Di ILC, Seloroh Karni Ilyas soal Arah Politik Buat Fahri Hamzah Tertawa: Dulu Anda Pahlawan Netizen

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bereaksi tertawa saat mendengar selorohan jurnalis senior Karni Ilyas.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (22/9/2020).

Saat itu keduanya tengah membahas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang.

• Jusuf Kalla Usul Pilkada Serentak Ditunda, KPU Akui Timbulkan Kerumunan: Kami Lihat sebagai Saran

Diketahui Partai Gelora memutuskan untuk mendukung putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Wali Kota Solo.

Awalnya hal itu disinggung Karni Ilyas.

"Bung Fahri, sebelum kita masuk ke pilkada, ada satu hal yang saya ingin tanya. Saya baca di medsos, Twitter dan lain-lain," singgung Karni Ilyas.

Ia berseloroh Fahri dulu dianggap seperti 'pahlawan' bagi warganet.

Pasalnya mantan Wakil Ketua DPR RI ini dikenal kerap mengkritik pemerintahan Jokowi.

"Kapan hari ini Anda diserang banyak orang. Jadi yang dulunya Anda pahlawan netizen, sekarang kok jadi musuh netizen," seloroh Karni.

"Enggak, maksud saya, ini netizen yang berubah atau Anda yang berubah?" tanya dia.

Fahri Hamzah tertawa mendengar pertanyaan presenter tersebut.

Ia kemudian membahas isu yang memang tengah ramai dibicarakan warganet itu.

"Saya uraikan sedikit beberapa ide atau isu yang kemarin berkembang," terang Fahri Hamzah.

"Pilkada ini 'kan sumber dari legitimasi pemerintah di daerah," lanjutnya.

• Kutip Pesan Jokowi, Tim Bajo Yakin Gibran Tak akan Curang di Pilkada Solo: Kita Coba Percaya Saja

Ia menjelaskan saat ini daerah memiliki otonomi untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Sebelum itu pemilihan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Maka dari itu, Fahri menilai hal ini menjadi legitimasi kekuasaan daerah yang penting.

Ia mengingatkan sangat membahayakan jika sampai beredar sogokan dari calon tertentu pada pilkada di 270 daerah.

Fahri lalu menjelaskan terkait keputusan partainya mendukung Gibran.

"Bahwa di daerah ada yang memilih keluarga presiden, keluarga wakil presiden, keluarga menteri juga ada, itu adalah dinamika daerah. Kita enggak punya hak untuk merampas hak orang memilih," tegas Fahri Hamzah.

"Kita lupa bahwa ini adalah pesta rakyat. Rakyat yang memberikan legitimasi kepada kehadiran pemimpin, yang membuatnya bisa menggunakan kuasa dan anggaran negara untuk memimpin," tambah dia.

Lihat videonya mulai dari awal:

Muncul Gerakan Kotak Kosong Lawan Gibran

Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi gerakan kotak kosong melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (10/8/2020).

Diketahui sejauh ini belum ada pasangan calon penantang pasangan Gibran-Teguh yang diusung PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020 tersebut. 

• PSI Ditawari Rp 1 Miliar untuk Lawan Gibran di Pilkada Solo, PAN: Itu Orang-orang Sudah Frustasi

Kemudian muncul gerakan yang diinisiasi aktivis budaya Kota Solo Zen Zulkarnaen untuk mendukung kotak kosong.

Ia beralasan tidak baik jika pemilihan hanya diikuti calon tunggal.

Menanggapi hal itu, Refly mengungkit saat ini elektabilitas Gibran sangat dipengaruhi faktor ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan-jangan dibantu relawan-relawan Jokowi juga dari luar Solo," kata Refly Harun.

Ia lalu berkomentar tentang gerakan kampanye mendukung kotak kosong tersebut.

"Luar biasa kalau Gibran kalah dengan kotak kosong," komentarnya.

Menurut Refly, adanya calon tunggal dalam pemilu membuat demokrasi tidak sehat.

Ia menyinggung ada banyak daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020.

"Yang dipermasalahkan adalah sebuah mekanisme yang tidak menjunjung demokratisasi, baik di level lokal maupun di level nasional," jelasnya.

• PSI Dihargai Rp 1 Miliar untuk Usung Penantang Gibran, Refly Harun: Kok Cara Berpikirnya Begini?

Pengamat politik ini menilai fenomena calon tunggal tidak sesuai dengan esensi pilkada.

Pasalnya tidak ada rival yang menjadi pembanding dengan calon tersebut.

"Benar juga, memang. Kita capek-capek buat pilkada langsung, tapi yang terjadi adalah hanya satu calon," papar Refly Harun.

"Memang agak aneh sebenarnya," tambahnya.

Menurut Refly, fenomena calon tunggal terjadi karena ada aturan ambang batas minimal (treshold) jumlah kursi di DPR yang harus dipenuhi partai untuk mengajukan calon.

"Itu salah satu sebab dari diterapkannya treshold di dalam pilkada," ungkitnya.

Ia menilai hal ini bertentangan dengan tujuan awal diadakan pilkada langsung.

"Bayangkan yang namanya pilkada langsung itu adalah biar masyarakat bisa memilih calonnya secara langsung untuk menggantikan peran oligarki melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999," kata dia.

"Di mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD," tambahnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)