Virus Corona

Sebut Pelonggaran Transportasi Mengarah Herd Immunity, Agus Pambagio: SE Itu Ibarat Majalah Dinding

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyoroti kebijakan pelonggaran di moda transportasi yang tidak memiliki aturan yang jelas.

YouTube Kompastv
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio di acara SAPA INDONESIA PAGI, Jumat (5/6/2020). Agus Pambagio menyoroti kebijakan pelonggaran di moda transportasi. 

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyoroti kebijakan pelonggaran di moda transportasi.

Dilansir TribunWow.com, Agus Pambagio menilai tidak ada kejelasan yang mengatur kelonggaran transportasi.

Dirinya mengungkapkan bahwa pelonggaran dalam moda transportasi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020.

Sedangkan untuk pengaturan kapasitas penumpang dalam setiap moda transportasi diturunkan dalam Surat Edaran dari Menteri Perhubungan.

Sejumlah pesawat terbang terparkir di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2020). Kementerian Perhubungan menghentikan sementara aktivitas penerbangan komersil terjadwal baik dalam dan luar negeri terhitung mulai 24 April hingga 1 Juni 2020. Hal itu sebagai pengendalian transportasi selama masa mudik Lebaran 1441 H untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Akibatnya banyak dari penumpang terpaksa gagal berangkat, mengembalikan tiket, dan melakukan reschedule penerbangan. Surya/Ahmad Zaimul Haq
Sejumlah pesawat terbang terparkir di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2020).  Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

Masuki New Normal, Menhub Budi Karya Revisi Aturan Kapasitas Transportasi Tak Lagi 50 Persen

Hal ini dikatakannya dalam acara Prime Talk yang tayang di kanal YouTube metrotvnews, Kamis (11/6/2020).

"Ini kan keluar muncul PM 41 Menteri Perhubungan yang katanya menggantikan PM 18," ujar Agus Pambagio.

Agus Pambagio mengatakan bahwa Surat Edaran (SE) bukan merupakan produk perundang-undangan.

Dijelaskannya bahwa SE hanya bersifat internal di suatu kementerian ataupun lembaga.

"SE itu bukan produk perundang-undangan, saya bertanya kepada pak Menhub, 'Apakah bisa SE yang tidak diatur di Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembuatan tata cara peraturan perundang-undangan itu bisa dipakai untuk acuan?" kata Agus Pambagio.

"SE itu sifatnya internal di Kementerian Perhubungan saja, SE-nya Gugus Tugas ya di Gugus Tugas saja," jelasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved