Relawan Jokowi Laporkan Najwa Shihab ke Polisi karena Wawancara Kursi Kosong: Melukai Hati Kami

TRIBUNWOW.COM - Wartawan senior Najwa Shihab dilaporkan Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi ke Polda Metro Jaya.

Pelaporan ini merupakan buntut wawancara kursi kosong yang dilakukan oleh Najwa Shihab beberapa waktu lalu.

Silvia Devi menuturkan, wawancara ini telah melukai perasaan pendukung Jokowi.

Baca juga: Menkes Terawan Ungkap 2 Kelompok Masyarakat yang Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19, Siapa Saja?

Ia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia.

Menurutnya para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab.

"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Silvia mengatakan pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyber bullying.

Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum.

"Tindak pidananya cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi."

"Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri. Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Silvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah preseden buruk dalam profesi jurnalis.

Sebaliknya, dirinya tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya.

"Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru."

"Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi," tuturnya. 

Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkan somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut.

Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.

Baca juga: Najwa Shihab Ungkit Karier Politik Jokowi, Gibran: Masa Mau Mikir Gubernur atau Pilpres, Enggak Lah

Kisah di Balik Wawancara Kursi Kosong Terawan

Sebelumnya, presenter Najwa Shihab mengungkap kisah di balik wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto.

Diketahui, wawancara tersebut menjadi trending YouTube, dan  trending topic di Twitter pada Selasa (29/9/2020).

Najwa Shihab mengaku mewawancarai 'kursi kosong' sebagai bentuk absennya Menteri Kesehatan Terawan dari muka publik.

Undangan Dikirim Setiap Minggu, Jawabannya Mengecewakan

Najwa Shibab mengaku, pihaknya telah berulang kali mengirimkan undangan wawancara kepada Menteri Kesehatan RI Terawan dalam acara yang ia pandu "Mata Najwa".

Bahkan, hampir setiap minggu undangan dikirimkan kepada mantan kepala RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta itu.

"Hampir tiap minggu kami mengundang Pak Menkes, di setiap episode pandemi," ujar Najwa saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (29/9/2020).

Namun, jawaban dari pihak menteri kesehatan tidak sesuai harapan.

"Terkadang undangan itu direspons, terkadang juga tidak ada respons," ungkapnya.

Ia melanjutkan, pernah dijawab dan memberi alasan tidak bisa hadir namun saat diminta jadwal wawancara ulang, kembali pihaknya tak mendapat respons

"Pernah menjawab bahwa tidak bisa karena jadwal, dan kemudian kami selalu menawarkan agar wawancara diatur menyesuaikan waktu dengan agenda Pak Terawan," lanjutnya.

Alasan Mengundang dan Jawaban Najwa jika Dianggap Politis

Najwa memaparkan, ada sejumlah alasan mengapa diperlukan kehadiran pejabat negara untuk menjelaskan kebijakan yang berimbas kepada publik.

"Mengundang dan atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal di alam demokrasi. Jika tindakan itu dianggap politis, penjelasannya tidak terlalu sulit," ungkapnya.

Pertama, jika “politik” diterjemahkan sebagai adanya motif dalam tindakan, maka undangan untuk Menkes Terawan memang politis.

Namun tak selalu yang politik terkait dengan partai atau distribusi kekuasaan. Politik juga berkait dengan bagaimana kekuasaan berdampak kepada publik.

"Kami tentu punya posisi berbeda dengan partai karena fungsi media salah satunya mengawal agar proses politik berpihak kepada kepentingan publik," tutur Najwa.

Kedua, setiap pengambilan kebijakan diasumsikan adalah solusi atas problem kepublikan.

Siapa pun bisa mengusulkan solusi, namun agar bisa berdampak ia mesti diambil sebagai kebijakan oleh pejabat yang berwenang, dan mereka pula yang punya kekuasaan mengeksekusinya.

Menteri adalah eksekutif tertinggi setelah presiden, dialah yang menentukan solusi mana yang diambil sekaligus ia pula yang mengeksekusinya.

Ketiga, tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahasakan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi.

Selama ini, penanganan pandemi terkesan terfragmentasi, tersebar ke berbagai institusi yang bersifat ad-hoc, sehingga informasinya terasa centang perenang.

"Kami menyediakan ruang untuk membahasakan kebijakan penanganan pandemi ini agar bisa disampaikan dengan padu."

"Bedanya, media memang bukan tempat sosialisasi yang bersifat satu arah, melainkan mendiskusikannya secara terbuka," jelasnya.

Keempat, warga negara wajib patuh kepada hukum, tapi warga negara juga punya hak untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh negara.

Warga boleh mengajukan kritik dalam berbagai bentuk, bisa dukungan, usulan, bahkan keberatan.

"Publik perlu menyimak paparan rencana pemerintah untuk mengatasi pandemi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Datangi Polda Metro Jaya, Relawan Jokowi Ungkap Alasan Ingin Polisikan Najwa Shihab, dan  Kirim Undangan untuk Hadir di Mata Najwa, Ini Cerita Najwa Shihab Tentang Respons Menkes Terawan