Isu Kudeta Partai Demokrat
Disebut Berkalimat Sangat Santun, Herman Khaeron Beberkan Isi Surat AHY ke Jokowi: Hanya Menanyakan
Herman menegaskan AHY memiliki niat yang baik saat mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yang menanyakan soal isu kudeta Partai Demokrat.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Beberapa hari yang lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait isu kudeta Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.
Kemudian pada Kamis (4/2/2021) kemarin, Mensesneg Pratikno menyampaikan surat itu memang sudah diterima Istana namun tidak akan ditanggapi karena dianggap sebagai problematika internal Partai Demokrat.
Isi surat tersebut diketahui berisi pertanyaan dari pihak Demokrat kepada Jokowi soal kebenaran keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri dalam urusan internal Partai Demokrat.
Baca juga: Pengakuan Darmizal, Sosok di Balik Pertemuan Moeldoko dengan Kader Demokrat: Krisis Kepemimpinan
Pada acara Apa Kabar Indonesia Malam, Kamis (4/2/2021), Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membocorkan isi surat tersebut.
Herman bercerita, info keterlibatan para pejabat itu didapat dari para ketua DPC, DPD dan pengurus DPP yang sempat datang ke Jakarta menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Kepada siapa klarifikasinya? Kepada presiden," kata Herman.
Herman mengatakan, niat AHY berkirim surat langsung kepada Jokowi memiliki niat yang baik.
"Justru inilah cara santun, cara yang terbaik dari Ketum kami Mas AHY supaya tidak terbuka kepada publik," ujarnya.
"Dan kemudian presiden bisa mengklarifikasinya langsung."
"Surat itu diantar langsung secara tertutup oleh sekjen kami kepada Mensesneg, dan Mensesneg tentu meneruskan kepada Pak Jokowi," sambungnya.
Herman mengatakan, surat itu berisi pertanyaan yang meminta presiden mengklarifikasi soal keterlibatan pejabat negara dalam urusan internal Partai Demokrat yang ingin menggunakan partai tersebut sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.
"Ini sangat proporsional menurut saya, sangat santun," kata Herman.
"Karena dalam surat itu juga hanya menanyakan atas dasar kesaksian itu disebutkan ada pejabat tinggi di lingkaran Presiden Jokowi, dengan santun sekali kalimat itu."
"Dan kemudian dia mempersiapkan untuk merebut secara paksa pimpinan Partai Demokrat untuk persiapan menuju kepada Pilpres 2024, kemudian ada pihak-pihak lain di pejabat tinggi dan lingkaran menteri," pungkasnya.
Baca juga: Tanya Ruhut Siapa yang Tak Betah dengan AHY, Herman Sebut Kader Demokrat yang ke Jakarta Dijebak
Simak video selengkapnya mulai menit ke-14.00:
