Viral Video BTP Bongkar Keburukan Pertamina, Said Didu: Ahok Baru Ahok kalau Kontroversial

TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut menanggapi kritik yang dilontarkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Indonesia Business Forum di TvOne, Rabu (16/9/2020).

Diketahui viral di media sosial kritik Ahok terkait kinerja internal dalam BUMN, terutama Pertamina.

• Soal Ahok Bongkar Keburukan di Pertamina, Ini Tanggapan Internal BUMN: Kita Berharap Makin Kencang

Ia membongkar sistem gaji yang tidak adil sampai banyaknya orang 'titipan' yang menjadi direksi di berbagai perusahaan BUMN.

Sebagai orang yang pernah berkiprah di BUMN pada 2005-2010, Said Didu turut menanggapi hal tersebut.

"Saya melihat, selamat datang kembali Ahok ke dunianya," komentar Said Didu.

"Ahok itu baru Ahok kalau kontroversial. Kalau enggak kontroversial, sudah ganti nama," lanjutnya.

Ia menilai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang kerap menuai kontroversi sejak menjadi pejabat publik.

Selain itu, Ahok dikenal dengan kritiknya yang pedas pada setiap praktek kecurangan di pemerintah.

Said Didu mengaku cukup mengikuti pemberitaan tentang Ahok ini.

Ia lalu menyinggung beberapa poin yang dinilainya menarik dari kritik Ahok.

• Sempat Marah, Ahok Ungkap Sikap Pertamina sejak Menjabat Komut: Kalau Enggak Ada yang Bikin Ribut

Menurut Said, hal yang dikeluhkan Ahok justru adalah tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama.

"Ini tugas dia semua. Jadi seakan-akan Ahok ini mengeluh dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan disampaikan ke publik," ungkit Said Didu.

"Jadi pertanyaan saya, apakah dia mau memperbaiki atau sudah angkat tangan?" sindirnya.

Ia memberi contoh pada penugasan jajaran direksi.

"Karena semua yang disampaikan itu tugas komisaris. Seperti dia menyatakan, direksi sering ke menteri," jelas Said.

"Lah, itu tugas komisaris ke menteri, bukan tugas direksi. Kalau perlu komisaris ke presiden," lanjutnya.

Said menyinggung hal itu pernah disampaikannya di masa lampau, yakni kepada siapa saja Ahok bertanggung jawab.

Menurut dia, dengan Ahok melontarkan kritik seperti itu, sama saja menunjukkan tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri.

"Tugas Ahok itu empat, ke presiden, ke DPR, ke Menteri ESDM, ke Menteri Keuangan, nagih utang, dan lain-lain. Itu tugas dia, tapi enggak dia laksanakan," sindirnya lagi.

Lihat videonya mulai menit 6:50

BTP: Kalau Enggak Ahok Enggak Ada yang Bikin Ribut

Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan soal perusahaan negara yang dikelolanya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam kanal YouTube POIN, diunggah Senin (14/9/2020).

Dalam tayangan itu, Ahok mengungkapkan sistem kerja dan tata kelola yang buruk dalam perusahaan plat merah tersebut. 

• Bahas Korupsi dan Transparansi, Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok bahkan mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan agar dapat dikelola secara lebih profesional dan tidak dicampuri politik.

Diketahui Ahok telah menjabat posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina sejak November 2019 lalu.

Ia lalu mengungkapkan perlakuan yang diterimanya dari perusahaan minyak dan gas negara itu.

"Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman, kok masuk Komut ini br******," ungkap Ahok menirukan.

Ia menirukan ucapan yang mengibaratkan sikap dari PT Pertamina terhadapnya.

Diketahui sejak awal penunjukan dirinya menjadi komisaris telah menuai sorotan publik.

Ahok terang-terangan mengaku banyak yang menilai dirinya hanya membuat keributan di dalam perusahaan BUMN tersebut.

"'Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruhan'," ungkit mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

"Kalau enggak ada Ahok, enggak ada yang ribut," lanjutnya.

• Minta Catat Menteri yang Kerap Tampil di TV, Refly Harun Singgung Satu Nama: Bisa Menggerakkan BUMN

Sebagai komisaris utama, tugas Ahok adalah mengawasi kinerja direksi.

Namun Ahok mengungkapkan tugasnya justru jauh berbeda saat menjabat Komisaris Utama Pertamina.

"Saya ini eksekutor, bukan pengawas. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," paparnya.

Ia memberi contoh pada rapat umum pemegang saham yang membahas hasil kerja setiap jajaran komisaris dan direksinya,

Diketahui penilaian itu dilakukan langsung oleh Kementerian BUMN.

Ahok lalu membandingkan metode BUMN yang diterapkan di Indonesia dengan di Singapura yang disebut Temasek.

Menurut dia, BUMN sebaiknya dibubarkan dan dibentuk semacam gabungan holding.

"Kalau iya, Kementerian BUMN dibubarkan sebetulnya. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," komentar Ahok.

Ahok menuturkan, kewenangannya sebagai komisaris kerap dilangkahi jajaran direksi dan Kementerian BUMN.

Ia memberi contoh pada penentuan jabatan direksi.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi mainnya ke menteri, karena yang menentukan menteri," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," paparnya. (TribunWow.com/Brigitta)