan demokrasi di Tanah Air.

Dirinya membantah ketika disebut hanya untuk kepentingan kelompok politik tertentu, apalagi dalam hal ini memberi jalan kepada Gibran.

Hal itu disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Jumat (12/2/2021).

"Itu pernyataan yang extra ngawur, mengada-ada," ujar Aria Bima.

Dirinya menegaskan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Gibran, termasuk juga dengan kepala daerah yang saat memiliki potensi untuk maju di Pilpres 2024.

Baca juga: Penundaan Pilkada DKI Jakarta Disebut Beri Jalan Gibran, Ini Kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful

Pasalnya, selain disebut untuk memberikan jalan kepada Gibran, penolakan revisi UU Pemilu juga dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan, yakni untuk menghilangkan panggungnya.

Terlebih menurutnya, UU Pemilu untuk membarengkan Pilkada dengan Pileg dan Pilpres sudah digagas dan disetujui sejak 2016 lalu.

"Tidak ada kaitan sama sekali degan urusan siapapun, mau Gibran, mau Anies, mau Mbak Khofifah, mau Ganjar, dan Ridwan Kamil," tegas Aria Bima.

"Ini adalah semua murni untuk mengimplementasikan Undang-undang yag sekarang ini ada. Presiden tidak ada kaitan menentukan pemilu, itu tidak bisa," katanya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.38

Djarot Sebut Desakan Revisi UU Pemilu untungkan Demokrat

Sementara itu menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menilai sangat dini membicarakan kemungkinan tersebut.

Selain karena Pilkadanya juga masih 2024, Gibran sendiri juga baru akan memulai pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo.

"2024 itu kan masih jauh, Gibran kan baru terpilih jadi wali kota," ujar Djarot, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (11/2/2021).

"Mari kita beri kesempatan dia membangun Kota Solo," sambungnya.

Lebih lagi menurutnya, kejauhan ketika mengaitkan Gibran dengan Pilkada DKI.

Menurutnya, PDIP belum memikirkan kader-kader yang dipersiapkan di Pilkada 2022 maupun 2023.

Dirinya juga mengingatkan bahwa Jawa Tengah sendiri juga ada Pilgub yang notabene bisa lebih dekat dengan Gibran.

"Ingat loh, 2024 juga ada Pilkada di Jawa Tengah," ucap Djarot.

"Jadi PDI Perjuangan belum berpikir ke arah situ, kita punya mekanisma yang sudah jelas di dalam penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah," jelasnya.

Baca juga: Gibran Tetap akan Kombinasikan Blusukan Online dan Tatap Muka setelah Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut adanya desakan untuk merevisi UU Pemilu dari para oposisi karena ada maksud tertentu.

Dirinya menduga ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang belum mendapatkan panggung politik, seperti halnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, jika Pilkada DKI tetap akan digelar 2022, maka besar kemungkinan AHY akan mencalonkan diri.

Sehingga jika menang akan mendapatkan panggung menuju Pilpres 2024 mendatang. 

"Jadi kalau dikaitkan seperti itu, dugaan saya adalah dorongan ini kasih panggung untuk Partai Demokrat," kata Djarot.

"Karena kan Pak AHY kan pernah maju di 2017," ungkapnya.

"Tapi dia berbalik, ngomong tentang si Gibran gitu loh maksudnya," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)