Bahas Nama Capres 2024, Refly Harun Sebut Anies Baswedan di Posisi ke-2, di Bawah Prabowo?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menganilisis sejumlah tokoh yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024.

Dilansir TribunWow.com, hal itu diungkapkan Refly Harun dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun, Senin (8/2/2021).

Refly Harun mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri.

Baca juga: Refly Harun Ungkap 5 Besar Tokoh Jelang Pilpres 2024, Anies Baswedan Bakal Saingi Prabowo?

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Capres 2024 Terbaru, Prabowo-Anies Turun, Lihat Posisi AHY Vs Moeldoko

Dengan jabatannya kini, Prabowo disebutnya berkesempatan tinggi kembali bersaing menjadi calon presiden.

"Jabatan sebagai menteri pertahankan memungkinkan Prabowo tetap di media exposure yang tinggi," ujar Refly.

"Kita semua tahu bahwa Prabowo dalam survei Indo Barometer ditempatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik."

Selama menjadi menteri, menurutnya, Prabowo dianggap menjalankan tugas secara baik.

Namun, ada nama lain yang turut disinggung Refly.

"Itu menunjukkan bahwa dia punya komunikasi yang baik," ujar Refly.

"Orang berpikir bahwa dia bekerja baik di bidangnya."

"Paling tidak pencitraannya baik."

Baca juga: NasDem Disebut Dukung Moeldoko Jadi Capres 2024, Zulfan Lindan Justru Sarankan Bentuk Partai Baru

Baca juga: Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

Nama tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain itu, Refly juga menyinggung nama Ridwan Kamil hingga Sandiaga Uno.

"Pasti nama-nama itu tidak jauh dari Anies Baswedan, Prabowo, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno," ucapnya.

"Karena inilah lima besar di dalam lima besar calon presiden."

"Maka Anies Baswedan berada di urutan ke dua."

Lebih lanjut, Refly menyebut Anies Baswedan memiliki peluang untuk mendapat banyak suara.

Refly menilai, orang-orang yang kecewa pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal beralih mendukung Anies Baswedan.

"Kenapa begitu? Anies Baswedan dipersepsi sebagai antitesis dari kekuasaan saat ini," ujar Refly.

"Karena itu, mereka yang kecewa pada pemerintahan Presiden Jokowi pasti menempatkan Anies Baswedan sebagai prioritas."

Namun, hal berbeda diungkapkannya terkait Prabowo.

Ia mengatakan, Prabowo kini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pendukung Jokowi dulu.

"Sementara Prabowo belum mendapat sepenuhnya pendukung Jokowi," jelas Refly.

"Tapi dia juga belum kehilangan sepenuhnya pendukungnya sehingga nilainya masih tinggi."

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-8.07:

Refly Harun Bahas Kemungkinan Skenario Pilkada 2022

Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 menuai polemik di sejumlah wilayah.

Dilansir TribunWow.com, pertimbangan utama adalah kemungkinan banyaknya masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022.

Sementara itu, jika dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024, kursi kepala daerah akan kosong terlalu lama.

Baca juga: Komentari Cuitan Ekonom yang Bandingkan Era Jokowi dan Orde Baru, Refly Harun: Saya Juga Agak Takut

Pakar hukum tata negara Refly Harun menganalisis kemungkinan skenario pilkada pada 2022 atau jika ditunda hingga 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Minggu (7/2/2021).

"Kalau versi pemerintah yang sudah tercantum dalam Undang-undang Pilkada 2016, yaitu akan dilakukan pemilihan serentak pada 2024," kata Refly Harun.

"Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkampanye tidak mengubah Undang-undang Pemilu," lanjutnya

Jika pilkada dilakukan serentak 2024, maka dapat diselenggarakan setelah pilpres dan pemilihan legislatif (pileg).

"Kalau itu terjadi, maka seperti Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 2022 akan nganggur selama 2 tahun untuk mengikuti pilkada atau pilpres," terang Refly.

"Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga nganggur karena mereka berakhir masa jabatannya 2023," paparnya.

Baca juga: Pengamat Soroti Pertemuan Anies-Prabowo: Siapa Diuntungkan dan Dirugikan soal Pilkada atau Pemilu

Sementara kekosongan jabatan, dapat ditunjuk pelaksana tugas (plt).

Namun plt yang nantinya ditunjuk akan terlalu lama memimpin, yakni selama 2 tahun.

Diketahui plt tidak dapat mengambil keputusan strategis karena sesungguhnya tidak memiliki mandat demokratis atau tidak dipilih rakyat secara langsung.

"Skenarionya, tanpa memperhatikan di situ ada Anies, Ganjar, atau Ridwan Kamil, maka kalau pemilu 2024 jauh lebih baik kalau masa jabatannya diperpanjang sampai 2024," komentar Refly.

Pilihan lainnya adalah memperpanjang masa jabatan gubernur atau kepala daerah lainnya sampai 2024, bersamaan dengan pilpres.

Namun konsekuensinya adalah kepala daerah akan mendapat bonus perpanjangan masa jabatan yang besar.

"Memang yang masa jabatannya berakhir semacam Anies Baswedan 2022, itu akan dapat bonusnya besar sekali yaitu 4 tahun. Yang 2023 dapat bonus 3 tahun," tandasnya. (TribunWow.com)