Meski Dukung 'New Normal', M Qodari Kritik Cara Komunikasi: Kalau Saya, Tak akan Libatkan Pak Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku sangat mendukung rencana 'New normal' yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, meskipun mendukung, Qodari mengkritik cara komunikasi pemerintah terkait rencana 'New normal' tersebut hingga keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.

Hal itu disampaikan Qodari dalam tayangan 'Rosi' Kompas TV, Kamis (28/5/2020).

• Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Mal, M Qodari: Seharusnya Tak Boleh Ada Pak Presiden di Sana

• Rumuskan New Normal di Sekolah, Asisten Kementerian PPPA: Masuk 4 Jam Sehari Tanpa Jam Istirahat

"Mulanya, Qodari menyinggung konsep New normal yang sejak awal sudah menargetkan tanggal pembukaan sejumlah tempat di tengah wabah Virus Corona," ucap Qodari.

"Kalau bapak-bapak atau ibu juga mengingat konsep New Normal ini pertama kali muncul adalah tanggal, sudah muncul tanggal."

Menurut Qodari, penentuan tanggal tak seharusnya disampaikan di awal pengumuman 'New normal'.

"Tanggal sekian akan dibuka ini, tanggal sekian akan dibuka ini, menurut saya ini kacau," ucap Qodari.

"Ya karena orang kan belum punya pemahaman yang sama."

Lebih lanjut, Qodari mengaku mendukung konsep penerapan 'New normal'.

Hal yang ia kritik hanyalah cara penyampaian rencana penerapan 'New normal' yang langsung disampaikan pemerintah pusat.

• Soroti Kebiasaan Jokowi, Ini Saran Agus Pambagio soal New Normal: Kita Punya Presiden Suka Blusukan

"Cara kita mengeksekusi new normal ini, saya setuju dengan konsep New Normal, saya pendukung New Normal," jelas Qodari.

"Tapi cara kita mengintroduksi dan mengimplementasikan New Normal itu bukan begitu caranya. Tanggal itu terakhir bukan di depan."

Terkait hal itu, lantas Qodari menyebut pemerintah menunjukkan sikap tak konsisten dalam menangani Virus Corona.

Pasalnya, hingga kini pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berjalan di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta.

Hal itu dinilainya bertentangan dengan keinginan pemerintah segera membuka pusat perbelanjaan untuk menunjang perekonomian.

"Akibatnya sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten," ucap Qodari.

"Di satu sisi PSBB, tapi kemudian di sisi lain mau membuka kegiatan ekonomi."

Melanjutkan penjelasannya, Qodari lantas mengandaikan diri menjadi pengelola penerapan 'New normal'.

Secara gamblang, ia mengaku tak akan melibatkan Jokowi.

"Bahkan kalau saya mengelola proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini," ujar Qodari.

"Biarlah yang melakukan simulasi adalah tim blue print, tidak perlu ada Pak Jokowi di sana."

"Karena kalau ada Pak Jokowi di sana kesannya beda, seolah-olah Pak Jokowi ini akan meresmikan mal atau membuka mal," tandasnya.

• Kasus Corona di Surabaya Terus Melonjak, Khofifah Contohkan Keberhasilan PSBB Malang Raya

Simak video berikut ini menit ke-2.12:

Soal Rencana Pembukaan Mal 

Di sisi lain, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria secara gamblang menyatakan tak bisa memastikan pembukaan mal di wilayah Ibu Kota akan berlangsung pada 5 Juni 2020 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Ahmad Riza Patria bahkan menyebut pihak yang menganggap pasti pembukaan mal 5 Juni 2020 mendatang hanya berimajinasi.

Pasalnya, hingga kini pihaknya masih memantau perkembangan Virus Corona di wilayah DKI Jakarta.

• Siap Tak Siap Dunia Pendidikan Indonesia Hadapi New Normal, Pengamat Sarankan Sistem Masuk Bergilir

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'DUA SISI' dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (28/5/2020).

"Yang dapat mengurus surat izin keluar masuk (SKIM) adalah mereka yang bekerja dalam kedinasan di sejumlah sektor," ucap pria yang kerap disapa Riza itu.

"Sektor apa? Sektor kesehatan, energi, komunikasi, industri, pangan, logistik dan lain-lain di 11 sektor tersebut."

Riza menjelaskan, tak semua pemudik dari Jakarta bisa kembali meski sudah mengurus SKIM.

Menurut dia, hanya pekerja dari 11 sektor yang diperbolehkan memasuki wilayah Ibu Kota.

"Kemudian lembaga tinggi negara, ada organisasi internasional, petugas ambulance, petugas pemadam kebakaran, petugas jenazah, petugas pangan dan lain-lain, polisi, TNI, petugas jalan tol," ucap Riza.

"Inilah orang-orang yang diperkenankan mengurus surat izin keluar masuk, di luar itu tidak diperkenankan."

Lebih lanjut, Riza menyebut tak ada batasan bagi warga yang ingin mengurus SKIM.

• Merespons Agus Pambagio soal New Normal, Ali Ngabalin: Presiden Mengatakan Harus Produktif dan Aman

Selama berasal dari 11 sektor dan memiliki kepentingan mendesak, warga diperbolehkan berkali-kali mengurus SIKM.

"Sejauh ini kita tidak membatasi sampai kapan, jadi yang mengurus itu ada dua," Jelas Riza.

"Ada yang mengurus untuk keperluan sekali, ada petugas untuk berulangkali. Mungkin dia petugas yang harus keluar masuk Jakarta di 11 sektor tentu dia mengurus surat izin keluar masuk yang berulang."

"Itu kami persilakan, tapi di luar itu yang tidak ada berkepentingan di 11 sektor tidak diperkenankan mengurus dan tidak akan mendapatkan surat izin keluar masuk," sambungnya.

Melanjutkan penjelasannya, Riza lantas menyinggung rencana pembukaan mal pada 5 Juni 2020 mendatang.

Menurut Riza, hingga kini pihaknya belum bisa menentukan waktu pasti pembukaan kembali sejumlah mal di DKI Jakarta.

"Ya maksud Pak Gubernur adalah kan semua untuk menentukan memasuki masa transisi atau memasuki masa kenormalan baru kan kita menunggu data-data fakta yang ada," ucap Riza.

"Data dan faktanya kan sedang berjalan, kita belum bisa menentukan."

Karena itu, Riza membantah jika mal sudah pasti dibuka pada 5 Juni 2020.

Pasalnya, hingga kini pihaknya masih melakukan pemantauan terkait perkembangan kasus Virus Corona di Ibu Kota.

"Karena ini masih dalam proses, jadi kalau ada yang menganggap pasti tanggal 5 (Juni 2020) itu imajinasi."

"Kita belum sampai pada tahapan itu, kita hari-hari ini masih melakukan pemantauan," tandasnya. (TribunWow.com)