Arya Sinulingga Ungkap Cara BUMN Tracing Covid-19 Pegawainya, Karni Ilyas: Anda Kan Kalangan Elite

TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan cara tracing Covid-19 yang dilakukan terhadap para pegawai di badan negara tersebut.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (29/10/2020).

Arya menerangkan BUMN sudah mengantisipasi penyebaran Virus Corona di sejumlah kantornya, termasuk cabang-cabang di berbagai daerah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, WHO Sebut Negara Miskin Juga Harus Miliki Akses Adil terkait Vaksin Corona

Hal itu ia terangkan setelah sebelumnya presenter Karni Ilyas menyinggung fakta minimnya tes swab di Indonesia, bahkan jika dibandingkan negara-negara lain.

"Mestinya banyak dilakukan kemandirian juga yang dilakukan, seperti kami di BUMN," jelas Arya Sinulingga.

Ia menyebutkan BUMN berupaya melakukan pelacakan (tracing) terhadap karyawannya yang terkena Virus Corona.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus menjadi lebih luas lagi.

"BUMN itu kami tracing terhadap karyawan kita. Secara mandiri kita lakukan tracing," singgung Arya.

"Setiap ada yang kena kami langsung tracing, baik ke keluarga dan sebagainya," lanjutnya.

Selain itu, ia menyinggung fakta BUMN memiliki laboratorium sendiri di berbagai wilayah yang mempermudah proses tracing bagi karyawannya.

"Karena memang ada kemandirian yang kita lakukan. Makanya kita punya lab juga sendiri. Lab kami ada di sembilan provinsi, mewakili BUMN-BUMN yang ada," ungkap Arya.

"Jadi kadang-kadang kami melakukan tracing sendiri," lanjutnya.

Karni Ilyas lalu memotong penjelasan Arya tersebut.

Baca juga: Sebut Indonesia Bakal Punya 6 Jenis Vaksin Covid-19, Menristek: Dikerjakan oleh Ahli-ahli

Ia menilai pemaparan Arya Sinulingga tidak dapat merepresentasikan fakta penyebaran Virus Corona di masyarakat kalangan menegah ke bawah.

"Anda itu kan kalangan elitenya Indonesia," komentar Karni Ilyas.

"Karyawan Bang, enggak elite, Bang," bantah Arya.

"Di bawah lebih parah lagi," ungkap Karni.

Ia lalu membeberkan fakta jumlah swab tes yang dilakukan di Indonesia masih sangat sedikit.

"Makanya saya bilang, 15 ribu dari 1 juta penduduk Indonesia, bukan seluruhnya baru 15 ribu di-swab," ungkit Karni Ilyas.

Arya melanjutkan penjelasannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen dalam meluncurkan vaksin Virus Corona.

Meskipun vaksin tengah dipersiapkan, ia mengingatkan masyarakat masih diwajibkan melakukan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

"Iya, jadi itu artinya komitmen Pak Jokowi juga. Vaksin ada pun tetap enggak berhenti, tetap harus 3M dan tracing dilakukan," tegas Arya.

Lihat videonya mulai menit 3.30:

Wapres Ma'ruf Amin Jelaskan soal Status Halal Vaksin Corona

Di sisi lain, sebelumnya, status kehalalan vaksin Covid-19 masih dipertanyakan, khususnya untuk calon pemakai yang dari umat muslim.

Pertanyaan tersebut muncul menyusul vaksin yang sedang diuji klinik tahap ketiga oleh Bio Farma itu merupakan pengembangan dari vaksin Sinovac yang diketahui berasal dari China.

Oleh karenanya, harus ada kepastian dan jaminan bahwa vaksin Covid-19 tersebut memang layak untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram.

Baca juga: Alasan Vaksin Covid-19 dari China Tak Bisa Langsung Digunakan di Indonesia, Harus Lewati Tahapan Ini

Baca juga: Perkembangan Terkini Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia, Ditargetkan Ada 1.620 Relawan

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Metrotvnews, Minggu (18/10/2020), Wakil Presiden Maruf Amin buka suara terkait polemik halal atau tidaknya vaksin Covid-19 dari China tersebut.

Menurutnya, memang diharuskan bagi setiap umat muslim untuk mengonsumsi atau memakai sesuatu yang halal, termasuk obat atau vaksin.

Status kehalalan untuk makanan dan obat yang beredar di Indonesia harus sudah diakui dan mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun Maruf Amin menegaskan bahwa ada kondisi darurat yang membuat adanya pengecualian, seperti misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19.

Karena saat ini hanya vaksin tersebutlah yang bisa membantu masyarakat untuk terhindar dari bahaya Covid-19.

"Apabila itu halal itu kan memang tidak menjadi masalah tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang miliki otoritas dalam hal ini majelis ulama," ujar Maruf Amin.

"Tetapi andai kata di dalam suatu ketika seperti waktu miningitis itu ternyata belum ada yang halal," ungkapnya.

"Tetapi kalau tidak ada tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan kebahayaan akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Memberikan Edukasi pada Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid-19

Meski begitu, mantan Ketua MUI itu menegaskan tetap tidak bisa asal-asalan dalam mengonsumsi sesuatu hal yang tidak halal.

Menurutnya, harus tetap melalui penetepan oleh MUI dengan alasan karena keadaan darurat dan hanya itu satu-satunya jalan.

"Tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa ia ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat," kata Maruf Amin.

"Tetapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)