Di Depan Mahfud MD, Sujiwo Tejo Andaikan Diri Jadi Presiden: Saya Enggak Bakal Mau Anak Saya Maju

TRIBUNWOW.COM - Budayawan Sujiwo Tejo menyinggung soal pencalonan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sebagaimana diketahui anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilkada Solo.

Sedangkan, menantunya yakni Boby Nasution maju di Pilkada Medan.

Baca juga: Mahfud MD: Besok Kalau Pak Gatot Jadi Presiden Pasti Ada yang Mengatakan Enggak Ngerti Pancasila

Hal itu diungkapkan Sujiwo Tejo di acara Indonesia Lawyers Club yang mengangkat tema 'Setahun Jokowi-Ma'ruf' pada Selasa (20/10/2020).

Mulanya, Sujiwo menyinggung cerita dari Jawa tentang Ratu Kalingga memotong tangan anaknya itu tidak benar.

Menurutnya, setiap orang tua tidak akan tega berbuat kejam pada anaknya.

"Cerita bahwa Ratu Kalingga di Jawa itu Ratu Simayang yang patungnya di Jepara memotong tangan anaknya sendiri karena berbuat kriminal kita bilang itu gombal itu bohong."

"Karena kita enggak bisa kalau ke anak sendiri," ugnkap Sujiwo.

Lalu pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang turut hadir di ILC, Sujiwo bertanya-tanya mengapa para keluarga Jokowi tidak mengundurkan diri dari Pilkada.

Sedangkan banyak tuduhan kepada Jokowi terkait Dinasti Politik akibat pencalonan tersebut.

"Kenapa saya enggak bisa keras Pak Mahfud, sebenarnya waktu saya bilang di Jogja waktu itu pendaftaran kenapa sana enggak mundur, yang Solo sama Medan."

"Dan bukan cuma Pak Jokowi, semua, banyak," ungkapnya.

Sujiwo Tejo yang mengandaikan diri jadi presiden lantas menyebut dirinya pasti akan menolak jika anaknya maju dalam Pilkada.

"Kalau saya jadi Presiden saya juga enggak bakal mau anak saya maju."

"Tapi ini akan mengurangi kepercayaan orang," ungkapnya.

Baca juga: Indonesia Lawyers Club (ILC) Tidak Tayang, Karni Ilyas: Tidak Semua yang Saya Tahu Bisa Saya Katakan

Selain itu, Sujiwo Tejo juga menyinggung soal vaksin Covid-19 yang akan segera diberikan pada rakyat.

Sedangkan banyak rakyat yang belum percaya dengan keampuhan dan keamanan vaksin tersebut.

"Sebentar lagi vaksin masuk dan kalau misalkan cuma 20 juta vaksin akan rebutan vaksin."

"Dan kalau para ahli pandemi vaksin belum terbukti karena belum ikuti uji ketiga orang akan menolak vaksinasi, bagaimana keadaan Pak Doni," lanjutnya.

Menurutnya masalah yang dihadapi pemerintah kepada rakyatnya kini soal kepercayaan.

Seharusnya pemerintah bisa meyakinkan dan memberikan bukti kepada masyarakat atas kebijakan yang dibuat.

"Kalau pemerintah ngomong aman enggak dipercaya? Sebentar lagi pak."

"Kalau saya pribadi 'Pak udahlah enggak usah nurutin WHO, WHO belum setuju enggak ada apa-apa, enggak vaksin."

"'Heh arek-arek rakyat ojo macem-macem ayo vaksin', nurut, karena percaya," sambung Sujiwo Tejo.

Baca juga: Bahas UU Cipta Kerjas di ILC, Luhut: Jangan Kita Jadi Negara Alien dengan Peraturan yang Aneh-aneh

Lihat menit 6.30:

Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi

Mahfud MD memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Dilansir TribunWow.com,  dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020), Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya.

Baca juga: Tuai Polemik, Mahfud MD Ungkap UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan karena Ini: Zaman Saya Pernah

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Elfan Fajar)