New Normal Segera Mulai, Ade Armando Sebut Rakyat Belum Dijelaskan: Masak Berharap Pak Jokowi?

TRIBUNWOW.COM - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai masyarakat belum mendapat informasi menyeluruh tentang new normal yang akan diberlakukan.

New normal diketahui sebagai cara hidup baru setelah adanya pandemi Virus Corona (Covid-19).

Namun kebijakan tersebut menuai sorotan karena angka pertumbuhan kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

• Ditanya Seandainya Jokowi Buat Skripsi Komunikasi saat Corona, Guru Besar UI Terkekeh: Nilainya C

Dilansir TribunWow.com, Ade Armando berkomentar bagaimana seharusnya pemerintah membentuk sikap sebelum dimulainya new normal.

"Salah satu pertanyaan yang barangkali sekarang mengganggu kita adalah sebetulnya siapa yang bertanggung jawab tentang komunikasi pemerintah terhadap publik?" kata Ade Armando dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (28/5/2020).

Ia menyinggung survei Indo Barometer yang sebelumnya disampaikan M Qodari.

Dalam survei tersebut tampak sebanyak 53 persen masyarakat tidak puas dengan penanganan pandemi Virus Corona.

"Apa yang disampaikan oleh Mas Qodari ini persepsi 'kan. Persepsi bahwa pemerintah itu kebijakannya tidak konsisten," papar Ade.

"Jadi ada image di kepala publik bahwa kebijakan Pak Jokowi tidak konsisten," lanjutnya.

Berdasarkan survei tersebut, Ade menyimpulkan masyarakat merasa kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak konsisten.

"Itu artinya karena pesan yang sampai ke publik itu tampak tidak konsisten," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung mantan juru bicara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Andi Mallarangeng yang turut hadir dalam acara tersebut.

"Di sini ada Juru Bicara dari Pemerintahan SBY. Orang seperti Bang Andi ini, di dalam pemerintahan Jokowi itu sekarang siapa?" kata Ade memberi contoh.

• Pembukaan Sekolah saat New Normal Jadi Sorotan, Pihak Istana: Jokowi Menomorsatukan Keselamatan

Ade turut menyoroti informasi yang disampaikan pemerintah tentang new normal.

Menurut dia, belum ada sosok yang memberikan informasi tentang new normal itu sendiri kepada masyarakat.

"Orang yang akan menjelaskan kepada publik yang disebut sebagai new normal itu apa? Implikasinya apa?" papar Ade.

Dalam penjelasan tersebut, juga harusnya tercakup hal-hal yang harus dilakukan masyarakat.

Ia menduga sosok pemberi informasi inilah yang kurang dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Itu pertanyaan terbesarnya, karena jangan-jangan jawabannya adalah itu yang kosong dalam pemerintahan Jokowi sekarang," kata Ade Armando.

"Orang yang menyampaikan itu kepada publik dengan cara yang membuat publik merasa diingatkan," lanjutnya.

Menurut Ade, pada masa seperti ini sangat penting untuk memerhatikan persepsi publik dan pesan yang akan disampaikan.

"Kalau tidak ada orang yang bisa menjelaskan, masak kita berharap Pak Jokowi yang menjelaskan?" tambah Ade.

• Nilai Kinerja Jokowi Tak Dapat Diterima Akal Sehat, Ruslan Buton Diciduk Aparat Gabungan

Lihat videonya mulai menit 9:30

M Qodari Ungkap Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap survei tingkat kepuasan publik soal kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani masalah pandemi Covid-19.

Dari survei yang diselenggarakan Indo Barometer, lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Kamis (28/5/2020), M Qodari menyebut tingkat tidak kepuasan pada kebijakan Jokowi mencapai 53,8 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi dan memang itu terlihat jawaban dari responden."

"Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, pihaknya juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi.

"Nah yang tidak puas itu menjawab karena ini pernyataan terbuka ya ini jawaban dari masyarakat lalu kita kompilasi, kategorisasi," lanjutnya.

Kebanyakan masyarakat tidak puas soal kebijakan yang dianggap tidak konsisten.

"Yang pertama kebijakan tidak konsisten 17 persen, lambat mendistiribusikan bantuan sosial 10 persen, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10 persen juga."

"Penanganan secara umum lambat 10 persen dan juga lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas Qodari.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Selain itu, masalah bantuan sosial juga menjadi hal yang banyak membuat masyarakat tidak puas.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos."

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Mariah Gipty)