Kritisi Anies Baswedan Hapus Normalisasi untuk Atasi Banjir, PDIP: Akal-akalan Tutupi Ketidakmampuan

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai PDI Perjuangan (PDIP), Jhony Simanjuntak mengomentari rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan menghapus istilah normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Terkait keputusan Anies itu, Jhony justru menyinggung sejumlah dugaan.

Termasuk, soal upaya Anies menutupi kegagalan menangani banjir sesuai dengan janji Pilkada dulu.

Baca juga: Jawaban Susi Pudjiastuti soal Tudingan Bermanuver untuk 2024 Dipasangkan dengan Anies: Partai Ikan?

Baca juga: Prabowo Minta Kadernya Jangan Gaduh, Effendi Ghazali Singgung Fadli Zon hingga Pendesak Anies Mundur

Hal itu diungkapkan Jhony dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Kamis (11/2/2021).

"Sebenarnya Fraksi PDI Perjuangan punya pandangan dan bisa memaklumi pengajuan revisi RPJMD dilakukan, pertama, kurang dari 3,5 tahun," ujar Jhony.

"Karena kan batas waktu ada di Permendagri 86 2017 Pasal 342 Ayat 2 kalau saya enggak salah mengutip."

Jhony menilai tak ada kepentingan mendesak hingga Anies perlu menghapus normalisasi.

Karena itu, ia menganggap kebijakan ini hanyalah akal-akalan Anies untuk menutupi kesalahan.

"Bahwa ada batas-batasnya juga, ini kan sebentar lagi 2022, apa urgensinya melakukan revisi?," ucap Jhony.

"Yang kedua, Fraksi PDI Perjuangan juga patut menduga bahwa revisi ini adalah sebuah akal-akalan dari gubernur DKI untuk menutupi ketidakmampuan dia mewujudkan janji kampanyenya yang tertuang di RPJMD."

Baca juga: Contra Flow di KM 117-126 Tol Cipali Diberlakukan Menyusul Adanya Jalan Amblas, KM 36 Banjir

Baca juga: Nyatakan Siap untuk Di-bully, Ganjar Pranowo Salahkan Diri Sendiri atas Banjir Semarang

PDIP disebut Jhony, justru menilai normalisasi masih sangat diperlukan untuk menangani banjir DKI.

Sementara itu, Anies kini mengedepankan naturalisasi untuk mengurangi banjir Ibu Kota.

"Katakanlah misalnya naturalisasi, atau pun dia mengedepankan naturalisasi sedangkan normalisasi dikesampingkan," ucapnya.

"Padahal menurut kita sekarang, untuk kawasan tertentu normalisasi itu adalah kebutuhan mutlak untuk mengatasi banjir."

"Oke kita tidak terlalu menolak naturalisasi."

Lebih lanjut, menurut Jhony, Anies seolah tak memiliki keberanian melakukan naturalisasi.

Ia pun menyinggung soal penataan bantaran sungai yang hingga kini tak kunjung dilakukan.

"Tapi ketika naturalisasi dilontarkan Gubernur Anies dalam janji politiknya."

"Tapi ini tidak bisa dilakukan? Karena dia tidak ada keberanian dan tidak ada political will dari gubernur untuk menata kawasan di sekitar bantaran sungai."

"Kan ada warga di sana, itu salah satu yang kita lihat," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.10:

Pencetus Naturalisasi

Pengamat Politik, M. Qodari mengungkapkan sosok pencetus ide naturalisasi untuk penanganan banjir di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selama ini telah menyatakan bahwa ingin mengatasi banjir Jakarta dengan program naturalisasi.

Hal itu diungkapkan M.Qodari saat menjadi narasumber di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (16/1/2020).

• Bela Anies Baswedan Mengapa Tak ada Gugatan Banjir 2013 dan 2015, Haji Lulung Malah Apresiasi Ahok

Mulanya, Qodari mengatakan bahwa banjir dan macet merupakan masalah utama yang terjadi di Jakarta.

"Begini saya tambahkan bahwa memang pada kenyataannya bertahun-tahun kalau kami survei di Jakarta selalu muncul dua persoalan besar di Jakarta."

"Pertama banjir yang kedua macet. Jadi memang itu dua persoalan utama yang harus diselesaikan siapapun Gubernur DKI Jakarta," jelas Qodari.

Yang menjadi pertanyaan Qodari adalah, seberapa serius Anies menangani masalah banjir.

"Masalahnya seberapa jauh Pak Gubernur Anies ini selama ini telah menunjukkan komitmen atau tindakan untuk menyelesaikan masalah banjir," katanya.

Kemudian, Qodari justru membandingkan Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat memimpin DKI Jakarta pada 2012-2024.

"Saya bandingkan misalnya dengan masa Pak Jokowi. Pak Jokowi misalnya melakukan pembenahan terhadap Danau Sunter ya," ujar Qodari.

Kala Jokowi memimpin, Danau Sunter menjadi lebih baik dengan adanya program normalisasi.

"Yang tadinya penuh dengan permukiman liar, terabaikan, permukimannya dibersihkan, sungainya dinormalisasi," ujar Qodari.

• Tak Terima Anies Baswedan Digugat karena Banjir, Tim TGUPP Jakarta: Negeri Kita Ini Bermasalah

Sebelum melanjutkan pernyataannya, Qodari sempat mengungkapkan sosok pencetus ide naturalisasi.

Sosok itu juga hadir di acara tersebut, yakni Satu di antara Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta, Muslim Muin.

Muslim Muin juga disebut sebagai sosok pakar hidrodinamika.

"Atau barangkali dinaturalisasi, sebetulnya tambahkan dikit ya Bang Muslim, ini kalau dikenal pakar hidrodinamika," kata Qodari.

Sehingga, Qodari menilai bahwa Muslimlah yang layak dipanggil Bapak Naturalisasi.

"Tapi kalau saya terlusuri sebetulnya bapak naturalisasi ini adalah Beliau."

"Jadi ide naturalisasi Anies dari mana itu dari Muslim Muin," ucapnya diikuti tepuk tangan penonton. (TribunWow.com)