Sindir Arya Sinulingga, Adian Napitupulu Kritik Penjelasan Erick Thohir: Mungkin Usul Arya Kali Ya

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Adian Napitupulu menyoroti penempatan 2 prajurit aktif TNI dan 3 perwira aktif Polri sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adian menilai belum ada penjelasan yang jelas dari Menteri BUMN Erick Thohir tentang hal itu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (24/6/2020).

• Ungkit Erick Thohir Terlalu Banyak Direcoki, Komisi VI: Dari Dulu BUMN Jadi Tempat Titipkan Orang

Awalnya ia merasa penempatan para perwira sebagai komisaris tersebut tidak tepat jika dengan alasan untuk mengurus sengketa tanah.

"Menterinya bilang untuk menyelesaikan persoalan tanah, untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan masyarakat," kata Adian Napitupulu.

"Lalu posisinya dia apa ditempatkan?" tanya dia.

Ia menyebutkan seorang komisaris tidak perlu mengurus masalah eksternal semacam itu.

"Ampun Pak Menteri, Komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan rakyat dan sebagainya," ucap Adian.

"Ampun Pak Menteri, Komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan rakyat dan sebagainya," kata Adian Napitupulu.

"Artinya enggak bener dong alasannya," lanjutnya.

Adian menyebut seharusnya jika ada persoalan sengketa tanah bukan berarti harus memberi jabatan kepada anggota TNI atau Polri.

Menurut Adian, masalah tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

• Erick Thohir Ngaku Tak Ganti Semua Dirut BUMN yang Diangkat Rini Soemarno: Itu Bukan Gaya Saya

Ia menyinggung penempatan anggota TNI dan Polri ini tampak seperti dwifungsi ABRI yang terjadi pada era Orde Baru.

"Bukan dipasang polisi dan tentara berhadap-hadapan. Inilah yang kemudian membawa aroma kembalinya dwifungsi ABRI," jelas Adian.

Ia juga mengkritik Menteri Erick Thohir yang tidak menjelaskan alasan keputusan tersebut.

"Repotnya, penjelasan menterinya membenarkan itu," kata politisi PDIP ini.

Adian menyarankan ada cara yang lebih baik untuk menjelaskan keputusan tersebut.

"Harusnya dalam kepala saya menteri bilang begini, 'Ini ditempatkan sesuai penugasan dari Kapolri atas permintaan kami, tapi untuk melakukan pengawasan di internal BUMN agar terjadi disiplin yang tinggi'," paparnya.

Ia lalu menyindir Arya Sinulingga sebagai Staf Khusus BUMN.

"Jawaban menteri tidak begitu. Mungkin usul Arya kali, ya?" kata Adian.

Mendengar ucapan Adian, Arya hanya tertawa.

Adian menilai sikap Erick Thohir seperti membenarkan adanya dwifungsi TNI dan Polri.

"Tapi menurut saya, jawaban menteri itu membenarkan dugaan orang kembalinya dwifungsi ABRI," tandasnya.

• Adian Napitupulu Beberkan Utang BUMN Rp 5 Ribu Triliun, Arya Sinulingga: Jauh Nih dari Kenyataan

Lihat videonya mulai dari awal:

Komisi VI Sebut Erick Thohir Terlalu Banyak Direcoki

Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin menilai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu banyak dicampuri.

Hal itu disampaikan Mukhtarudin untuk menanggapi politisi Adian Napitupulu yang menulis surat terbuka tentang kritik terhadap pemilihan jajaran direksi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Politisi PDIP itu juga menyoroti penggunaan dala talangan yang dikucurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada BUMN. 

• Imbau Pejabat Tak Bandel hingga Berani Korupsi terutama Dana Corona, Jokowi: Silakan Digigit Keras

Dilansir TribunWow.com, Mukhtarudin menanggapi hal tersebut dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (15/6/2020).

Awalnya, ia meminta agar jangan terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam keputusan Erick Thohir.

"Tolong juga bahwa Erick ini jangan terlalu direcoki dengan hal-hal titipan yang membuat Erick tidak bisa bekerja secara profesional untuk memperbaiki BUMN," kata Mukhtarudin.

"Karena salah satu yang paling penting adalah bagaimana penentuan direksi, komisaris," jelasnya.

Ia menilai pemilihan jajaran direksi dan komisaris harus benar-benar bijak dan memiliki kriteria tertentu.

"Segala itu harus benar-benar mencari orang yang punya kapabilitas, integritas, dan jiwa enterpreneur untuk memperbaiki BUMN," tegas Mukhtarudin.

Mukhtarudin kemudian menjelaskan maksud ucapan sebelumnya tentang banyak pihak yang berusaha ikut campur dalam keputusan Erick Thohir.

Menurut dia, BUMN menjadi tempat mempekerjakan orang yang dinilai sudah tidak produktif bagi pemerintah.

"Apakah ada hubungannya begitu antara bagaimana Anda tadi ada saja pihak-pihak yang mengrecoki menteri BUMN dan pernyataan Anda berikutnya tadi penentuan Komisaris Direktur itu harus sangat-sangat bijak, kenapa Anda melihatnya ke sana?" tanya pembawa acara.

"Saya kira bukan rahasia umum lagi. Masalah BUMN ini dari dulu jadi tempat menitipkan orang-orang," ungkap Mukhtarudin.

"Yang sudah tidak produktif, di pemerintah titipkan ke sana. Itu fakta," paparnya.

Ia meminta Erick Thohir benar-benar dapat melakukan pembenahan di BUMN.

"Ke depan Erick sebagai Menteri BUMN benahi bentul-betul secara profesional," kata Mukhtarudin.

"Agar BUMN ini untung, jangan salah menempatkan orang. Harus punya kapabilitas, kapasitas, integritas, dan jiwa enterpreneur," tambahnya.

Ia menambahkan BUMN harus menghasilkan keuntungan bagi negara.

"BUMN ini bisnis. Bisnis kita harus untung," tegas Mukhtarudin. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)