Haris Azhar Sebut Kemarahan Jokowi Aneh: Apa Kewenangan sebagai Presiden Sudah Tidak Bisa Digunakan?

TRIBUNWOW.COM - Video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas kepada para menterinya menjadi pusat perhatian masyarakat,

Pasalnya pada saat itu, Jokowi juga mengeluarkan ancaman untuk me-reshuffle kabinet.

Sebagian pihak mendukung langkah tegas Jokowi memarahi para bawahannya, namun di sisi lain ada juga pihak yang meragukan kemarahan RI 1 itu.

Aktivis HAM Haris Azhar adalah satu di antara beberapa pihak yang menilai ada yang aneh dalam kemarahan Jokowi itu.

• Effendi Gazali Ibaratkan Jokowi seperti Liverpool saat Tangani Virus Corona: Youll Never Walk Alone

• Bukan Menteri Kesehatan, Pengamat Komunikasi Ungkap Kemungkinan Menteri yang akan Direshuffle Jokowi

Dikutip dari acara KABAR PETANG, Selasa (30/6/2020), awalnya Haris memprediksi apabila benar terjadi reshuffle, maka pihak yang akan terkena adalah bidang kesehatan.

Kemudian Haris menyinggung bagaimana masalah pandemi tidak bisa diselesaikan sendirian.

Ia mengatakan perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah itu.

"Jadi ya enggak cuma bidang kesehatan saja, yang lain juga seperti itu," ujar Haris.

Haris lalu memaparkan sejumlah keanehan pada kemarahan Jokowi.

"Saya justru malah ingin menyasarnya bukan ke kabinet, tapi kepada pimpinan kabinetnya yaitu presiden," kata dia.

Keanehan itu mulai dari waktu rilis video tersebut yang tayang 10 hari setelah kejadian marah-marah terjadi.

Lalu ynag kedua adalah bagaimana dirinya merasa heran tentang kewenangan Jokowi mengatur bawahannya..

Haris merasa heran mengapa Jokowi tidak menggunakan wewenangnya dan malah marah-marah.

"Dia punya kewenangan, apakah kewenangan dia sebagai presiden sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mengendalikan, memaksa, dan mengorganisir menteri-menterinya?" ungkap dia.

"Kenapa dia hanya marah-marah soal pandemi ini, padahal ada soal-soal yang lain," lanjutnya.

Haris lalu mempertanyakan apakah presiden yang kini menjabat di periodenya yang kedua itu sudah mengecek fakta dilapangan.

"Apakah Jokowi sebelum marah-marah dia sudah lihat kondisi bagaimana di kantor Kementerian Sosial," jelasnya.

Ia lalu menceritakan bagaimana berdasarkan kesaksian dan temuan yang ia miliki, bantuan sosial (bansos) justru menjadi proyek untuk mencari uang.

Berdasarkan cerita dan info yang ia peroleh, orang-orang yang benar-benar membutuhkan bansos justru tidak kebagian karena kalah dengan pihak yang memiliki akses orang dalam.

Menurut Haris kondisi kepemimpinan pemimpin negara ini tidak jelas untuk menuntun negara menangani pandemi Covid-19.

"Saya mau bilang begini, ancaman reshuffle itu cuma ancaman, tetapi situasi yang realnya dalam penanganan pandemi ini kita memang enggak melihat leadership (kepemimpinan) yang konkrit, yang punya tahap-tahap yang menyelesaikan pandemi ini," terang dia.

Solusi yang ia berikan adalah harus terus mengawal penggunaan anggaran di berbagai sektor.

"Kita juga tiba-tiba kaget, kita lagi struggle (berjuang) sama situasi baru, tiba-tiba presiden marah-marah dengan video yang sudah lewat 10 hari," tutup Haris.

• Kata Moeldoko soal Kemarahan Jokowi, Sebut Sudah Beberapa Kali Terjadi: Sekarang Jauh Lebih Keras

Simak video selengkapnya mulai menit awal:

Makna Diunggah 10 Hari Kemudian

 Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ibnu Hamad mengungkap makna arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diunggah lama setelah disampaikan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi di TvOne, Senin (29/6/2020).

Sebelumnya Jokowi menyampaikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020).

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengecam kinerja menterinya yang dinilai belum tanggap menghadapi pandemi Covid-19.

Meskipun begitu, pidato tersebut baru diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Ibnu Hamad menyimpulkan ada makna yang dapat ditarik dari fakta tersebut.

"Tapi yang jadi pertanyaan secara semiotika adalah mengapa dikeluarkan sekarang padahal (disampaikan) 18 Juni? Ada apa artinya?" tanya Ibnu Hamad.

Ia menduga alasan pihak Istana memutuskan untuk merilis rekaman tersebut adalah untuk menegur kembali para menteri yang belum bekerja.

"Berarti 10 hari para menteri yang ditegur itu belum bekerja. Udah, keluarin aja, begitu 'kan," ungkapnya.

Hal itu disampaikan Ibnu mengingat sidang kabinet yang sifatnya internal dan tidak perlu dipublikasikan.

"Coba kalau selama 10 hari udah beres semua. Enggak dikeluarin," kata Ibnu.

"Ngapain internal dikeluarkan? 'Kan udah beres," lanjutnya.

Ibnu menduga Jokowi melihat masih belum ada perubahan pada kinerja para menterinya.

Maka dari itu pihak Istana mengunggah kembali video setelah lama direkam.

"Berarti 10 hari yang beliau maksud, 'Kok ini enggak ada perubahan? Udah buka aja'," kata profesor tersebut.

"Akhirnya 'ditelanjangi' lah itu para menteri oleh presiden melalui pidatonya di depan publik dengan cara mengeluarkan rekaman pidatonya," lanjutnya.

Menurut Ibnu, jika dalam kurun waktu 10 hari tersebut sudah ada perubahan berarti dari kinerja para menteri, Jokowi tidak akan mengunggah video rekaman itu.

"Coba kalau 10 hari itu sudah selesai? Artinya ada langkah-langkah extraordinary yang dikeluarkan para menterinya," papar Ibnu.

"Mungkin, 'Jangan dikeluarkan, lah, menteri-menteri saya sudah bekerja'. Gitu 'kan," katanya mengandaikan ucapan Jokowi.

Ibnu kemudian menyinggung kejengkelan Jokowi yang diungkapkan terang-terangan di hadapan para menteri.

Dalam pidatonya Jokowi bahkan membuka opsi perombakan kabinet (reshuffle).

"Yang menarik adakah kemungkinan salah seorang pejabat kementerian yang mengundurkan diri karena teguran Bapak Presiden ini?" kata Ibnu.

"Kalau melihat teguran Bapak Presiden yang sudah sangat natural ini, kelihatannya harus ada yang mundur," tambahnya.

• VIDEO Detik-detik Jokowi Marahi Menteri: Saya Lihat Masih Biasa-biasa Saja, Apa Tak Punya Perasaan?

Lihat videonya mulai menit 6:00

(TribunWow.com/Anung/Brigitta)