Soal Bupati Kutai Timur Terjaring OTT KPK, Pengamat Ungkit Anggaran Janggal: Ini Permainan Mata

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Universitas Mulawarman Sonny Sudiar mengungkapkan sebelumnya ada kejanggalan dalam anggaran pembangunan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Sebelumnya Bupati Kutai Timur Ismunandar tertangkap bersama istrinya, Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir TribunWow.com, Sonny menanggapi penangkapan itu saat dihubungi dalam tayangan Kompas Petang, Jumat (3/7/2020).

• Penjelasan Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo setelah Diperiksa KPK terkait Kasus e-KTP

Diketahui pasangan suami istri tersebut ditangkap karena diduga terlibat penyuapan dalam pengadaan infrastruktur di Kutai Timur.

Menurut Sonny, dalam periode kepemimpinan Ismunandar selama 2016-2012 ada sejumlah kejanggalan dalam pemanfaatan anggaran.

"Ada informasi yang mengatakan selama kepemimpinan beliau itu banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang sedikit terhambat karena persoalan pengetatan anggaran," ungkap Sonny Sudiar.

Ia menyebutkan santer beredar kabar beberapa proyek yang sudah terlaksana tidak dilunaskan oleh Pemkab Kutai Timur.

"Ada berbagai macam info yang menginformasikan bahwa ada sejumlah proyek yang harusnya dibayar 100 persen, hanya dibayar 30 persen," kata Sonny.

"Alasannya dialihkan untuk penganggaran," lanjutnya.

Ia menduga kejanggalan itu ada kaitannya dengan jabatan istri Ismunandar sebagai Ketua DPRD.

Diketahui laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan kepada DPRD.

Sonny menyebutkan laporan yang disampaikan juga tidak sesuai dengan rencana anggaran.

Ia mengungkapkan ada indikasi kecurangan antara bupati dengan DPRD.

"Sehingga saya melihat agenda pelaporan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan," papar Sonny.

• Jubir KPK Bantah Pemberian Justice Colaborator terkait Bebasnya Nazaruddin: Sangat Tidak Mungkin

"Dengan begitu, bisa jadi ada indikasi ketika ada permainan mata antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif," lanjut pengamat politik ini.

Sonny menyebutkan ada beberapa proyek tahunan yang terhambat.

Selain itu, ada sejumlah kontraktor proyek yang belum dibayar.

"Informasinya juga begini, ada berbagai macam kontraktor yang sampai saat ini mungkin mengalami penundaan pembayaran proyek yang sudah mereka lakukan," jelas Sonny.

Ia menilai fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tidak memenuhi tugasnya.

Sonny menambahkan, ada dugaan pemotongan anggaran itu mengalir ke tempat lain.

"Jadi harusnya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, ketika ada masyarakat yang mengadukan aspirasinya, harusnya disalurkan dan menegur pemerintah," terangnya.

"Ada indikasi pengalihan anggaran yang bisa dimanfaatkan ke pihak-pihak yang lain," ungkap Sonny.

• Deretan Kekayaan Bupati Kutai Timur yang Terjaring OTT KPK Bareng Istri, Punya Tanah Senilai Rp2,9 M

Lihat videonya mulai menit 7:00

Alasan Suami-Istri Duduki Jabatan Eksekutif-Legislatif

Sebelumnya Sonny Sudiar menjelaskan alasan pasangan tersebut dapat menduduki jabatan eksekutif dan legislatif sekaligus.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan Encek UR Firgasih lebih dulu menduduki jabatan di pemerintahan sebagai Wakil Ketua DPRD.

"Pada periode sebelumnya pada 2014-2019, Bu Encek sebetulnya sudah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur," papar Sonny Sudiar.

"Kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian memiliki suara terbanyak dan dengan begitu otomatis beliau menjabat sebagai Ketua DPRD," lanjutnya.

Pada 2015 Ismunandar menjadi bupati terpilih di Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian ia menduduki jabatan eksekutif dalam pemerintahan.

"Pada tahun 2015 ketika Pak Ismunandar mencalonkan diri sebagai bupati dengan pasangan Pak Habibie terpilih, dengan begitu beliau otomatis menjadi bupati," kata Sonny.

"Kondisi itulah yang kemudian menjadikan agak sedikit seperti biasanya di daerah-daerah, ketika eksekutif dipegang sang suami dan lembaga legislatif dipegang oleh istri," lanjutnya.

• BREAKING NEWS Bupati Kutai Timur Ismunandar Terjerat Tangkap Tangan KPK Bersama Sejumlah Orang

Sonny menyebutkan posisi jabatan tersebut bisa menjadi tidak wajar karena fungsi pengawasan belum tentu dilaksanakan maksimal.

"Bisa jadi fungsi lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol dan pengawas tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku," papar Sonny.

Sebelumnya pasangan Ismunandar dan Encek ditangkap di sebuah hotel di Jakarta.

Keduanya ditangkap bersama seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebuah daerah.

Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

"Semalam kita amankan sang bupati beserta istrinya dan seorang Kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," kata Nawawi, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Ketiga tersangka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa.

Selain ketiganya, ada sejumlah orang lain yang diamankan di Kutai Timur dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," kata Firli. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)