Beredar Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi: Menkes, Mendikbud, dan Menparekraf Digantikan

TRIBUNWOW.COM - Beredar kabar sudah adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Seperti yang diketahui, kabar akan adanya reshuffle berhembus kencang menyusul kemarahan sekaligus peringatan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengaku merasa kecewa dengan kinerja dari para menterinya dalam menyikapi krisis dan pandemi Virus Corona.

Kinerja dari para pembantu presiden itu dinilai biasa-biasa saja atau bahkan tidak ada progres yang menjanjikan.

• Sebut Pos-pos Menteri yang Terancam Terkena Reshuffle Jokowi, M Qodari: Waspadalah, Waspadalah!

Kondisi tersebut yang membuat Jokowi memberikan ancaman dengan mengatakan akan melakukan dan mengorbankan apapun, termasuk membubarkan lembaga hingga mereshuffle anak buahnya.

Hal itu disampaikan pada Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) yang kemudian dipublikasikan pada sepuluh hari setelahnya, yakni Minggu (28/6/2020).

Kini muncul ada tiga menteri yang terkena reshuffle, seperti yang dikutip dari acara Kompas Petang, Kamis (2/7/2020).

Satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Terawan Agus Putranto.

Terawan Agus sebelumnya menjadi sorotan utama lantaran berkaitan langsung dengan kasus Covid-19, yakni di bidang kesehatan.

Apalagi pada rapat kabinet saat itu, Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi, terkait dengan anggaran yang dikeluarkan.

Kemenkes disebut baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 75 triliun.

Dalam tayangan tersebut memperlihatkan Terawan Agus digantikan oleh Daeng Muhammad Faqih.

Daeng Faqih saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

• M Qodari Sebut Ada 2 Lembaga yang Disinggung Jokowi dan Tak Dimunculkan, Najwa Shihab: BI dan OJK?

Selain Menkes, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio juga digantikan oleh Triawan Munaf.

Triawan Munaf merupakan Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Dan selanjutnya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim.

Melihat dari tayangan tersebut, Nadiem Makarim digantikan oleh Haedar Nashir.

Haedar Nashir merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Berikut kabar reshuffle yang beredar:

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto digantikan Daeng M Faqih (Ketua Umum IDI)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim diganti Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Meparekref), Wishnutama Kusubandio diganti Triawan Munaf (Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Jokowi Jusuf Kalla.

Simak videonya:

Kata Istana soal Reshuffle

Sebelumnya diberitakan TribunWow.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Hal itu terjadi ketika Ali Ngabalin membahas terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan menteri oleh Jokowi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa (30/6/2020).

Ali Ngabalin mengatakan bahwa keputusan reshuffle tersebut sangat wajar terjadi karena merupakan kewenangan dari seorang presiden.

Namun dikatakannya, sampai sejauh ini belum ada gambaran mengenai lembaga apa atau menteri siapa yang akan mendapatkan reshuffle.

"Kita musti kembali lagi kepada kewenangan presiden, beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Ali Ngabalin.

"Tidak ada sama sekali belum ada gambaran (lembaga), tetapi itu kan menjadi bagian daripada otoritas tertinggi dari Presiden," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.30

Effendi Gazali Tebak-tebakan Menteri yang akan Direshuffle

Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali buka suara terkait kemarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengancam untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Dilansir TribunWow.com, Effendi Gazali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi kepada menterinya itu merupakan satu tindakan yang memang harus diambil oleh seorang pemimpin.

Dikatakannya bahwa Jokowi menilai kinerja dari para pembantunya itu tidak produktif, khususnya dalam menangani krisis dan pandemi Virus Corona.

Meski begitu, menurut Effendi, Jokowi memang tidak mengatakan dengan lantang terkait kementerian atau lembaga yang akan dicopot atau dibubarkan.

Namun Effendi mengatakan bahwa kementerian yang paling menjadi sorotan pada saat itu adalah Menteri Kesehatan.

Kinerja dari Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi.

Seperti misalnya, dikatakan oleh Jokowi bahwa Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari anggaran total mencapai Rp 75 juta untuk penanganan Covid-19.

"Saya melihat bahwa ini ada bagian yang dalam komunikasi politik kita sebut tidak produktif, karena tidak jelas mengarah kepada siapa," ujar Effendi.

"Mungkin kita harus tanya ke Ali Mochtar Ngabalin, soal lembaga yang kapan perlu dibubarkan."

"Selain itu sepertinya dari teks yang saya baca dan video yang saya tonton beberapa kali, lebih banyak memang mengarah kepada Kementerian Kesehatan mungkin," jelasnya.

"Dengan menyebutkan angka Rp 75 triliuin kemudian baru 1,53 persen yang dikeluarkan," sambungnya.

Sementara itu terkait kementerian lain, menurut Effendi tidak ada yang disinggung terlalu jauh.

Dikatakannya bahwa saat itu Jokowi hanya menyinggung soal anggaran, baik untuk jaminan sosial maupun insentif tenaga medis maupun korban Covid-19.

Namun menurutnya, jika berbicara tentang jaminan sosial maupun insentif maka mengarah kepada Menteri Sosial dan Kementerian Ekonomi ke bawah.

• M Qodari Sebut Ada 2 Lembaga yang Disinggung Jokowi dan Tak Dimunculkan, Najwa Shihab: BI dan OJK?

Effendi hanya menyakini bahwa memang seharusnya akan ada resuffle setelah melihat kondisi yang terjadi saat ini.

Terlebih juga sudah disinggung dan diperingatkan oleh Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.

"Selebihnya saya tidak melihat secara langsung menunjuk kepada menteri apa," kata Effendi.

"Jadi kalau ini misalnya diarahkan kepada reshuffle, saya mau mengatakan bunyi pidatonya memang harusnya diikuti secara logis dengan reshuffle," terangnya.

"Tetapi apakah ini tertuju kepada satu kementerian saja, kita tidak melihat maksudnya tidak produktifnya itu tidak terlihat kepada kementerian apa selain itu," ungkap Effendi.

"Ini menarik kita jadi tebak-tebakan. Tapi kita tahu persis yang dituju siapa."

"Walaupun kita semua bisa menebak-nebak ya, anda mau maksudkan siapa, Kementerian Sosial? atau kementerian apa lagi gitu," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)