Terkini Nasional
Megawati Tak Terima Jokowi Diminta Mundur, Refly Harun Contohkan Soeharto dan Gusdur: Asal Tak Makar
Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri buka suara terkait adanya pihak-pihak yang meminta Presiden Jokowi mundur.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri buka suara terkait adanya pihak-pihak yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.
Dilansir TribunWow.com, Megawati menilai tidak sepantasnya mereka menunjukkan sikap tersebut.
Dirinya mengingatkan bahwa Jokowi merupakan presiden sah yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat.
Oleh karenanya, Megawati merasa heran kenapa masih ada yang tidak suka dengan Jokowi.

• Megawati Sebut Banyak Anggota KAMI Ingin Jadi Presiden, Refly Harun: Dilihat Potongannya Paling Dua
"Banyak orang tidak suka pemerintah sekarang, padahal pemerintah ini (dipilih langsung, bukan dulu oleh MPR," ujar Megawati saat pengumuman calon kepala daerah gelombang IV secara virtual, Jumat (28/8/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
"Tolong diingat, lah kok bisa minta Pak Jokowi mundur," imbuhnya.
Sementara itu menanggapi respons yang disampaikan oleh Megawati, Pakar Hukum Tata Negara mempunyai pandangan berbeda.
Menurutnya, sah-sah saja munculnya aspirasi masyarakat untuk meminta Jokowi mundur.
"Soal menyuruh presiden mundur, saya kira tidak ada masalah juga," kata Refly Harun.
"Maksutnya begini, kita harus tahu bahwa yang namanya aspirasi itu ya bisa berkembang," jelasnya.
Dirinya lantas mencontohkan dua kasus mundurnya dua presiden sebelumnya, yakni Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
Dikatakannya bahwa kondisinya tidak berbeda jauh dengan yang dialami oleh Seoharto dan Gusdur yang juga sama-sama merupakan hasil dari pemilihan yang sah.
• Agus Yudhoyono Jawab Rencana di Pilpres 2024: Kalau Memang Ada yang Membutuhkan Kehadiran AHY
"Pak Harto dipilih secara sah dalam sidang umum MPR tahun 1998, tapi bulan Mei desakan untuk dia mundur itu besar sekali," ungkapnya.
"Akhirnya Pak Harto untuk menjaga kohesivitas, kemudian memilih untuk mundur. Hal sama terjadi juga dengan Gusdur pada tahun 2001," terangnya.
Meski begitu, Refly Harun mengaku tentunya tidak ingin hal buruk tersebut kembali terulang dalam demokrasi Indonesia.