Sebut Habib Rizieq Harusnya Bisa Jadi Agen Edukasi Prokes, dr Tirta: Semua Umatnya akan Patuh

TRIBUNWOW.COM - Dokter sekaligus Relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi buka suara terkait fenomena kerumunan yang terjadi belakangan ini.

Tidak terkecuali yang terbaru adalah kerumunan yang disebabkan oleh massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.

Mulai dari penyambutan di bandara, hingga acara-acara yang digelar oleh Habib Rizieq, termasuk menggelar pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab, Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Di ILC, Haikal Hassan Sebut Habib Rizieq Tak Disukai Negara: Toh Pak Jokowi Tidak Anti-anti Banget

Baca juga: Disodori 33 Pertanyaan soal Kerumunan Habib Rizieq, Ini Kata Anies Baswedan: Semua Sudah Dijawab

Dilansir TribunWow.com dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/11/2020), dr Tirta mengaku sangat menyayangkan terjadinya kondisi tersebut.

Ia mengatakan bahwa kerumunan-kerumunan tersebut seharusnya tidak terjadi dan bisa dikendalikan, termasuk oleh massa Habib Rizieq.

Menurutnya, kerumunan massa Habib Rizieq tidak akan terjadi andai yang bersangkutan atau pemimpinnya ikut berperan dalam menegakkan protokol kesehatan.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengikut dari Habib Rizieq yang cukup banyak itu akan mengikuti apa yang disampaikan atau dicontohkan oleh panutannya.

"Saya tidak menyerang orang tertentu, saya respect kok. Tapi harusnya seorang seperti Pak Habib Rizieq itu kita rangkul sebagai edukasi, agen edukasi," ujar dr Tirta.

"Kalau Pak Habib bisa mengatakan protokol itu semua umatnya akan patuh," jelasnya.

Selain itu, dr Tirta juga mempertanyakan sikap dari pemerintah yang tidak tegas dan kurang bijak dalam menyikapi suatu permasalahan.

Dikatakannya bahwa harusnya dari pemerintah, begitupun juga dengan Habib Rizieq tidak melibatkan politik dalam masalah penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, menurutnya, kedua belah pihak bisa bekerja sama untuk menegakkan protokol kesehatan, bukan malah terkesan ada permusuhan.

"Kenapa enggak diajak kolaborasi saja, lupakanlah yang lain-lain dulu, yang politik," kata dr Tirta.

Baca juga: Kerumunan Acara Habib Rizieq Terkesan Dibiarkan, Pengamat: Aparat Ciut Nyalinya Melihat Massa

Tidak hanya itu, dr Tirta menyoroti kerumunan-kerumunan lain yang terjadi di luar kegiatan Habib Rizieq, yakni gelaran Pilkada serentak 2020.

"Yang kedua, adil juga, Pilkada, yang Pilpres saja banyak yang wafat, ini gimana kita memastikan Pilkada dengan protokol yang sehat. Itu bilik suaranya gimana sterilisasinya," ungkapnya.

"Yang ketiga, kampanye itu di mana-mana. Gimana kita memastikan kampanye protokol, wong faktanya tidak bisa dikontrol," imbuh dokter asal Solo, Jawa Tengah itu.

"Sementara di sisi lain, sekolah masih ditutup, Liga 1 di-pending, musisi enggak main," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 15.50

dr Tirta Nilai Pemprov DKI Setengah-setengah: Saya Butuh Keadilan

Dokter sekaligus relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi memberikan komentarnya terkait kerumunan massa kaitannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.

Dilansir TribunWow.com mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkannya dalam tayangan YouTube Official iNews, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Ternyata Masih Kerabat dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Era SBY

Baca juga: Anies Baswedan Tak Datang ke Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan

Dalam kesempatan itu, dr Tirta menilai pemerintah tidak adil dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui, sepulangnya Habib Rizieq ke Indonesia, kumpulan massa tak terbendung lagi.

Mulai dari penyambutan di bandara hingga acara-acara yang diikuti oleh Habib Rizieq.

Termasuk yang terbaru adalah menggelar acara pernikahan sang anak, Syarifah Najwa Shihab.

Dirinya menyayangkan sikap dari pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang kekuasaan daerah yang terkesan seperti membiarkan.

Padahal di satu sisi DKI Jakarta sendiri sampai saat ini masih menerapkan PSBB Transisi.

"Saya butuh keadilan saja sebagai relawan, kalau memang PSBB Transisi ada Pergubnya kalau melanggar ya disanksi," ujar dr Tirta.

dr Tirta lantas membandingkan sikap pemerintah dengan kerumunan massa dalam demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu Pemprov DKI juga bisa tegas kepada kafe-kafe yang melanggar protokol kesehatan.

Termasuk juga menggalakkan razia masker dan memberikannya saksi.

"Jadi di sini tuh ketegasannya gini dulu ada demo Omnibus Law, ketika itu dikhawatirkan terjadi kluster Covid-19. Coba sekarang kita lihat yang kejadian bandara yang pertama, terus yang kedua tentang nikahan," ungkapnya.

Baca juga: Refly Harun Sebut Pemerintah Tak Perlu Bahas Rencana Rekonsiliasi Habib Rizieq: Bukan Lawan Politik

Rasa kekecewaannya bertambah setelah melihat sikap dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang justru menyumbangkan masker.

"Sementara di sisi lain kalau mau nikahan harus izin ke Pemprov DKI. Ini 10 ribu, malah didukung BNPB, yaudah kalau gitu kan setengah-setengah kan," tegasnya.

"Mungkin BNPB sama DKI takut sama massa, lebih takut sama massa daripada perjuangan nakes dan relawan, jadi mereka ngizinin," kata dr Tirta.

"Harusnya ya boleh ya boleh, tidak ya tidak," tutup dokter asal Solo Jawa Tengah itu.

Simak videonya mulai menit ke- 2.00

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)