Bandingkan Pendukung Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil, Pengamat: Pemilih Ganjar dan RK Mudah Move On

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi sempat membandingkan pendukung tiga gubernur selama pandemi Covid-19.

Tiga gubernur itu antara lain, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Karim Suryadi saat diwawancara Kompas TV pada Senin (8/6/2020).

• Anies Kenalkan KSBB di Forum Internasional terkait Corona: Mari Balas Apa yang Telah Jakarta Berikan

Menurut Karim, masing-masing Gubernur memiliki pendukung dengan karakter yang berbeda-beda.

"Agak sulit kita melihat kesamaan sikap publik terhadap Anies Baswedan, terhadap Ganjar Pranowo, dan terhadap Ridwan Kamil," ujar Karim.

Ia menilai, pendukung Ganjar dan Ridwan Kamil lebih mudah "move on" saat Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan.

"Dua gubernur yang saya sebut terakhir, itu pemilihnya relatif lebih cair. Jadi sangat mudah move on antara mereka yang bersetuju dengannya dengan mereka yang belum bersetuju dengannya ketika Pemilu itu bergulir," ujar Karim.

Karim berujar, hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di DKI Jakarta.

Ia lantas menyinggung kinerja Anies yang kerap dibanding-bandingkan dengan kinerja pemprov DKI sebelumnya.

"Tapi beda dengan DKI. Bagaimana mungkin cara-cara Anies menangani banjir sebelum Covid ini muncul kok dibanding-bandingkan dengan pemerintah yang sebelumnya," ungkapnya.

"Ini kan dua hal yang tidak relevan menurut saya," imbuh Karim.

• Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo dan Jokowi Menurun, Ganjar dan Ridwan Kamil Makin Meningkat

Karim melanjutkan, penangangan Covid-19 memang bisa dijadikan publik untuk menilai para tokoh.

Namun, bukan berarti hanya penanganan Covid-19 yang bisa menjadi ukuran seseorang memilih pemimpin.

"Jadi betul saya percaya ini sebagian besar merupakan cerminan penilaian publik atas kinerja mereka terhadap penanganan Covid."

"Tetapi bukan satu-satunya parameter yang digunakan publik untuk menilai mereka," tutur Karim.

Karim lantas mengatakan, Pemilu 2024 masih jauh sehingga masih ada ukuran lain yang bisa dijadikan dasar penilaian.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa bagaimana para tokoh mengontrol Covid-19 juga berpengaruh pada elektabilitas.

"Meskipun jujur masih akan banyak variabel yang akan menentukan dinamika elektabilitas para tokoh yang punya kans untuk 2024."

"Pertama karena waktunya masih panjang, kemudian yang kedua juga sekarang ini relatif tidak ada faktor lain yang mengatrol elektabilitas tokoh-tokoh itu selain ya Corona ini," jelasnya.

• Berbicara di Depan 40 Wali Kota dan Gubernur di Dunia, Anies Singgung Langit Jakarta Kembali Biru

 Lihat videonya mulai menit ke-1:59:

Elektabilitas Jokowi Turun

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun selama masa pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ia memaparkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat saat ini hanya 56 persen dan kepuasan terhadap sosok Jokowi sendiri 66 persen.

Menurut dia, angka tersebut turun cukup jauh dari survei yang diadakan bulan Februari 2020.

• Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo dan Jokowi Menurun, Ganjar dan Ridwan Kamil Makin Meningkat

Burhanuddin menilai perbedaan angka antara kepuasan terhadap Jokowi dengan pemerintah secara keseluruhan tampak signifikan.

Dilansir TribunWow.com, rincian survei itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Senin (8/6/2020).

"Pertanyaan umum, tapi kita menanyakan variabel lain berkaitan dengan Covid-19," kata Burhanuddin Muhtadi.

Ia memberi contoh kejadian bantuan sosial (bansos) yang diterima tidak tepat sasaran di beberapa daerah.

Kesalahan penerima bansos tersebut terjadi akibat perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

"Misalnya yang kita tanyakan dan itu terlihat betul responsnya sangat negatif adalah bansos," kata Burhanuddin.

"Jadi penyaluran bansos lebih banyak yang mengatakan salah sasaran ketimbang yang tepat sasaran," lanjutnya.

Ia memberi contoh lain yang membuat kepuasan masyarakat semakin menurun.

Sebelumnya terdapat wacana untuk mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia pada masa pandemi Virus Corona.

Seperti diketahui, beberapa negara sudah sangat membatasi akses keluar-masuk batas negaranya untuk mencegah penularan virus.

"Kemudian juga kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan TKA, misalnya," ungkap Burhanuddin.

• Mahfud MD Cerita Dipanggil Jokowi Bersama 3 Menko Bahas Corona: Dikurung Terus, Orang Bisa Frustasi

"Ada beberapa statement dari menteri yang mengatakan enggak apa-apa tenaga kerja asing masuk di saat pandemi karena SDM kita dianggap kurang berkualitas," lanjutnya.

Dari peristiwa tersebut, Burhanuddin menilai ada perbedaan harapan masyarakat dengan keputusan pemerintah.

"Data kami di bulan Mei 60 persen meminta agar TKA dilarang sama sekali di masa sekarang," katanya.

"Artinya ada perbedaan ekspektasi publik dengan sebagian menteri yang itu sepertinya tidak sesuai dengan harapan publik," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin lalu menyinggung pernyataan beberapa menteri pada masa awal pandemi yang dianggap kurang sensitif dengan situasi.

Ia bahkan menyebut beberapa pernyataan para menteri tersebut yang terkesan meremehkan pandemi.

"Termasuk misalnya saat kita bandingkan dengan respons awal saat pandemi, itu banyak statement dari menteri yang menurut saya tidak responsif," papar Burhanuddin.

"Misalnya mengatakan birokrasi di Indonesia terlalu rumit sehingga wabah Virus Corona tidak akan dapat izin masuk ke Indonesia," lanjut dia.

"Kemudian ada juga pernyataan sebagian menteri yang mengatakan lebih baik kita santai saja terkait dengan virus karena virus ini bisa sembuh sendiri," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menilai pernyataan para pejabat negara tersebut dapat berpengaruh pada sikap masyarakatnya dalam menghadapi Covid-19 .

"Ada banyak pernyataan meng-underestimate Virus Corona yang kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar rakyat," jelasnya.

Ia menambahkan survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berkurang dari angka 71 persen menjadi 66 persen.

• Jokowi Divonis Bersalah, Refly Harun Singgung Kritikan yang Makin Kencang: Demi Menjaga Penguasa

Lihat videonya mulai menit 3:00

 (TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)