Soal Kecemburuan Kesejahteraan TNI dan Polri, Herman Sulistyo Buka-bukaan Gaji Jadi Profesor di ILC

TRIBUNWOW.COM - Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Kapuskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Herman Sulistyo ikut buka suara terkait perang dingin antara TNI dengan Polri.

Beberapa gesekan yang terjadi antara TNI dengan Polri satu di antaranya banyak yang menyebut karena faktor kecemburuan kesejahteraan.

Termasuk insiden penyerangan yang terjadi di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. 

• Di ILC, Pakar Militer Ungkap Isu Kecemburuan TNI dengan Polri: Kenapa Enggak di Bawah Kementerian?

Dilansir TribunWow.com, Herman Sulistyo menilai jika memang persoalannya hanyalah karena rasa kecemburuan dari segi kesejahteraan, maka rasanya sangat tidak etis.

Hal itu diungkapkan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (1/9/2020).

Dirinya justru membandingkan dengan gaji yang didapat selama 40 tahun menjadi profesor.

Ia mengaku mendapatkan gaji sekitar Rp 15 juta per bulannya, termasuk gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya.

"Jangan bicara mengenai gaji, saya profesor ini, profesor itu jabatan akademik yang diberikan oleh negara sehingga negara mempunyai konsekuensi memberi kompensasi," ujar Herman Sulistyo.

"Profesor itu bukan jabatan akademik, bukan gelar akademik."

"Setelah 40 lebih saya mengabdi menjadi PNS, gajinya cuman 8 juta kok, 9 juta total dengan tunjangan-tunjangan 15 juta," ungkapnya.

Herman Sulistyo menyakini bahwa gaji plus tunjangan yang didapat oleh TNI dan Polri masih jauh banyak ketimbang dirinya.

• Bahas Serangan di Polsek Ciracas, Sutiyoso: Polisi Dibebani Semua Tugas, TNI Siap Jadi Pengangguran

Jika besaran penghasilan tersebut dirasa masih kurang, Herman Sulistyo menyarankan supaya jangan menjadi polisi dan tentara.

Menurutnya, menjadi seorang pedagang atau wirausaha bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik jika benar-benar dikelola dengan maksimal.

"Jadi jangan minta lebih, kalau minta lebih negara tidak mampu ya jangan jadi tentara jangan jadi polisi," kata Herman Sulistyo.

"Pilihlah profesi pedagang yang bisa memberikan kesejahteraan lebih baik," imbuhnya.

"Jadi ini pilihan-pilihan profesional sejak awal," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.54

Pakar Militer: Kenapa Polisi Enggak di Bawah Kementerian?

Pakar militer Connie Rakahundini Bakrie memberikan tanggapan terkait penyerangan di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur.

Dilansir TribunWow.com, Connie menilai adanya keterlibatan oknum TNI dalam penyerangan tersebut menandakan ada hubungan yang tidak baik antara dua instansi tersebut.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (1/8/2020).

• Polsek Ciracas Diserang Oknum TNI, Sutiyoso: Mereka Bosen Latihan Terus Tak Ada Tempat untuk Praktik

• Cerita Korban Saksi Insiden Polsek Ciracas: Jelas di Depan Saya, Mereka Dilempar Besi, Jatuh Semua

Dalam kesempatan itu, Conni menyinggung soal dugaan adanya rasa kecemburuan antar TNI dengan Polri.

Menurutnya, hal itu dibuktikan tidak hanya insiden yang terjadi di Polsek Ciracas, melainkan juga banyaknya gesekan yang terjadi antara dua instansi negara tersebut.

Namun dirinya kurang setuju jika alasan dari kecemburuan tersebut karena masalah kesejahteraan, melainkan ada hal yang lebih mendasar.

Ia lantas mempertanyakan soal tugas utama dari Kepolisian.

Connie mengaku juga masih binggung dengan tugas utama dari kepolisian itu sendiri, yaitu apakah berperan menjaga keamanan atau sebagai penegak hukum.

"Kalau soal kecemburuan, saya enggak terlalu (membahas) ke kesejahteraan, lah," ujar Connie.

"Saya lebih melihat begini. Ini polisi sebenarnya tugasnya apa, ya? Keamanan yang besarkah? Law enforcement-kah?" tanyanya.

"Banyak orang jadi bingung."

Tidak hanya itu, Connie juga menyinggung soal kedudukan dari Kepolisian dan TNI.

Menurutnya, ada perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya.

• Singgung ABRI saat Ulas Insiden Polsek Ciracas, Syamsu Djalal: TNI Banyak Tantangan, Polri Tentengan

Dikatakannya bahwa Polri merupakan institusi yang berdiri sendiri, berbeda dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Kondisi tersebut tentunya dapat membingungkan bagi para pejabat TNI dan tidak menutup kemungkinan bisa muncul kecemburuan-kecemburuan.

"Kalau memang jadi polisi, kenapa dia enggak di bawah kementerian? Saya sampai hari ini masih enggak ngerti," ungkap Connie.

"Dari situ saja, kalau saya panglima TNI atau paling bawah bintara, saya pasti bingung. Kenapa saya di bawah menteri, sementara panglimanya yang lain tidak di bawah menteri?" terangnya.

Connie menilai hal tersebut memang merupakan persoalan klasik di pemerintahan dan dikatakannya sudah dipertanyakan sejak tahun 1998.

Oleh karenanya, hal mendasar itulah yang harusnya bisa segera diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah yang diyakini bisa memicu hal-hal buruk.

"Itu 'kan bertahun-tahun dari tahun '98 kita tidak bisa selesaikan," katanya.

"Apa yang salah sama pemerintah ini, hal sesederhana itu enggak bisa diselesaikan? Jadi itu pasti akan memicu," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.12

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)