Tak Benarkan Sikap AHY soal Kudeta Demokrat, M Qodari: Menjaga Muka dan Nama Baiknya Pak Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku tidak membenarkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal adanya kudeta partai.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Sapa Indonesia Pagi, Rabu (3/1/2021), M Qodari mengatakan bahwa AHY bersama Demokrat harusnya bisa menyelesaikan persolan tersebut secara internal.

Dirinya juga menyalahkan sikap Demokrat yang sudah memberikan tudingan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk kepada pejabat pemerintahan.

Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat: Kalau Moeldoko Itu Persoalan Lain

Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Deddy Sitorus Sebut Permainan Politik: Tak Ada Urgensinya dengan Jokowi

Terlebih Demokrat sendiri belum mengambil langkah tegas, khususnya kepada kadernya yang dianggap ikut terlibat jika memang ada gerakan kudeta tersebut.

"Saya kira pertama Partai Demokrat harus memberikan hukuman dan sanksi kepada para pengurus yang dianggap sudah off-side," ujar M Qodari.

"Saya tidak fokus pada mereka yang di luar, tapi yang masih di dalam, kalau memang mereka terbukti ya ditindak saja," harapnya.

"Harusnya diselesaikan secara internal."

Oleh karenanya, ia menyayangkan sikap Demokrat yang sudah menggembor-gemborkan adanya gerakan yang mengambil alih pimpinan.

Padahal di satu sisi, Demokrat sendiri belum bisa memastikan siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, apalagi sampai memberikan sanksi.

"Sebelum berbicara keluar, pertama-tama harus memberikan sanksi terlebih dahulu. Jangan melempar keluar tapi sanksinya belum dibuat," kata M Qodari.

"Sehingga kalau itu dilakukan malah menimbulkan ketegangan politik," imbuhnya.

Baca juga: Curhat Marzuki Alie Ngaku Kerja Keras Urus Demokrat tapi Kini Malah Dituduh Ikut Kudeta: Mikirlah

Lebih lanjut, M Qodari menyebut bahwa Demokrat sebenarnya tidak perlu menyurati Jokowi untuk memberikan klarifikasikanya.

Karena menurutnya, hal itu justru terkesan ada keterlibatan Jokowi dalam persoalan tersebut.

"Kalau saya jadi Demokrat, saya akan pakai cara komunikasi informal. Pak SBY kan pernah di sana 10 tahun, jadi tahu bagaimana mekanisme berkomunikasi," ungkapnya.

"Jadi ya tinggal telepon saja 'Pak Jokowi ini ada informasi bahwa pejabat bapak, sebut namanya Moeldoko sudah melakukan pertemuan dan mau mengintervensi tolong diberhentikan."

"Jadi Partai Demokrat juga mejaga muka dan nama baiknya Pak Jokowi, katakanlah PDI Perjuangan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 13.00:

Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat

Di sisi lain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi juga menanggapi masalah kudeta Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan persoalan tersebut justru menjadi keutungan bagi Demokrat untuk menaikan elektoral.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Selasa (2/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin mulanya menanggapi soal apakah isu tersebut memang ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika memang ada gerakan untuk mengambil alih Demokrat, Burhanuddin memastikan itu bukan didalangi oleh Jokowi.

Baca juga: Soroti Sikap AHY Melebih-lebihkan Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Dari Dulu Sudah Ada

"Kalau kita lihat sebagai Presiden periode kedua, sebenarnya Presiden Jokowi sudah tidak bisa maju di Pilpres 2024," ujar Burhanuddin.

"Kedua kekuatan di parlemen sudah sangat kuat yaitu 80 persen lebih."

"Artinya secara kalkulasi politik Presiden Jokowi tidak membutuhkan lagi Partai Demokrat," jelasnya.

Meski begitu menurutnya, karena yang disebut adalah istana dan pejabat di lingkaran Jokowi, menurut Burhanuddin ada kemungkinannya.

"Tetapi apakah Jenderal Moeldoko tidak butuh Partai Demokrat, ini lain soal," kata Burhanuddin.

"Kalau kita lihat kerangka 2024 itu baru masuk bahwa memang sangat mungkin ada kepentingan orang per orang untuk menggunakan Demokrat untuk 2024," terangnya.

Baca juga: Tak Terima, Marzuki Alie Komplain ke SBY setelah Disebut Ikut Kudeta Demokrat: Enggak Ngerti Apa-apa

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan kepada Moeldoko maupun pejabat istana lainnya, Burhanuddin menyebut hal itu justru memiliki keuntungan tersendiri bagi Demokrat.

"Dan pada titik ini sebenarnya masuknya Pak Moeldoko dalam kisaran isu yang disebut sebagai kudeta itu secara tidak langsung juga mengangkat atau mengatrol Partai Demokrat," ungkapnya.

"Jadi saya sebut memang ada keuntungan secara elektoral dengan menaikan suara Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-11.10:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)