Terkini Nasional
Anies Baswedan Minta Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19, Bima Arya: Saya Kurang Paham
Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan meminta kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan meminta kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Kepastian tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Hal itu menyusul kondisi fasilitas kesehatan di Jakarta yang terbebani pasien dari luar Ibu Kota.

Baca juga: PSBB di DKI Jakarta Diperpanjang, Anies Baswedan Menetapkan hingga 8 Februari 2021
Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Menantang Gubernur DKI Anies Baswedan Keluarkan Rp 1 Triliun untuk Kawasan Bogor
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," ujar Riza Patria, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku kurang begitu paham maksud pernyataan dari Anies Baswedan yang disampaikan oleh wakilnya tersebut.
Bima Arya menganggap bahwa maksud dari pernyataan itu adalah lebih untuk meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, khususnya DKI Jakarta.
"Saya kira kalau konteksnya adalah meningkatkan koordinasi saya sangat sepakat, memang itulah yang terjadi," ujar Bima Arya, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (24/1/2021).
"Kita ini setiap minggu rutin koordinasi, kadang dipimpin oleh Pak Menko, kadang Mas Anies koordinasi juga dengan Gubernur Jabar," jelasnya.
Menurutnya, sejauh ini koordinasi antara pusat dengan DKI Jakarta dan beberapa daerah irisan dengan Jawa Barat dan Banten cukup baik.
"Dan saat ini ada dua hal yang kita tingkatkan terus koordinasinya. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan yaitu mengurangi mobilitas warga dengan menjelaskan kebijakan jam operasional," kata Bima Arya.
"Yang kedua adalah koordinasi terkait dengan sistem rujukan, kita perlu sama-sama memastikan bahwa warga ini bisa disalurkan untuk mengisi tempat tidur," imbuhnya.
Baca juga: Tinjau Kolong Jembatan yang Pernah Dikunjungi Risma, Anies Baswedan: Sekarang Lebih Bagus
Oleh karenanya, ia mengaku kurang paham dengan adanya pernyataan bahwa Pemprov DKI ataupun Anies meminta kepada pemerintah pusat supaya mengambil alih penanganan Covid-19, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Dirinya lebih berpikiran bahwa maksud dari Anies adalah meminta supaya adanya peningkatan koordinasi bukan lantas menyerahkan kepada pusat.
"Tetapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat mengambil alih, ini yang terus terang saya kurang paham," terangnya.
"Saya lihat mungkin media yang salah tanggap, mungkin yang dimaksud Provinsi DKI Jakarta mungkin adalah meningkatkan koordinasi, bukan mengambil alih," jelasnya.
"Kalau mengambil alih kan agak panjang urusannya, ada rantai birokrasi yang dipangkas, ada kewenangan yang disesuaikan dan lain-lain," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke-4.50
Ruhut Sitompul Wanti-wanti Anies Baswedan
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Wanti-wanti itu terkait dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menyeret nama selebriti Raffi Ahmad.
Menurut Ruhut Sitompul, Anies Baswedan berkemungkinan turut digugat.
Pasalnya, ia turut menghadiri kerumunan acara Rizieq Shihab.

Baca juga: Bandingkan Kasus Raffi dengan Rizieq Shihab, Ruhut Sitompul Sebut Anies Baswedan juga Bisa Digugat
Baca juga: Sebut Jakarta Pernah Alami Gelombang Pertama dan Kedua Covid-19, Anies Baswedan: Lakukan Pengetatan
Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Official iNews, Senin (18/1/2021).
Mulanya, penggugat Raffi Ahmad, David Tobing menjelaskan alasannya melaporkan sang presenter.
"Saya mau katakan jangan labil gitu loh," ujar David.
"Kalau influencer janganlah menunjukkan sesuatu yang penting tenar."
Selain tenar, Raffi disebutnya harus menunjukkan sisi positif sebagai selebriti.
Apalagi, Raffi menjadi perwakilan anak muda yang menerima vaksin pertama kali bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi dia harus 'berisi' kalau tenar," jelas David.
"Apalagi udah ditunjuk oleh pemerintah."
"Itu alasan saya kenapa Raffi saja yang saya gugat."
Baca juga: Bahas Blusukan, Geisz Chalifah Ungkit Konflik Risma dan Khofifah: Secara Adab Panggil Saja Anies
Baca juga: Jadi Menteri, Risma Disebut bakal Maju di Pilpres 2024, Refly Harun: Pesaing Berat Anies Baswedan
Pendapat David itu pun dibenarkan Ruhut Sitompul.
Semua publik figur disebutnya harus berhati-hati.
"Jadi David menyampaikan itu benar, kita publik figur, kita masyarakat," kata Ruhut.
"Kita harus hati-hati."
"Dan saya mengerti David ini seorang kritisi, dia lawyer, dia muda."
"Dia saya sangat hormati, kebetulan saya sahabat ayahnya," tambahnya.
Lebih lanjut, Ruhut menganggap langkah David menggugat Raffi adalah hal yang benar.
"Terus terang saja yang dilakukannya itu benar," ucap Ruhut.
"Kita orang terkenal, publik figur harus hati-hati."
Terkait hal itu, ia lantas menyinggung nama Anies Baswedan.
Ruhut langsung mewanti-wanti Anies Baswedan untuk selalu waspada.
"Saya mengerti Beliau menggugat Raffi, ini yang namanya pengacara banyak," terang Ruhut.
"Apalagi saya tadi udah ngomong, jadi Anies Baswedan waspada, waspada, waspada."
"Kau pun juga bisa digugat."
"Mungkin bukan sama adik saya, tapi sama yang lain," tandasnya.
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-5.00:
(TribunWow/Elfan/Jayanti)