Minta Jokowi untuk Cegah Aturan yang Dinilai Merusak Laut, Susi: Pak Presiden Punya Ultimate Power

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali buka suara mengenai praktik illegal fishing.

Kali ini Susi meminta pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tegas pelaku.

Selain illegal fishing, Susi juga meminta agar Presiden Jokowi menaruh perhatian pada kebijakan yang merugikan masyarakat.

• Mengaku Kesulitan Ekonomi selama Pandemi Covid-19, Susi Pudjiastuti: Bukan Sulit Lagi, Stop, Nihil

• Khawatir Kondisi Laut, Susi Pudjiastuti Ungkap Permintaan pada Jokowi: Dari Lubuk Hati Paling Dalam

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (12/6/2020), kebijakan yang dimaksud oleh Susi adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut, seperti cantrang, pukat hela (trawl) dan pukat cincin (purseiners).

Selain itu juga mengenai perizinan kapal ikan asing yang masuk ke Indonesia.

"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," pinta Susi dalam acara webinar.

Susi mengaku sangat khawatir dengan kondisi laut saat ini.

Menurutnya, hanya Jokowi yang bisa mencegah hal buruk kembali terjadi di laut Indonesia karena kepemimpinan ada di bawahnya.

"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini. Karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh pembantu Bapak," kata Susi.

• Minta Jokowi Tegas Lindungi Laut Indonesia, Susi Pudjiastuti: Gerakkan Seluruh Pembantu Bapak

• Minta Kewajiban PNPB Dibebaskan, Susi Pudjiastuti: Kita Sudah Zero Income, Harus Pertahankan Kantor

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menerbitkan revisi soal perizinan 8 alat tangkap baru termasuk cantrang.

Delapan alat tangkap ini merupakan alat penangkap ikan (API) yang belum diatur atau dilarang dalam Peraturan menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016.

Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 Tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Adapun 8 alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal antara lain, pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squid jigging), dan huhate mekanis.

KKP juga merevisi peraturan perikanan tangkap, yang kembali mengizinkan kapal-kapal ikan berukuran di atas 200 gross ton (GT) kembali beroperasi dengan persentase skala usaha sebesar 22 persen.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Susi Pudjiastuti: Saya Mohon Pak Presiden...