Beredar Pesan Whatsapp Ajakan Demo dan Lengserkan Jokowi, Polisi Sebut Hoaks: Ada 2 Versi

TRIBUNWOW.COM - Sebuah pesan berantai berisi ajakan untuk berdemo di Istana Merdeka, Jakarta beredar di aplikasi Whatsapp (WA) pada Senin (12/10/2020).

Dalam pesan berantai itu tertulis sikap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja hingga melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan demo akan dilaksanakan pada Selasa (13/10/2020) mulai pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Prabowo Subianto Cerita Sempat Terjebak Massa Pendemo UU Cipta Kerja: Anak-anak Ada yang Hormat

Dikutip TribunWow.com dari Warta Kota pada Senin (12/10/2020), Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjanan memastikan bahwa pesan itu adalah hoaks.

Sehingga kini polisi berusaha untuk mencari siapa pelaku penyebar hoaks tersebut.

"Untuk info demo sampai Jokowi lengser, itu adalah hoaks. Dan kami sedang memburu pembuat dan penyebarnya," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Nana menjelaskan, ada dua versi soal rencana demo tolak UU Cipta Kerja yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212 dan FPI.

Ada versi yang murni menolak UU Cipta Kerja dan ada pula yang mengarah ke pelengseran Jokowi.

"Dari dua versi itu kami sudah lakukan pendalaman. Dan satu versi yang menyebut demo sampai Jokowi lengser, adalah hoaks," kata Nana.

Menurut keterangan dari pihak GNPF, PA 212 dan ormas lainnya, mereka menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

"Jadi demo atas nama Aliansi ini atau Anak NKRI yang benar. Demo akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00," ungkapnya.

Baca juga: Periksa Ponsel Penyusup Demo UU Cipta Kerja, Pangdam Jaya: Bahkan Penggeraknya Tidak Ikut ke Jakarta

Terkait demo tersebut, Nana menegaskan bahwa polisi akan bekerja sama dengan TNI untuk mengawal.

Disebutkan bahwa demonstrasi itu akan diikuti oleh sekitar 1000 orang.

"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu besok di sekitar Istana Negara," kata Nana.

"Dalam pemberitahuan mereka, jumlah massa aksi besok sekitar 1.000 orang. Namun, kami tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP atas rencana aksi mereka besok," jelas dia.

Nana menambahkan, jumlah personel yang akan diturunkan sesuai dengan massa yang datang.

Bagaimanapun polisi mengaku siap dengan demo yang akan digelar oleh sejumlah ormas tersebut.

"Jumlah personel yang akan kami turunkan besok, sangat dinamis, tergantung jumlah massa mereka. Artinya berapapun personel yang dibutuhkan, kami sudah siap,"ujarnya.

Baca juga: Tersebar Pesan di WhatsApp Seruan Demo di Istana Negara, Tolak UU Cipta Kerja hingga Jokowi Lengser

Berdasarkan pesan berantai yang berhasil didapatkan oleh Tribunnews.com pada Senin (12/10/2020) seruan itu diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat.

Baik mahasiswa, buruh, pelajar, para intelektual hingga pesantren.

Dijelaskan pula bahwa aksi unjuk rasa itu akan digelar pada Selasa (13/10/2020) mulai pukul 13.00 WIB.

Tak hanya itu, dalam undangan itu pula demo bertujuan hingga Jokowi turun dari jabatannya.

Berikut isi pesan berantai ajakan demo diduga hoaks:

*Breaking News* Pernyataan Sikap Bersama FPI, GNPF Ulama, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan Terhadap UU Ciptaker

===============
*PERHATIAN PENTING*
*DAN MENDESAK*
*DIHARAP SEGENAP SELURUH RAKYAT, MAHASISWA, BURUH, PELAJAR STM, SMK, KARYAWAN, PETANI, NELAYAN, OJOL, PKL, INTELEKTUAL, ITE, PROFESIONAL, ORMAS, MAJELIS TAKLIM, PESANTREN, PADEPOKAN, SUPRANATURAL BANTEN, JABAR, JATENG, JATIM, BALI, MADURA, KALIMANTAN, SULAWESI, SUMATERA, MALUKU, PAPUA*

UNTUK BERGABUNG DALAM ACARA DEMO OMNIBUS LAW

*DEMO OMNIBUS LAW*
*DI ISTANA PRESIDEN RI*

Hari : Selasa
Tgl. : 13 Oktober 2020
Jam : 13.oo sampai Jokowi Lengser
Titik Kumpul : Istana Presiden RI
Kontak : 08 777 312 1961
Ustadz Damai Hari Lubis

Baca juga: Fakta Ketua KAMI Medan Ditangkap, Diduga Dalang Kerusuhan saat Demo hingga Bakal Dibawa ke Jakarta

Kata PA 212

Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212, Slamet Maarif menjelaskan bahwa gabungan sejumlah ormas akan melakukan demo terkait UU Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para oligarki dan membuat rakyat merugi.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyesalkan terkait Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

"Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," jelas Slamet. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul Pesan Berantai Berisi Ajakan Demo Tolak UU Ciptaker Beredar di WA dan Warta Kota dengan judul Giliran FPI, GNPF, PA 212 dan Puluhan Ormas Akan Gelar Aksi Besar Tolak UU Ciptaker di Istana Negara dan Polda Metro Jaya Kejar Penyebar Hoaks yang Ingin Melengserkan Presiden Jokowi Lewat Aksi Demo