Terikini Nasional
Tagih Masker untuk Pengungsi Merapi, dr Tirta Kecewa BNPB Justru Sumbangkan untuk Acara Habib Rizieq
Dokter sekaligus relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi merasa kecewa dengan sikap dari pemerintah dalam menyikapi kerumunan massa Habib Rizieq.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Dokter sekaligus relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi merasa kecewa dengan sikap dari pemerintah dalam menyikapi kerumunan massa yang belakangan ini terjadi.
Kerumunan tersebut tidak lain terjadi dalam acara yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube Official iNews, Minggu (15/11/2020), dr Tirta menilai pemerintah terkesan membiarkan dan mengizinkan kerumunan dalam acara Habib Rizieq tersebut.

Baca juga: Contohkan Ganjar dan Ridwan Kamil, dr Tirta Tantang Anies dan BNPB Sikapi Kerumunan Rizieq Shihab
Baca juga: Dinilai Lakukan Ujaran Kebencian karena Sebut Habib Tukang Obat, Nikita Mirzani Dilaporkan ke Polisi
Sedangkan seperti yang diketahui, DKI Jakarta sendiri sejauh ini masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi hingga 22 November, jika tidak kembali diperpanjang.
Oleh karenanya, dr Tirta mempertanyakan keadilan dalam penegakan aturan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
Menurutnya, dengan melihat terjadinya kerumunan massa Habib Rizieq, perjuangannya sebagai relawan Covid-19 berasa percuma.
Ia merasa apa yang dilakukan selama ini bersama para relawan lainnya dalam mengkampanyekan protokol kesehatan terasa sia-sia.
"Saya sudah 17 kota, relawan-relawan, kawan saya sudah wafat 300-an orang. Guru saya juga sudah wafat juga," ujar dr. Tirta.
Tidak hanya kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta yang mengizinkan digelarnya acara pernikahan dengan ribuan tamu undangan, dr Tirta juga kecewa sekaligus bingung dengan sikap pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB).
Kekecewaannya tersebut lantaran BNPB, bukannya melarang, justru memberikan sumbangan masker kepada para tamu undangan di pesat pernikahan anak Habib Rizieq.
Baca juga: Ngaku Tak Masalah dengan Habib Rizieq soal Acara Nikah, dokter Tirta: Tapi Saya Ingin Ketuk Hatinya
"Di sini teriak-teriak PSBB Transisi sampai 22 November, tapi salah satu pernikahan diizinin puluhan ribu," ungkapnya.
"Malah disuport 20 ribu masker sama BNPB," imbuhnya.
Menurutnya, tidak seharusnya BNPB memberikan masker tersebut untuk acara yang sebenarnya dilarang.
Ia lantas menyinggung kondisi pengungsian Gunung Merapi yang disebutnya justru belum mendapatkan bantuan masker hingga saat ini.
"Saya ini di Merapi, pengungsian tidak ada masker ini. Saya cari sendiri, alhamdulillah disupport sama perusahaan swasta," kata dr Tirta.
"Mana BNPB enggak ada, paling baru minggu depan ke sini."
Simak videonya mulai menit ke- 3.15
Nilai Pemprov DKI Setengah-setengah: Takut sama Massa
Dalam kesempatan yang sama, dr Tirta secara khusus merasa kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta.
Dr Tirta menilai pemerintah tidak adil dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan terkesan mempunyai standar ganda.
Seperti yang diketahui, sepulangnya Habib Rizieq ke Indonesia, kumpulan massa tak terbendung lagi, mulai dari penyambutan di bandara hingga acara-acara yang diikuti oleh Habib Rizieq.

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Ternyata Masih Kerabat dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Era SBY
Baca juga: Anies Baswedan Tak Datang ke Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan
Termasuk yang terbaru adalah menggelar acara pernikahan sang anak, Syarifah Najwa Shihab.
Dirinya menyayangkan sikap dari pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang kekuasaan daerah yang terkesan seperti membiarkan.
Padahal di satu sisi DKI Jakarta sendiri sampai saat ini masih menerapkan PSBB Transisi.
"Saya butuh keadilan saja sebagai relawan, kalau memang PSBB Transisi ada Pergubnya kalau melanggar ya disanksi," ujar dr Tirta.
dr Tirta lantas membandingkan sikap pemerintah dengan kerumunan massa dalam demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Selain itu Pemprov DKI juga bisa tegas kepada kafe-kafe yang melanggar protokol kesehatan.
Termasuk juga menggalakkan razia masker dan memberikannya sanksi.
"Jadi di sini tuh ketegasannya gini dulu ada demo Omnibus Law, ketika itu dikhawatirkan terjadi kluster Covid-19. Coba sekarang kita lihat yang kejadian bandara yang pertama, terus yang kedua tentang nikahan," ungkapnya.
Baca juga: Refly Harun Sebut Pemerintah Tak Perlu Bahas Rencana Rekonsiliasi Habib Rizieq: Bukan Lawan Politik
Rasa kekecewaannya bertambah setelah melihat sikap dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang justru menyumbangkan masker.
"Sementara di sisi lain kalau mau nikahan harus izin ke Pemprov DKI. Ini 10 ribu, malah didukung BNPB, yaudah kalau gitu kan setengah-setengah kan," tegasnya.
"Mungkin BNPB sama DKI takut sama massa, lebih takut sama massa daripada perjuangan nakes dan relawan, jadi mereka ngizinin," kata dr Tirta.
"Harusnya ya boleh ya boleh, tidak ya tidak," tutup dokter asal Solo Jawa Tengah itu. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)