Kontroversi Ahok soal Pertamina, Said Didu Justru Beri Sambutan: Kalau Enggak, Sudah Ganti Nama

TRIBUNWOW.COM - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menuai kontroversi.

Kritik yang dilakukan oleh Ahok terhadap internal PT Pertamina yang kemudian dibuka ke media dinilai kurang tepat dilakukan.

Dalam kritiknya tersebut, Ahok bahkan meminta atau menyarankan supaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih baik dibubarkan.

• Pasca Bongkar Aib Pertamina, Ahok Sampaikan Kritik ke Erick Thohir: Diterima dengan Baik

• Akibat Pertamina Merugi dan Viral Kritik di Medsos, Ahok Bakal Dicopot? Ini Jawaban Erick Thohir

Terkait hal itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu justru memberikan sambutan kepada Ahok.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Indonesia Business Forum, Rabu (16/9/2020), Said Didu menilai seorang Ahok sudah kembali.

Menurutnya, bukan Ahok namanya kalau tidak membuat kontroversi.

Sebagai orang yang sudah memperhatikan cukup lama, Said Didu mengaku sudah sangat mengenal sosok Ahok.

Mulai dari ketika masih menjadi pejabat sebagai gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Komut di Pertamina pasca keluar dari balik jeruji besi.

"Saya melihat, selamat datang kembali Ahok ke dunianya," komentar Said Didu.

"Ahok itu baru Ahok kalau kontroversial. Kalau enggak kontroversial, sudah ganti nama," lanjutnya.

Said Didu mengatakan bahwa apa yang disuarakan oleh Ahok itu merupakan tugasnya sebagai seorang komisaris utama dan seharusnya bisa diselesaikan bersama internalnya.

Namun ketika Ahok justru membongkarnya ke publik menandakan dirinya seperti mengeluh.

• Tak Terima, Andre Rosiade Bantah Deretan Fakta yang Disebut Ahok: Saya Takut Dibisiki yang Salah

"Ini tugas dia semua. Jadi seakan-akan Ahok ini mengeluh dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan disampaikan ke publik," ungkit Said Didu.

"Jadi itu pertanyaan saya, apakah dia mau memperbaiki atau sudah angkat tangan?" sindirnya.

Lebih lanjut, Said Didu lantas menyinggung keluhan dari Ahok yakni berkaitan bahwa banyak direksi yang menyalahi prosedur lantaran mengambil tugas dari komisaris utama.

Dikatakannya bahwa komisaris utama lah yang memiliki kewajiban untuk berhubungan langsung dengan eksternal, baik ke menteri, DPR hingga presiden.

"Karena semua yang disampaikan itu tugas komisaris. Seperti dia menyatakan, direksi sering ke menteri," jelas Said.

"Lah, itu tugas komisaris ke menteri, bukan tugas direksi. Kalau perlu komisaris ke presiden," lanjutnya.

"Tugas Ahok itu empat, ke presiden, ke DPR, ke Menteri ESDM, ke Menteri Keuangan, nagih utang, dan lain-lain. Itu tugas dia, tapi enggak dia laksanakan," tutupnya.

• Ditanya soal Izin dari Erick Thohir terkait Kritik Ahok, Arya Sinulingga Tertawa: Mancingnya Jago

Simak videonya mulai menit ke- 6.55

Aria Bima: Menyalahi Etika sebagai Pejabat

Secara terpisah Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menilai sikap dari Ahok menyalahi etika sebagai seorang pejabat publik.

Dilansir TribunWow.com, Aria Bima mengatakan bahwa tidak seharusnya seorang Ahok menyampaikan kondisi perusahaannya kepada publik dan bahkan diungkapkan melalui media YouTube.

Menurutnya, Ahok harusnya melakukan hal itu dengan cara yang lebih pantas, yakni melalui forum yang memang legal secara konstitusional.

Hal itu diungkapannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Rabu (16/9/2020).

"Tapi yang saya persoalkan tetap bahwa terkait dengan keluh kesah mengenai koorporasi sebagai komisaris utama, Basuki Tjahaja Purnama silakan saja menggunakan forum-forum yang memang menjadi forum yang secara legal kontitusionalnya, itu adalah melakukan fungsi pengawasan," ujar Aria Bima.

"Untuk cara-cara menggunakan ruang publik seperti YouTube saya kira itu menyalahi etika sebagai pejabat publik," tegasnya.

• Sebut Ahok Head to head dengan Erick Thohir soal BUMN, Refly Harun: Cantolannya Sama-sama Presiden

Aria Bima mengaku tidak bisa membayangkan ketika semua komisaris BUMN melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ahok.

Politisi PDIP itu menyakini bahwa sikap seperti itu bukan menyelesaikan masalah, melainkan justru akan membuat kegaduhan, tidak hanya di internal, melainkan juga di masyarakat luas.

"Dan saya tidak habis pikir kalau seluruh jajaran komisaris BUMN menggunakan cara semacam itu, saya kira akan menjadi satu kegaduhan yang luar biasa dan tidak efektif buat pembenahan suatu koorporasi," kata Aria Bima.

Dalam persoalan tersebut, Aria Bima tidak mempersolakan substansinya lantaran dinilai memang perlu untuk kebaikan, tidak hanya untuk Pertamina, melainkan juga perusahaan-perusahaan pelat merah lainnya.

Meski begitu, ada cara tersendiri untuk menyampaikannya, yakni melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun rapat-rapat internal lainnya.

"Mengenai substansinya yang disampaikan Ahok saya kira forum yang tepat silakan keluh kesuh itu disampaikan di dalam RUPS atau rapat-rapat antara komisaris jajaran direksi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.55

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)