Bongkar Oknum Petinggi Garuda Terima Suap Pengadaan Pesawat, Erick Thohir Tegas Putuskan Kontrak

TRIBUNWOW.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap ada dugaan kasus suap oleh oknum petinggi Garuda Indonesia pada 2011 silam.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui konferensi pers yang diunggah di akun Instagram @erickthohir, Rabu (11/2/2021).

Erick Thohir bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra kemudian memutuskan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1.000.

Baca juga: Dipimpin Erick Thohir, MES Berikhtiar Dorong Ekonomi Keumatan, Kerakyatan, dan Kebangsaan

Enam di antaranya merupakan hasil sewa dari Nordic Aviation Capital (NAC), enam lagi disewa dari Export Development Canada (EDC).

Hal itu dilakukan untuk mengakhiri kontrak operating lease dengan NAC meskipun jatuh temponya masih tahun 2027.

"Pak Irfan dengan manajemen sangat mendukung. Kita memutuskan untuk mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1.000," papar Erick Thohir.

Saat ini perusahaan maskapai pesawat pelat merah itu sedang bernegosiasi terkait pengembalian pesawat jenis CRJ 1.000.

Walaupun begitu, permintaan ini belum mendapat respons.

Pihak Garuda Indonesia sendiri telah berulang-ulang melakukan negosiasi dengan pihak pemberi lease.

Hal yang sama juga terjadi dengan EDC.

"Selain itu Garuda tengah melakukan negosiasi early payment settlement kontrak financial lease pesawat jenis sama dari Export Development Canada atau EDC yang jatuh tempo tahun 2024," kata Erick.

"Early termination ini belum mendapat respons dari mereka," lanjut Menteri BUMN.

"Sementara proses negosiasi dengan EDC masih terus berlangsung," kata dia.

Baca juga: Video Penampakan 1,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tahap 2, Diangkut Pakai Garuda Indonesia Bermasker

Erick mengungkapkan ada dasar yang kuat untuk memutus kontrak hingga mengembalikan 12 pesawat tersebut.

Pertama, terkait tata kelola perusahaan.

Kedua, ada indikasi penyuapan pihak pabrik kepada oknum pemimpin Garuda pada saat pengadaan pesawat.

Tindak pidana suap itu dilakukan 2011 dan telah diputuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tahu bagaimana kami mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, akuntabilitas, dan profesional," ucapnya.

"Di mana juga melihat dari keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan penyelidikan serius fraud office dari Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011," papar Erick.

"Tiga-empat poin ini menjadi landasan," tutupnya.

Simak videonya mulai dari awal:

Erick Thohir Ditetapkan Ketua Umum MES

Menteri BUMN Erick Thohir telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung Sabtu (23/1).

Setelah terpilih menjadi ketua Umum, Erick langsung bergerak cepat dengan melakukan konsultasi dengan tim Formatur.

Erick juga melakukan konsolidasi intens dengan beberapa pihak untuk merumuskan struktur pengurus pusat MES yang akan berperan dalam merealisasikan program kerja pada periode yang akan datang.

Lewat koordinasi dan konsolidasi tersebut MES merampungkan kepengurusan organisasi yang akan diisi oleh orang-orang dengan beragam latar belakang yang kompeten.

Pengurus MES juga memiliki pengalaman, potensi serta komitmen kuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Beragam latar belakang pengurus diyakini akan membuat MES lebih inklusif dan gerak organisasi lebih lincah dan semakin kuat.

Dalam penyusunan struktur, Erick dibantu oleh Iggi Achsien sebagai Sekretaris Jenderal.

Erick mengatakan kepengurusan di bawah kepemimpinannya akan fokus pada pengembangan sektor riil.

MES juga akan berjuang dalam pengembangan ekonomi keumatan.

Baca juga: Data Black Box Sriwijaya Air SJ-182 Berhasil Diunduh, Ini Pernyataan KNKT soal Kondisi Pesawat

“Kami berkomitmen, agar MES dapat banyak berperan dalam penguatan sektor usaha riil."

"MES akan berikhtiar untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan."

"Dengan struktur kepengurusan yang diisi para profesional dengan berbagai latar belakang yang beragam, sehingga ini akan menjadikan gerak langkah MES lebih adaptif, luwes dan kuat” ujar Erick dalam keterangannya, Sabtu (30/1).

Rancangan Badan Pengurus Harian MES yang akan membantu Erick sebagai Ketua Umum terdiri dari tiga Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, bendahara Umum, tujuh Ketua, tujuh sekretaris, tujuh bendahara, dan empat koordinator wilayah.

Sedangkan dalam jajaran komite akan ada perampingan.

Dari sebelumnya 25 komite hanya menjadi 20 komite.

Sementara itu, di jajaran dewan, Erick membuat struktur yang cukup berbeda.

Dewan Pembina dan Dewan Pakar yang sudah ada dalam periode sebelumnya, akan diperkuat dengan Dewan Penggerak dan Dewan Penyantun, yang juga akan diisi para tokoh yang memiliki kepedulian, semangat juang dan komitmen di ekonomi Syariah.

“Di jajaran dewan, periode ini kami menambahkan dua dewan lagi yaitu Dewan Penggerak dan Dewan Penyantun."

"Ini bukan bermakna akomodatif saja namun lebih dari itu, kita melihat banyak tokoh yang tergerak dan ingin ikut kontribusi dan mengawal pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia, dan itu harus kita apresiasi di kepengurusan ini," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MES terpilih, Iggi Achsien menjelaskan pembidangan masing-masing ketua meliputi sektor keuangan, pemberdayaan, keorganisasian, investasi dan kerja sama internasional.

Kepengurusan MES juga terbagi dalam sektor usaha 1, sektor usaha 2, dan badan otonom.

Pihaknya menyatakan struktur di jajaran Badan Pengurus Harian sudah rampung dan akan dipublikasikan bersamaan dengan peluncuran logo baru.

“Jadi pembidangannya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan menjadi fokus dan program kepengurusan mendatang."

"Yang sudah rampung disusun adalah susunan Dewan dan Badan Pengurus Hariannya, untuk anggota-anggota dewan dan pengurus komite Insya Allah akan diumumkan bersamaan dengan peluncuran logo baru MES pada pekan-pekan mendatang” pungkas Iggi. (TribunWow.com)