Akibat Isu Kudeta Demokrat, Refly Harun Sebut Moeldoko Bisa Maju di Pilpres 2024: Siapa Nomor Satu?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menghubungkan isu kudeta Partai Demokrat dengan Pilpres 2024.

Menurut Refly Harun, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, bisa mengubah bursa Pilpres 2024 jika berhasil mengudeta Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (8/2/2021).

Meski sejumlah nama diduga sudah menyiapkan diri mencalonkan diri di Pilpres 2024, Refly mengaku tak tahu calon terkuat.

Baca juga: Refly Harun Ungkap 5 Besar Tokoh Jelang Pilpres 2024, Anies Baswedan Bakal Saingi Prabowo?

Baca juga: NasDem Disebut Dukung Moeldoko Jadi Capres 2024, Zulfan Lindan Justru Sarankan Bentuk Partai Baru

Ia pun menyinggung nama Prabowo Subianto hingga Sandiaga Uno.

"Jadi kalau hari ini saya ditanya siapa yang nomor satu?," ucap Refly.

"Apakah Prabowo, apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, apakah Sandiaga Uno?"

Refly mengatakan, nama-nama tersebutlah yang paling digadang-gadang menjadi capres 2024.

Namun, Refly menolak saat diminta menyebutkan calon terkuat di antara tokoh-tokoh tersebut.

Baca juga: Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

Baca juga: Marzukie Alie Anggap Dirinya Bermerek SBY, Beri Acuan Keberhasilan AHY Dinilai pada Pemilu 2024

"Itu empat orang yang mapan, kira-kira empat tokoh ini ditambah Ridwan Kamil dan AHY yang punya peluang paling besar," ucapnya.

"Tapi siapa yang nomor satu? Kita harus lihat. Belum tentu kalau saat ini Prabowo nomor satu, belum tentu dia akan nomor satu di survei yang lain."

"Jadi masih bisa berubah, elektabilitas masih cair," tambahnya. Tapi dari kecairan tersebut, polanya ada 5 atau 6 yang mapan

"Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, tambahannya adalah AHY," tambahnya.

Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung isu kudeta Demokrat.

Ia mengatakan, Moeldoko memiliki peluang besar menjadi capres 2024 jika berhasil mengudeta Demokrat.

"Dengan fenomena ada upaya merebut kepemimpinan partai, yang konon dijembatani oleh Moeldoko."

"Maka sesungguhnya hal tersebut bisa mengubah konstelasi secara signifikan kalau itu terealisasi," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-15.16:

Refly Harun Bahas Kemungkinan Skenario Pilkada 2022

Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 menuai polemik di sejumlah wilayah.

Dilansir TribunWow.com, pertimbangan utama adalah kemungkinan banyaknya masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022.

Sementara itu, jika dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024, kursi kepala daerah akan kosong terlalu lama.

Baca juga: Komentari Cuitan Ekonom yang Bandingkan Era Jokowi dan Orde Baru, Refly Harun: Saya Juga Agak Takut

Pakar hukum tata negara Refly Harun menganalisis kemungkinan skenario pilkada pada 2022 atau jika ditunda hingga 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Minggu (7/2/2021).

"Kalau versi pemerintah yang sudah tercantum dalam Undang-undang Pilkada 2016, yaitu akan dilakukan pemilihan serentak pada 2024," kata Refly Harun.

"Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkampanye tidak mengubah Undang-undang Pemilu," lanjutnya

Jika pilkada dilakukan serentak 2024, maka dapat diselenggarakan setelah pilpres dan pemilihan legislatif (pileg).

"Kalau itu terjadi, maka seperti Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 2022 akan nganggur selama 2 tahun untuk mengikuti pilkada atau pilpres," terang Refly.

"Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga nganggur karena mereka berakhir masa jabatannya 2023," paparnya.

Baca juga: Pengamat Soroti Pertemuan Anies-Prabowo: Siapa Diuntungkan dan Dirugikan soal Pilkada atau Pemilu

Sementara kekosongan jabatan, dapat ditunjuk pelaksana tugas (plt).

Namun plt yang nantinya ditunjuk akan terlalu lama memimpin, yakni selama 2 tahun.

Diketahui plt tidak dapat mengambil keputusan strategis karena sesungguhnya tidak memiliki mandat demokratis atau tidak dipilih rakyat secara langsung.

"Skenarionya, tanpa memperhatikan di situ ada Anies, Ganjar, atau Ridwan Kamil, maka kalau pemilu 2024 jauh lebih baik kalau masa jabatannya diperpanjang sampai 2024," komentar Refly.

Pilihan lainnya adalah memperpanjang masa jabatan gubernur atau kepala daerah lainnya sampai 2024, bersamaan dengan pilpres.

Namun konsekuensinya adalah kepala daerah akan mendapat bonus perpanjangan masa jabatan yang besar.

"Memang yang masa jabatannya berakhir semacam Anies Baswedan 2022, itu akan dapat bonusnya besar sekali yaitu 4 tahun. Yang 2023 dapat bonus 3 tahun," tandasnya. (TribunWow.com)