Jokowi Ancam Reshuffle, M Qodari Sebut Peringatan untuk Parpol dan Singgung Menteri 'Titipan'

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengungkapkan fakta keputusan pemilihan menteri seringkali dipengaruhi partai politik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (1/7/2020).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan merombak kabinet (reshuffle) dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis (18/6/2020) lalu.

• Minta Najwa Shihab Hadirkan Menkes Terawan, M Qodari: Jangan Tjahjo Kumolo, Enggak akan Diganti

Presenter Najwa Shihab kemudian bertanya maksud Jokowi mengumumkan kemungkinan reshuffle tersebut.

Awalnya M Qodari mengakui setiap kebijakan presiden sering dipengaruhi partai politik yang mendukungnya.

"Walau bagaimanapun, kebijakan dan keputusan pemerintah, dalam hal ini presiden, memerlukan dukungan DPR dan DPR itu adalah partai politik," jelas M Qodari.

Ia mengungkapkan fakta pernah ada seorang tokoh yang batal menjadi menteri karena pengaruh sebuah partai politik.

"Sebuah realita pernah terjadi ada orang mau jadi menteri, tidak jadi menteri gara-gara kalau orang itu masuk ke dalam kabinet, maka menteri-menteri yang lain akan ditarik," kata Qodari.

"Garis miring, dukungan partai politik itu akan ditarik," ungkapnya.

Menurut Qodari, praktek itu sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Itu suatu realita partai politik yang tidak bisa diabaikan sama sekali," paparnya.

Ia menilai Jokowi juga tengah berusaha memberikan pesan kepada partai politik pendukungnya melalui ancaman reshuffle tersebut.

• Moeldoko Tak Kunjung Jawab soal Video Jokowi Baru Diunggah 10 Hari, Najwa Sindir: Seperti Politisi

Qodari menduga Jokowi tengah menegur keputusan partai politik untuk menjadikan tokoh tertentu menjabat sebagai menteri.

"Jadi saya kira Pak Jokowi juga sedang mengatakan atau mengirim pesan kepada partai politik," ungkap Qodari.

• Kenapa Video Marah-marah Jokowi Harus Dipublikasikan? M Qodari: Ingin Kirim Pesan pada Rakyat

"Minta tulung agar kalau partai politik kirim orang, kirim yang betul-betul memenuhi persyaratan profesional," lanjut pengamat politik ini.

Ia mengakui hal itu sering menjadi pertimbangan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

"Pada hari ini kita berhadapan dengan sebuah dilema. Antara satu, dukungan politik, dan dua, profesionalisme," papar Qodari.

"Idealnya dukungan politik dan profesionalisme itu seimbang," jelasnya.

Najwa Shihab kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebutkan akan mempertaruhkan reputasi politiknya.

"Ketika Pak Jokowi mengatakan, 'Saya mempertaruhkan reputasi politik saya', itu apa maksudnya?" tanya Najwa Shihab.

"Pak Jokowi sudah mempertaruhkan reputasi politiknya dengan mengeluarkan Perpu yang di dalamnya melakukan realokasi, re-focusing," jawab Qodari.

Lihat videonya mulai menit ke-5.00:

Alasan Video Marah-marah Jokowi Harus Dipublikasikan

Sebelumnya, M Qodari menganalisis dirilisnya rekaman pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini menarik perhatian publik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (1/7/2020). 

• Didesak Najwa Alasan Video Jokowi Lama Diunggah, Moeldoko Enggan Jawab: Udah Nggak Usah Dilanjutkan

Sidang yang tadinya berlangsung tertutup itu kemudian dipublikasikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Hal itu menjadi perhatian presenter Najwa Shihab.

"Kenapa penting untuk publik melihat kemarahan itu?" tanya Najwa Shihab.

Qodari menilai pihak Istana ingin masyarakat juga tahu bagaimana sikap presiden dalam menghadapi Covid-19.

"Karena memang kemarahan itu ditujukan kepada dua arah. Arah pertama adalah ke luar, arah yang kedua adalah ke dalam," kata M Qodari.

Ia menganalisis ada pesan yang secara tersirat hendak disampaikan Jokowi.

Menurut Qodari, pemerintah ingin rakyat memahami bahwa Jokowi turut berempati dengan kondisi yang sulit ini.

"Ditujukan ke luar itu artinya bukan marah kepada rakyat, tapi ingin mengirim pesan kepada rakyat bahwa saya memahami kesulitan Anda," kata Qodari.

Qodari menyinggung hal itu sesuai dengan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang terus menurun.

Masalah ekonomi menjadi poin utama yang dirasa kurang memuaskan oleh masyarakat.

• Respons Fadli Zon saat Jokowi Ancam Reshuffle: Harusnya Presiden Ambil Langkah atas Pidatonya

"Sebetulnya itu sangat relevan dengan temuan-temuan hasil survei, bagaimana pada hari ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap keyakinan dan kepuasan masalah ekonomi," ungkapnya.

"Khususnya masalah pengangguran dan masalah sembako memang sangat rendah," lanjut pengamat politik tersebut.

Menurut Qodari, Jokowi ingin menyampaikan ada alasan di balik kurang cepatnya penanganan dampak Covid-19.

Ia memberi contoh minimnya penyerapan anggaran yang disebabkan proses birokrasi yang panjang.

"Sehingga Jokowi ingin mengatakan bahwa kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat ini disebabkan, misalnya, serapan anggaran yang jauh dari harapan," papar dia.

"Misalnya untuk kesehatan, dari Rp 75 triliun baru keluar 1,5 persen," lanjut Qodari.

Menurut Qodari, Jokowi juga pernah menunjukkan sikap serupa saat membahas bantuan sosial (bansos).

"Sekitar dua pekan yang lalu, Jokowi juga mengeluhkan bantuan sosial yang serapannya pada saat itu baru 15 persen," jelas Qodari.

"Pak Jokowi juga ingin mengatakan, 'I have done my part' (aku sudah mengerjakan bagian tugasku)," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)