Breaking News:

Terkini Nasional

Menkeu Sri Mulyani Minta Kementerian dan Lembaga Berhemat, Ekonom: Apa yang Mau Dihemat?

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah sering kali melakukan penghematan anggaran tidak pada tempatnya.

KOMPAS.com/Kristianto Purnomo
Kemenkeu, Sri Mulyani, sebelum pelantikan kabinet Jokowi di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tenggat waktu hingga 12 Februari 2021 bagi kementerian dan lembaga(K/L) untuk merevisi anggaran sesuai arahan penghematan. 

TRIBUNWOW.COM - Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran di tahun 2021 untuk fokus mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tenggat waktu hingga 12 Februari 2021 bagi kementerian dan lembaga(K/L) untuk merevisi anggaran sesuai arahan penghematan.

Jika perintah tersebut tidak digubris Menkeu Sri Mulyani akan memblokir anggaran kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Keluh Kesah 2020: Terlalu Banyak Duka dan Nestapa, Nyaris Buat Lupa Bersyukur

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah sering kali melakukan penghematan anggaran tidak pada tempatnya.

Misalnya, dia menjelaskan, anggaran belanja kementerian dan lembaga dihemat, tapi proyek infrastruktur jalan terus di tahun 2021 hingga dapat alokasi Rp 417 triliun.

"Tapi, ini apa yang mau dihemat? Karena Ibu Sri Mulyani penghematan juga sering tidak pada tempatnya."

"Sementara, proyek infrastruktur, anggarannya dipacu di 2021. itu saya juga tidak sepakat," ujar Bhima, Rabu (13/1/2021).

Di sisi lain, Bhima meniiai keputusan Sri Mulyani mendorong kementerian dan lembaga untuk berhemat masuk akal.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani yang Tak Pernah Juara Kelas saat SD: Titik-titik Kritis yang Harus Dihadapi

Sebab, kondisi pandemi sekarang tidak bisa dibandingkan saat krisis ekonomi 1998, di mana pemerintah menaikkan gaji PNS secara signifikan.

"Konteksnya berbeda ya dengan 1998, pada saat itu kan tidak ada pandemi. Jadi, strategi naikkan gaji PNS belum tentu dorong belanja masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, kenaikan gaji PNS tidak bisa mendorong konsumsi signifikan karena orang masih takut belanja di luar rumah dan bepergian karena ada Covid-19.

"Meskipun ada vaksin, tapi ada prosesnya juga, tidak instan. Namun, terkait penghematan belanja, kalau yang dihemat belanja infrastruktur saya mendukung," ujar Bhima. (Tribun Network/van/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Minta Berhemat Tapi Proyek Infrastruktur Jalan Terus, Begini Kritikan Ekonom

Ikuti kami di
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved