Soroti Laporan Harta Gibran 'Cuma' Rp21 M, Refly Harun Ingatkan Hal Ini: Kampanye Belasan Miliar

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun membahas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disampaikan Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengajukan diri dalam Pemilihan Wali Kota Solo pada Desember mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Refly lalu membahas LHKPN Gibran dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (28/9/2020).

• Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka, Putra Sulung Presiden Jokowi yang Maju di Pilkada Solo 2020

Diketahui dalam laporan tersebut Gibran menyampaikan jumlah kekayaannya sebesar Rp21,1 miliar per 2 September 2020.

Refly mengakui nilai tersebut kecil, mengingat usaha kuliner yang dimiliki Gibran pasti bernilai besar.

Ia mengingatkan ada sejumlah biaya pilkada yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.

"Tapi kalau Rp21 miliar, memang angka yang kecil untuk seorang pengusaha dan untuk berlaga di pilkada, baik itu pilkada kota, pilkada kabupaten, terlebih pilkada gubernur," papar Refly Harun.

"Uang sewa perahu, fundraising, dan sebagainya, harusnya jauh lebih besar dari itu," singgungnya.

Menurut Refly, hal itu pernah ia konfirmasikan kepada Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran.

"Saya sempat tanya ke Wali Kota Padang Panjang, berapa dia habiskan untuk semua, kampanye dan lain sebagainya. Dia katakan belasan miliar," ungkap Refly.

• Tanggapan Gibran Rakabuming soal Muncul Desakan Penundaan Pilkada 2020 karena Corona: Tidak Masalah

Ia menilai modal pribadi yang dimiliki Gibran tidak akan cukup untuk kampanye dan keperluan lainnya selama pilkada berlangsung.

Meskipun begitu, Refly menilai hal yang lebih penting adalah laporan penggunaan dana kampanye yang jujur.

"Jadi kalau harta kekayaan cuma Rp21 miliar, maka berarti luar biasa. Berarti harus ada topangan dari sektor-sektor lainnya," ungkit pengamat politik itu.

"Yang paling penting laporan harta kekayaannya harus dibuat benar, laporan dana kampanye juga dibuat benar. Baik sumbangan yang masuk maupun pengeluaran dana kampanye," pesannya.

Menurut LHKPN Gibran yang telah dimuat di situs elhkpn.kpk.go.id, total kekayaannya mencapai Rp21,152 miliar.

Rincian harta tersebut terdiri dari lima bidang tanah dengan nilai total Rp13,4 miliar, delapan alat transportasi mobil dan motor dengan nilai total Rp682 juta, dan harta bergerak dengan nilai Rp260 juta.

Selain itu ada surat berharga senilai Rp2,154 miliar dan kas atau setara kas senilai Rp5,552 miliar.

Lihat videonya mulai menit 11:30

Gibran Terseret Isu Dinasti Politik

Politisi PDIP Deddy Sitorus menilai tidak ada masalah dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Arah di Kompas TV, Senin (27/7/2020).

Diketahui DPC PDIP Kota Solo mengusung Gibran Rakabuming Raka berdampingan dengan Teguh Prakosa.

• Soal Gibran, Refly Harun Sebut Tak Permasalahkan Dinasti Politik: Kecuali Dibuat dengan Cara Curang

Isu dinasti politik kemudian muncul karena ayah Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih aktif menjabat sebagai kepala negara.

Awalnya peneliti isu politik Saidiman Ahmad menanggapi isu dinasti politik yang menyeret keluarga Presiden Jokowi tersebut.

Saidiman berpendapat tidak ada aturan yang mengatakan keluarga pejabat dilarang mengajukan diri dalam pemilihan umum (pemilu).

"Ketika kita bicara dinasti politik ini kita tidak sedang bicara tentang politik dalam pengertian yang normatif, soal dia berhak maju atau tidak, dia sah maju atau tidak," papar Saidiman Ahmad.

"Tentu saja semua orang sah maju atau tidak selama ia 17 tahun ke atas dan tidak menjabat dua kali, tentu dia punya hak," lanjutnya.

Ia kemudian menyoroti dampak isu dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Indonesia.

"Tapi kita bicara tentang bagaimana demokrasi kita ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan mutunya," jelas Saidiman.

Saidiman menyinggung banyak yang menyayangkan majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo.

Ia menyebutkan latar belakang Jokowi sendiri bukan dari keluarga politik.

Menurut Saidiman, hal itu menimbulkan harapan baru bagi masyarakat yang sudah jenuh dengan keluarga dan dinasti politik.

"Saya kira banyak sekali yang kecewa dengan majunya orang seperti Gibran karena banyak yang berharap ketika Jokowi maju, ini harapan buat kita," ungkit dia.

• Terkekeh Bahas Gibran-Teguh Vs Bagyo-Supardjo, Refly Harun: Sengaja Mengejek Anak Presiden

"Bagaimana seseorang yang tidak berangkat dari elit, dia bukan anak seorang jenderal, dia bukan anak seorang pemimpin partai, bisa muncul sebagai seorang presiden," lanjut Saidiman.

Peneliti tersebut menilai keputusan Gibran dan PDIP mematahkan harapan masyarakat terhadap Jokowi.

"Kita berharap banyak kepada Jokowi menjadi sesuatu yang lain, bukan menjadi rutinitas politisi selama ini," paparnya.

Diketahui sebelumnya Gibran sempat menegaskan tidak tertarik terjun ke politik seperti ayahnya.

Namun sikap itu berubah saat ia mendaftar menjadi anggota PDIP dan maju dalam pilkada.

Ketika ditanya tentang alasan perubahan sikap Gibran yang tiba-tiba, Saidiman enggan berspekulasi.

"Saya tidak ngerti dengan apa yang terjadi di belakang," jawabnya singkat.

Politisi PDIP Deddy Sitorus segera membantah isu dinasti politik yang membayangi Gibran dalam Pilkada Solo.

"Saya kira justru kalau Gibran ditunjuk sebagai menteri, kita boleh protes. Kita boleh mengatakan ini nepotisme, ini dinasti," jelas Deddy Sitorus.

"Tapi come on man, ini dalam satu kerangka demokrasi," tambahnya.  (TribunWow.com/Brigitta Winasis)