Terkini Nasional
Arya Sinulingga Tertawa saat Haris Azhar Ungkap Pihak yang Pantas Dipenjara soal Vaksinasi
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menanggapi soal sanksi maupun hukum pidana bagi para penolak vaksinasi Covid-19.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menanggapi soal adanya sanksi maupun hukum pidana bagi para penolak vaksinasi Covid-19.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Dua Sisi, Jumat (15/1/2021), Haris Azhar menyebut tidak berhak bagi siapapun untuk memidanakan mereka yang tidak mau disuntik vaksin.
Dalam kesempatan itu, dirinya lantas mengungkapkan pihak-pihak yang pantas untuk dipidanakan dan dipenjara.

Baca juga: Soal Seruan Mewajibkan Vaksin Covid-19, Haris Azhar: Saya Lihat Kayak Sunatan Massal
Baca juga: Kurang Setuju Sanksi Penolak Vaksinasi, Dokter Tirta: Justru Membuat Vaksin Semakin Diantipati
Haris Azhar menyinggung soal keamanan dan tingkat keefektifan dari vaksin tersebut.
Menurutnya yang harus dipenjarakan adalah pihak yang bertanggung jawab terkait hal itu.
"Soal poin bisa dipidana atau tidak, menurut saya yang harus dipidana jika vaksinnya dibeli tapi tidak efektif," ujar Haris Azhar.
Mendengar pernyataan Haris Azhar, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tertawa.
Terlebih dirinya ikut terlibat dalam pengadaan vaksin Covid-19 bersama Kementerian Kesehatan.
Sebaliknya, Haris Azhar yang melihat Arya Sinulingga tertawa justru terang-terangan menudingnya.
"Ini dia (Arya Sinulingga) yang beli," kata Haris Azhar.
"Yang beli kan cuman satu, pemerintah, siapa yang mewakili pemerintah kalau belinya salah, jadi enggak makan banyak tempat di penjara," imbuhnya.
Baca juga: Rocky Gerung Dukung Raffi Ahmad Dilaporkan Polisi soal Protokol Kesehatan: Istana Kerepotan Sendiri
Kembali melanjutkan, Haris Azhar mengatakan yang berhak untuk dipidanakan lainnya adalah pihak yang menjualbelikan vaksin yang notabene sebenarnya gratis.
Termasuk juga pihak yang melakukan diskriminasi dalam pemberian vaksin.
"Kedua misalnya ada yang menjualbelikan atau ada yang mempraktekkan diskriminasi," kata dia.
"Nanti panglima TNI, Kapolri baru, menteri dikasih yang bagus," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 3.15
Haris Azhar: Saya Lihat Kayak Sunatan Massal
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar buka suara soal bagaimana pemerintah menyikapi penolakan vaksinasi dari masyarakat.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Dua Sisi, Jumat (15/1/2021), Haris Azhar mengatakan tidak berhak bagi pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi kepada rakyatnya.
Menurutnya, masalah hak kesehatan, termasuk hak mendapatkan vaksin merupakan hak asasi masing-masing individu.

Baca juga: Rocky Gerung Dukung Raffi Ahmad Dilaporkan Polisi soal Protokol Kesehatan: Istana Kerepotan Sendiri
Baca juga: Kurang Setuju Sanksi Penolak Vaksinasi, Dokter Tirta: Justru Membuat Vaksin Semakin Diantipati
Haris Azhar juga tidak setuju ketika adanya sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan penolakan.
"Ini kita ada 267 kalau misalnya pakai pendekatan masyarakat yang pro dan anti pemerintah, memvisualkan melalui penolakan ini ada beberapa puluh juta," kata Haris Azhar.
Dikatakannya bahwa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi banyaknya penolakan adalah mudah.
Yakni diberikannya sosialisasi dan juga pembuktian.
"Maka negara harus membuktikan atau masyarakat itu juga minta dibuktikan kalau saya enggak mau divaksin kenapa," terangnya.
"Sebenarnya yang penting dari negara hari ini proporsional saja menjelaskannya kepada masyarakat," imbuh Haris Azhar.
Dalam kesempatan itu, Haris Azhar sedikit menyinggung dan mengaku setuju dengan statement dari dokter sekaligus relawan Tirta Madira Hudhi.
"Vaksin ini bukan satu-satunya, dia menjadi pelengkap dari berbagai hal yang diamanatkan lewat Undang-undang kekarantiaan Kesehatan," kata Haris Azhar mengutip pernyataan dokter Tirta.
"Jadi PSBB, pengetatan, pentupan bandara, terus berkampanye 3 M, 3T itu jadi semua kelengkapan yang harusnya saling mengisi."
Baca juga: Berkaca dari Raffi Ahmad yang Berpesta setelah Divaksin, Dokter Tirta Minta Pemerintah Selektif
Lebih lanjut, Haris Azhar menyakini yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan keeprcayaan atas vaksin Covid-19 tersebut.
Oleh karenanya, tugas dari pemerintah harusnya menyakinkan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi-informasi positif seputar vaksin Covid-19.
"Vaksin itu dinformasikan bukan dikampanyekan 'ayo vaksin'," tegasnya.
"Saya agak bingung juga banyak orang ramai-ramai ayo vaksin, ini kok saya lihat kayak sunatan massal," pungkasnya.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)