Nama Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos Eks Menteri Juliari, ICW: KPK Belum Sampai Level Itu

TRIBUNWOW.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menanggapi kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Kementerian Sosial (Kemensos) nonaktif Juliari Batubara.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (21/12/2020).

Diketahui putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut merekomendasikan PT Sritex untuk pembuatan tas bansos.

Baca juga: Sritex Benarkan Dapat Pesanan Tas Bansos dari Kemensos: Tapi Kami Tidak Ada Komunikasi dengan Gibran

Tama menilai ada dua aspek yang perlu disorot dalam kasus ini.

"Dalam perkara ini ada dua arah yang kita bisa lihat," kata Tama S Langkun.

Ia menjelaskan penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk Gibran.

"Arah yang pertama adalah soal pernyataan hukumnya. Artinya kalau bicara dalam penegakan hukum, kita belum sampai di level itu," jelas Tama.

"KPK baru mengumumkan ada perusahaan yang ditunjuk langsung, kemudian ada dugaan selain dari bansosnya, dapat juga setoran dari perusahaan," lanjutnya.

Diketahui nama Gibran disebut dalam sebuah investigasi yang dilakukan majalah jurnalistik.

Ia diduga terlibat turut memberikan rekomendasi tentang pembuatan tas bansos.

Menurut Tama, pemberitaan itu dapat disebut investigasi jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun penyidik belum menetapkan fakta itu.

"Ketika ada penyebutan nama-nama lain, perusahaan-perusahaan lain, ini menjadi produk jurnalistik atau investigasi versi jurnalistik," terang Tama.

Baca juga: Mensos Juliari Terjerat Kasus Dugaan Korupsi, KPK: 2 Tersangka Patok Fee Rp 10 Ribu Per Paket Bansos

"Tentu saja ini juga dipertanggungjawabkan secara pemberitaan. Jadi memang ada dua arah," lanjut peneliti ICW ini.

Tama menambahkan, ada para saksi yang menginformasikan keterlibatan Gibran tersebut.

"Secara jurnalistik itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada kesaksian-kesaksian, ada orang diwawancara," jelas Tama.

Dikutip dari Kompas.com, Gibran sendiri membantah terlibat dalam pengadaan tas bansos buatan PT Sritex yang dipesan Juliari Batubara.

Ia juga membantah menerima suap dana bansos.

"Tidak pernah seperti itu. Itu berita yang tidak benar," kata Gibran, Senin.

"Saya tegaskan lagi. Saya tidak pernah ikut-ikut yang namanya merekomendasikan, memerintah, apapun itu saya tidak pernah menerima apapun itu dari dana-dana bansos," tegasnya.

Gibran mengaku siap jika harus ditangkap dan diperiksa, asalkan ada bukti keterlibatannya.

"Ya tangkap saja kalau salah. Tangkap aja kalau ada buktinya. Ini saya tegaskan lagi saya tidak pernah ikut-ikut," kata Wali Kota Solo terpilih ini.

Lihat videonya mulai menit 3.30:

Gibran: Saya Tidak Pernah Ikut-ikut

Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait namanya yang disebut-sebut telah merekomendasikan Sritex untuk pengadaan tas bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Terkait hal itu, nama Gibran bahkan banyak diperbincangkan di media sosial.

Tak hanya itu tagar #TangkapAnakPakLurah sempat menjadi trending topic di Twitter.

Baca juga: Sritex Benarkan Dapat Pesanan Tas Bansos dari Kemensos: Tapi Kami Tidak Ada Komunikasi dengan Gibran

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Senin (15/12/2020), Gibran hanya menanggapinya santai.

Ia berani dirinya ditangkap jika memang terbukti bersalah.

Gibran menegaskan, dirinya tak pernah menerima apapun dari pengadaan bansos oleh pemerintah pusat.

"Ya tangkap saja kalau salah. Tangkap aja kalau ada buktinya. Ini saya tegaskan lagi saya tidak pernah ikut-ikut."

"Tidak pernah yang namanya merekomendasikan memerintah atau apapun itu. Saya tidak pernah menerima apapun itu dari dana bansos," kata Gibran setelah memberikan bantuan gizi di Banyuagung, Kadipiro, Solo, Senin (21/12/2020).

Selain itu, Gibran juga membantah bahwa dirinya ikut merekomendasikan Sritex pada Kemensos.

Ia menantang agar orang yang menuduhnya bisa mengeceknya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertanya pada perusahaan yang bersangkutan.

"Saya tegaskan lagi. Saya tidak pernah ikut-ikut yang namanya merekomendasikan, memerintah, apapun itu saya tidak pernah menerima apapun itu dari dana-dana bansos," ujar Gibran.

"Ya nanti silakan saja dikroscek ke KPK, kroscek ke Sritex. Kayaknya pihak Sritex sudah mengeluarkan statement. Jadi, itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Kalau mau korupsi kok korupsinya baru sekarang. Tidak dulu-dulu. Saya tidak pernah seperti itu," sambung dia.

Selain itu, Gibran mengatakan dirinya tak kenal dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.

Ia juga belum pernah bertemu dengan sosok politikus PDIP tersebut.

Terkait dana kampanye, Calon Wali Kota Solo ini meminta masyarakat mengeceknya lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dana kampanye bisa dicek sendiri. Bisa dicek semua LHKPN, dana kampanye semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro (bendahara DPC PDI-P). Kita tidak pernah yang namanya ditutup-tutupi," ungkap Gibran.

Senada dengan Gibran, Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDIP, FX Hady Rudyatmo juga membantah bahwa dana kampanye berasal dari dana bansos.

Dana kampanye pasangan Gibran-Teguh khususnya berasal dari hasil iuran para kader dan simpatisan.

"Itu dari urunan kita, urunan kader. Buat kaos itu urunan sendiri. Urunan dari teman-teman," kata Rudy dikutip dari Tribun Solo. 

Saat ditanya total jumlah urunan yang telah terkumpul, Rudy enggan menjawabnya.

Pasalnya, masalah itu bukan ranahnya.

"(Itu ranah) tim pemenangan. Tugas saya memenangkan saja," kata dia. (TribunWow.com/Brigitta/Gipty)