Terkini Nasional
Peneliti LIPI Peringatkan Gerakan KAMI Jangan Dibiarkan Begitu Saja: Mereka Bisa Perluas Jaringannya
Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro memperingatkan pemerintah soal adanya gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Siti Zuhro memperingatkan pemerintah soal adanya gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sebagaimana diketahui KAMI yang dideklarasikan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyahm Din Syamsuddin itu dilaksanakan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Kamis (20/8/2020), Siti Zuhro mengatakan bahwa pemerintah harus mendengar tuntutan KAMI.

• Soal Manuver Gatot Nurmantyo Lewat KAMI, M Qodari Minta Sang Mantan Panglima Tiru Prabowo hingga SBY
"Menurut saya perlu ada perkembangan yang perlu kita lihat."
"Kalau tuntutan-tuntutan KAMI didengar, diakomodasi oleh pemerintah, ada komunikasi, ada sinergi ya menurut saya ya sudah selesai," jelas Siti.
Ia mengatakan, jika pemerintah membiarkan tuntutan KAMI maka bisa saja kritikan itu makin meluas dan bisa saja berdampak buruk.
"Mereka kan menuntut kalau menuntut kan direspon gitu, kita belum tahu pemerintah akan merespon atau seperti apa."
"Tapi kalau ada pembiaran kan sudah ada semacam warning waktu deklarasi jangan dianggap remeh KAMI ini, artinya mereka juga akan meluaskan kebersamannya, baik secara nasional bahkan luar negeri."
"Itu bisa saja terjadi karena ada pembiaran dari pemerintah," ungkapnya.
• Bandingkan Petisi 50 dan KAMI, Pakar Politik Hermawan Sulistyo: Lingkungan trategisnya Beda Jauh
Sehingga, Siti menekankan agar pemerintah melakukan diskusi dengan mereka.
Apalagi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi langsung.
"Oleh karena itu saya lebih condong tolong pemerintah mendengarkan, mengamodasi, paling tidak ada komunikasi dua arah."
"Karena ini kan demokrasi parsipatoris jadi demokrasi yang langsung, demokrasi tidak diwakilkan, Pilpresnya langsung, Pilkadanya langsung, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," jelasnya.
Siti menambahkan, wajar saja jika ada protes yang muncul jika memang rakyatnya merasa tidak puas.
"Jadi kalau rakyatnya tidak puas lalu mereka juga melakukan protes menyampaikan gagasannya itu menurut saya sangat wajar," sambungnya.
• Adian Napitupulu Prediksi KAMI Berujung Jadi Partai, Refly Harun: Imajinasinya Tinggi Sekali
Lihat videonya mulai menit ke-5:40:
Sejarawan: Jangan Ditanggapi Terlalu Jauh
Sejarawan Anhar Gonggong angkat bicara terkait Gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Hal itu diungkapkan Anhar Gonggong di acara Kabar Petang tvOne pada Rabu (19/8/2020).
Menurut Anhar Gonggong, Gerakan KAMI ini berbeda dengan Petisi 50 pada zaman Orde Baru (Orba).
• Blak-blakan soal KAMI yang Dideklarasikan Din Syamsuddin, Masinton Pasaribu: Hanya Pepesan Kosong
Pada masa Orba, Petisi 50 tidak mendapat dukungan massa yang banyak karena saat itu massa dikuasai oleh Pemerintah Soeharto.
"Menurut saya berbeda waktu jaman pemerintahan otoriter Soeharto seperti dikatakan Soelistyo di sana tadi tidak ada kekuatan massa, massanya kan dikuasai Soeharto," jelas Anhar.
Berbeda dengan masa sekarang di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih secara demokratis.
Selain itu gerakan KAMI dibentuk di tengah banyaknya partai politik.
"Sedangkan kalau dalam konteks sekarang kan Jokowi terpilih secara demokratis dan partai begitu banyak sekarang kan berbeda dengan zaman Soeharto," kata Anhar.
Apabila ada kritikan-kritikan yang muncul itu hanya sekedar kekecewaan pada kebijakan Jokowi.
Sehingga, menurutnya Petisi 50 dengan Gerakan KAMI jelas berbeda.

• Bandingkan Petisi 50 dan KAMI, Pakar Politik Hermawan Sulistyo: Lingkungan trategisnya Beda Jauh
"Bila ada kekecewaan-kekecewaan tertentu disebabkan oleh kebijakannya presiden sekarang itu bukan sesuatu yang menjadi."
"Hal itu menurut saya biasa dalam situasi demokrasi sekarang, nah hal ini yang membuat membedakan kondisi dengan Pak Harto kan?" jelasnya.
Anhar merasa Gerakan KAMI yang dideklarasikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah hanya sekedar untuk mengoreksi kesalahan pemerintah.
Bukan bermaksud untuk menjatuhkan Jokowi.
"Jadi kalau saya sih merasa orang-orang yang berkumpul di KAMI tujuannya hanya koreksi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan dan sebagainya."
"Saya kira jangan menanggapinya terlalu jauh seakan-akan KAMI ini mau menjatuhkan pemerintahan sekarang," kata dia.
• Adian Napitupulu Prediksi KAMI Berujung Jadi Partai, Refly Harun: Imajinasinya Tinggi Sekali
Lalu, Anhar mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi Jokowi di masa sekarang tidak mudah.
Ia harus dihadapkan dengan Covid-19 serta dampak-dampaknya, misalnya krisis ekonomi.
"Kenyataan itu kjuga tidak perlu, bahwa kita menghadapi kenyataan seperti sekarang dengan macam-macam persoalan dengan adanya COvid-19 dan sebagainya."
"Tinggal bagaimana memang persoalan yang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi sekarang bagaimana kebijakan yang harus dia tempuh dalam menghadapi Covid-19 dengan macam-macam dampak yang dilahirkannya," jelas Anhar.
Lihat videonya mulai menit ke-7:13:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)