Kabar Ibu Kota
Tolak Disebut Rampok oleh PSI, Anggota DPRD DKI Jakarta Pilih Walk Out: Saya Tantang yang Ngomong
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar Jamaludin menjelaskan alasannya memilih meninggalkan ruang rapat paripurna alias walk out.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
Ia juga menjelaskan aksinya tidak merepresentasikan pandangan partai, tetapi sikap pribadi.
"Bukan Golkar, saya pribadi. Ini adalah keputusan saya sebagai anggota dewan, bukan perwakilan partai," terangnya.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengaku tidak memusingkan aksi walk out para fraksi lain di rapat paripurna tersebut.
"Apapun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat," jelas Michael, Senin.
Ia menilai aksi walk out tersebut merupakan konsekuensi politik dari sikap PSI yang memutuskan menyatakan ketidaksetujuan.
"Tentunya pilihan yang diambil kami kemarin akan membawa konsekuensi secara politik," ungkap Michael.
"Kami menghargai sikap dari rekan-rekan yang lain sebagai bentuk kritik terhadap kami," tambahnya.
PSI: Menunjukkan seperti Anak-anak Ngambek
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli angkat bicara tentang kejadian para anggota DPRD DKI Jakarta walk out dari rapat paripurna, Senin (14/12/2020).
Menanggapi kejadian tersebut, Guntur Romli justru mengaku senang partainya dikucilkan oleh anggota DPRD lainnya.
Baca juga: Hari Ini Komisi E DPRD DKI akan Panggil Guru yang Buat soal Anies Diejek Mega dan Guru Rasial
Ia turut menyampaikan kritik terhadap para anggota DPRD yang dinilai seharusnya mementingkan aspirasi rakyat.
"Saya senang Fraksi PSI dikucilkan karena mereka tegas membela kepentingan rakyat, daripada diajak koalisi yang bertujuan menyengsarakan rakyat," tegas Guntur Romli, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (15/12/2020).
Sebelumnya Guntur menyampaikan sikap PSI terkait aksi anggota DPRD dari fraksi lainnya tersebut.

"Lebih baik dikucilkan daripada menyerah pada kemunafikan," ucap Guntur.
Ia menilai aksi walk out tersebut adalah bentuk kekesalan anggota DPRD DKI Jakarta terkait batalnya kenaikan gaji dan tunjangan.