Khawatirkan Diskriminasi Vaksin Covid-19, Haris Azhar: Menteri Dikasih yang Bagus, Dilapisi Emas

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar buka suara soal sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksin Covid-19.

Pernyataan Haris Azhar itu bahkan membuat Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga terbahak.

Seperti yang terlihat dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Kriteria Orang yang Tidak Bisa Mendapat Vaksin Sinovac, Termasuk Wanita Hamil dan Menyusui

Baca juga: Anggap Raffi Ahmad Kurang Pas Dijadikan Duta Vaksin, Pengamat: Sosok yang Sulit Hindari Ingar-bingar

Menurut Haris Azhar, warga yang menolak vaksin Covid-19 tak seharusnya dipidana.

"Sekarang kalau vaksin perlu diuji, dia apakah masuk di dalam upaya limitatif atau tidak, yang berakibat limitatif atau tidak," jelas Haris.

"Itu harus diuji, enggak ada yang berani menyatakan."

"Ndilalah tiba-tiba berdebat dari wamenkumham, tadi kebetulan saya ketemu dia, saya tanya juga."

Ia mengatakan, justru pemerintahlah yang perlu bertanggungjawab jika vaksin tak efektif menangkal Covid-19.

Para narasumber pun terbahak mendengar ucapan Haris.

Ia juga secara jelas menyebut nama Arya Sinulingga.

Baca juga: Kelompok Usia di Atas 60 Tahun Tak Boleh Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac, Mengapa?

Baca juga: Kata Epidemiolog soal Wacana Sertifikat Vaksinasi Covid-19 untuk Syarat Bepergian: Berbahaya Sekali

"Menurut saya bisa dipidana, bukan cuma bisa tapi harus dipidana," kata Haris.

"Jika vaksinnya dibeli tapi tidak efektif."

"Tuh dia (Arya Sinulingga) yang beli."

Haris menyebut, usulannya itu takkan membuat penjara penuh.

Pasalnya, yang dipidana hanyalah pihak pemerintah yang mengusulkan penggunaan vaksin.

"Udah gitu yang beli kan cuma satu pemerintah, siapa yang mewakili kalau pemerintah salah?," ujar Haris.

"Kan enggak makan tempat kalau dipenjara."

"Yang kedua, misalnya ada yang menjualbelikan atau ada mempraktikkan diskriminasi."

"'Ah lo orang miskin jangan banyak tanya'," sambungnya.

Haris pun berharap tak terjadi diskriminasi untuk rakyat dan pejabat penerima vaksin Covid-19.

"Giliran panglima TNI, kapolri yang baru apalagi, menteri dikasih yang bagus, dilapisi emas, dibawa pakai tujuh dayang," kata Haris.

"Kalau diskriminasi setujulah," sahut Arya Sinulingga.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-2.55:

Haris Azhar: Saya Lihat Kayak Sunatan Massal

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar buka suara soal bagaimana pemerintah menyikapi penolakan vaksinasi dari masyarakat.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Dua Sisi, Jumat (15/1/2021), Haris Azhar mengatakan tidak berhak bagi pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi kepada rakyatnya.

Menurutnya, masalah hak kesehatan, termasuk hak mendapatkan vaksin merupakan hak asasi masing-masing individu.

Baca juga: Rocky Gerung Dukung Raffi Ahmad Dilaporkan Polisi soal Protokol Kesehatan: Istana Kerepotan Sendiri

Baca juga: Kurang Setuju Sanksi Penolak Vaksinasi, Dokter Tirta: Justru Membuat Vaksin Semakin Diantipati

Haris Azhar juga tidak setuju ketika adanya sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan penolakan.

"Ini kita ada 267 kalau misalnya pakai pendekatan masyarakat yang pro dan anti pemerintah, memvisualkan melalui penolakan ini ada beberapa puluh juta," kata Haris Azhar.

Dikatakannya bahwa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi banyaknya penolakan adalah mudah.

Yakni diberikannya sosialisasi dan juga pembuktian.

"Maka negara harus membuktikan atau masyarakat itu juga minta dibuktikan kalau saya enggak mau divaksin kenapa," terangnya.

"Sebenarnya yang penting dari negara hari ini proporsional saja menjelaskannya kepada masyarakat," imbuh Haris Azhar.

Dalam kesempatan itu, Haris Azhar sedikit menyinggung dan mengaku setuju dengan statement dari dokter sekaligus relawan Tirta Madira Hudhi.

"Vaksin ini bukan satu-satunya, dia menjadi pelengkap dari berbagai hal yang diamanatkan lewat Undang-undang kekarantiaan Kesehatan," kata Haris Azhar mengutip pernyataan dokter Tirta.

"Jadi PSBB, pengetatan, pentupan bandara, terus berkampanye 3 M, 3T itu jadi semua kelengkapan yang harusnya saling mengisi."

Baca juga: Berkaca dari Raffi Ahmad yang Berpesta setelah Divaksin, Dokter Tirta Minta Pemerintah Selektif

Lebih lanjut, Haris Azhar menyakini yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan keeprcayaan atas vaksin Covid-19 tersebut.

Oleh karenanya, tugas dari pemerintah harusnya menyakinkan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi-informasi positif seputar vaksin Covid-19.

"Vaksin itu dinformasikan bukan dikampanyekan 'ayo vaksin'," tegasnya.

"Saya agak bingung juga banyak orang ramai-ramai ayo vaksin, ini kok saya lihat kayak sunatan massal," pungkasnya.(TribunWow/Tami/Elfan)