Disebut Ikut Restui Moeldoko Kudeta Demokrat, Mahfud MD Beri Respons Begini: Terpikir Saja Tidak

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah terlibat dalam gerakan ambil alih Partai Demokrat.

Nama Mahfud MD terus disebut-sebut sebagai pihak yang turut memberi restu gerakan tersebut.

Lewat akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, ia membantah tudingan yang menyebutnya mendukung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko dituding menggerakkan aksi kudeta Partai Demokrat bersama sejumlah pihak.

Baca juga: Sebut Isu Kudeta Demokrat Sudah Clear, Arief Poyuono Ingatkan Elite Politik soal Pandemi Covid-19

Baca juga: Kata Mahfud MD soal Restu Moeldoko untuk Kudeta Kekuasaan AHY di Demokrat: Partai Harus Solid

Isu gerakan ambil alih itu muncul setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers.

Dalam konferensi pers tersebut, AHY mengatakan, ada gerakan ambil alih posisinya sebagai petinggi partai.

Untuk meluruskan semua tudingan, Mahfud MD pun menuliskan cuitan di akun Twitter-nya, Selasa (2/2/2021).

"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud MD.

Karena itu, Mahfud MD menyebut tak mengetahui apa pun soal gerakan tersebut.

Apalagi, membicarakannya dengan Moeldoko.

"Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain," sambung Mahfud MD.

"Terpikir sj tdk, apalagi merestui."

Baca juga: Moedoko Disebut Ingin Kudeta Partai Demokrat untuk Pilpres 2024, Gerindra: Bukan Urusan Pemilu

Baca juga: Soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko Curigai Adanya Foto hingga Isi Curhatan Para Kader Padanya

Mahfud MD pun melanjutkan penjelasannya di kolom komentar.

Menurut Mahfud MD, mustahil kepemimpinan partai besar seperti Demokrat mudah diambilalih.

Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD merasa tak punya hak memberi restu pada gerakan ambil alih tersebut jika memang ada.

"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," cuit Mahfud MD.

"Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu."

"Yg penting internal PD sendiri solid."

Cuitan Mahfud MD itu pun ditanggapi oleh eks Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie.

Ia menyarankan AHY untuk mundur dari posisi jika tak mampu memimpin partai.

Selain itu, ia juga menyebut AHY tak perlu melempar fitnah ke pihak lain.

"Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap.memimpin partai, sebaiknya mundur daripada firnah kanan kiri, masuk neraka," komentar Marzuki Alie lewat akun Twitter @marzukialie-MA.

"Sy anti dinasty, itu janji sby."

Komentar M Qadari

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qadari buka suara soal isu kudeta Partai Demokrat.

Setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan gerakan kudeta, M Qadari menduga hubungan Demokrat dan PDIP akan kembali memanas.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

"Ini akan menimbulkan ketegangan baru antara biru dengan merah," ujar M Qadari.

Baca juga: Sosok Moeldoko, Dekat dengan SBY dan Pramono Edhie, Kini Dituding Terlibat Gerakan Kudeta Demokrat

Baca juga: Soal Tudingan Orang Dekat Jokowi Terlibat Rencana Kudeta Demokrat, Djarot: Dibuktikan Saja

Menurutnya, ketegangan politik ini tak seharusnya diungkap di masa pandemi Covid-19.

Karena itu, ia pun kembali mengungkit persaingan di Pilpres 2004 lalu.

Kala itu, Megawati Soekarnoputri bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tentunya ini bukan sesuatu yang baik dalam situasi Covid seperti ini di mana butuh persatuan dan kesatuan," kata M Qadari.

"Kita tahu bahwa selama ini dinamika hubungan biru dengan merah tidak begitu lancar."

"Sebagai implikasi dari Pilpres 2004 yang lalu antara Ibu Mega dengan Pak SBY," sambungnya.

Baca juga: Dituding Jadi Dalang Makar Demokrat, Moeldoko Minta Nama Jokowi Tak Dibawa-bawa: Itu Urusan Saya

Baca juga: Tanggapan Moeldoko soal Isu Keterlibatan dalam Gerakan Kudeta Demokrat: Jangan Mudah Baper

Sejak saat itulah, menurutnya, hubungan Demokrat dan PDIP kerap memanas.

Bahkan, ia menyebut bahwa SBY menjadi opsisi sejati bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang menariknya kalau kita amati perkembangan media, sebenarnya 2014-2019 yang menjadi oposisi itu menurut saya Prabowo Subianto," ucap M Qadari.

"Kalau saya melihat dari wacana yang berkembang itu oposisi yang konsisten atau sejati buat Jokowi itu Pak SBY."

"Kan sering tukar-tukaran pernyataan soal Hambalang, soal macam-macam progaramlah," sambungnya.

Karena itu, M Qadari berharap AHY membeberkan identitas orang yang diduga merencanakan gerakan makar Demokrat.

Namun, M Qadari menduga tujuan AHY menyurati Jokowi agar sang presiden mencari informasi perihal pelaku yang diduga melakukan makar.

"Menurut saya, ini di luar faktual atau tidak, memang ada tembok psikologi yang tinggi antara pemerinatah sekarang dengan Pak SBY atau Demokrat."

"Memang penting untuk mengatakan siapa yang berperan agar tidak dianggapsebagai isu atau gosip ya."

"Kalau dari kaca mata Demokrat, saya lihat, ini manuver, motong agar gerakan ini tidak berlanjut."

"Dengan asumsi bahwa Pak Jokowi akan tanya kanan kiri siapa sesungguhnya orang dekat dia yang terlibat dalam gerakan mendongkel Demokrat," tandasnya. (TribunWow.com)