Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Penegakan Hukum Jadi Sorotan hingga KPK Dianggap Lemah

TRIBUNWOW.COM - Memasuki masa jabatan 1 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, masih banyak yang menjadi sorotan.

Diketahui Jokowi dan Maruf Amin memasuki masa setahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, lalu.

Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, satu di antara yang harus dibenahi oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah penegakan hukum yang belum adil.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Terawan Urus Vaksin Gratis, sementara Erick Thohir yang Berbayar, Simak Jadwalnya

"Kekurangannya pertama, penegakan hukum. Dengan dilumpuhkan dan dibunuhnya KPK dengan merevisi UU KPK, maka penegakan hukum makin compang camping dan enggak jelas," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/10/2020).

Ujang juga menilai, hal tersebut semakin memperkuat bahwa hukum akhirnya bisa dikendalikan oleh eksekutif dan legislatif.

Terlebih, pascarevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ujang, KPK yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri Cs sudah tak garang lagi.

Baca juga: 12 Karakteristik Orang Kelahiran Bulan Juli, Suasana Hati Mudah Berubah hingga Benci Omong Kosong

Hal itu, kata Ujang, bisa terlihat dari fakta yang menunjukkan jika tak ada ketua anggota DPR yang ditangkap, tak ada ketua umum dan sekretaris jenderal partai yang ditangkap dan tak ada menteri yang ditangkap oleh KPK.

"Artinya revisi UU KPK tersebut dilakukan untuk mengamankan kasus-kasus mereka. Kalau KPK-nya tak dilumpuhkan, maka mereka bisa masuk penjara," jelas Ujang. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul "Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Salah Satu yang Harus Dibenahi, Penegakan Hukum yang Belum Adil."