Ekonom INDEF Sebut New Normal sebagai Kebijakan Prematur, Singgung Vietnam dan Penerapan PSBB

TRIBUNWOW.COM - Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira memberikan sorotan negatif terhadap kebijakan pemerintah soal New Normal.

Dilansir TribunWow.com, Bhima Yusdhistira secara terang-terangan menyebut bahwa New Normal sebagai bentuk kebijakan yang prematur.

Pemerintah dinilai masih terlalu dini atau terburu-buru dalam mengambil langkah New Normal untuk menyikapi penyebaran Virus Corona.

Hal ini disampaikannya dalam acara Satu Meja The Forum yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Rabu (27/5/2020).

• Tanggapi Pertaruhan di New Normal, Fadjroel Rachman: Kehidupan Memang adalah Pertaruhan

Dirinya lantas menyinggung negara-negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan New Normal, termasuk negara tetangga Vietnam.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh mereka memang sudah waktunya untuk melakukan New Normal.

Ia mengatakan Vietnam mempunyai indikator yang jelas dan tepat yakni menunggu sampai tidak ada kasus meninggal.

Dan indikator tersebut dilihat secara nasional bukan per daerah seperti yang akan dilakukan di Indonesia.

"Ini kan kebijakan yang sangat prematur sebenarnya, jadi kita kalau melihat di negara lain kamus New Normal seperti di Vietnam, Selandia Baru, kemudian juga ada di Taiwan itu kan indikatornya bisa dilihat," ujar Bhima.

"Indikatornya bukan per provinsi begitu, tetapi indikatornya adalah nasional ketika korban Covid-nya itu sudah melandai," jelasnya.

"Bahkan di Vietnam baru melonggarkan ketika angka kematiannya nol (0), sehingga Kafe dibuka toko dibuka, kehidupan pelan-pelan berjalan mengikuti arus yang disebut New Normal tadi," imbuhnya.

• Ungkit Kegagapan Atasi Corona, Pakar Wanti-wanti soal New Normal: Kalau Belum Siap Ya Jangan

Kondisi tersebut tentunya sangat jauh berbeda dengan yang sedang terjadi di Tanah Air.

Menurut Bhima, Indonesia dirasa masih belum siap untuk melakukan New Normal karena melihat jumlah dan penbambahan kasus Corona yang masih tergolong tinggi.

Dirinya kemudian menyinggung soal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa daerah. 

Ia mengatakan dengan adanya PSBB saja masih longgar terlebih ketika dilakukan New Normal.

Maka dari itu pemberlakukan New Normal di waktu yang tidak tepat tentunya justru akan mempunyai risiko tinggi.

"Kalau di Indonesia ini menurut saya sangat prematur karena indikator kesehatannya enggak bisa dilihat cuman yang ada di PSBB, karena PSBB itu terbukti juga masih longgar," kata Bhima.

"Masih banyak kemudian yang memaksa untuk mudik, dan masih ada yang kemudian diperbolehkan izin transportasi, tidak disiplin," pungkasnya.

• Menggebu-gebu Bahas New Normal, Pakar Epidemiologi: Kita Bisa Saja Masuk ke Jurang Abnormal

Simak videonya mulai menit ke- 9.53

Fadjroel Rachman: Kehidupan Memang adalah Pertaruhan

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman memberikan tanggapan terkait kehidupan normal baru atau New Normal yang disebut mempunyai risiko tinggi.

Tidak hanya berisiko, banyak pihak yang menyebut bahwa New Normal juga menjadi pertaruhan tersendiri.

Dilansir TribunWow.com, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa memang pemerintah, tidak hanya Indonesia melainkan juga semua negara yang bermasalah dengan Covid-19 sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah.

Meski begitu, pemerintah harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan banyak aspek.

Menurutnya, New Normal harus dilakukan dalam upaya menyeimbangkan risiko kesehatan dan sosial.

Selain itu di satu sisi juga masih belum ada kepastian soal vaksin Covid-19.

Dirinya lantas menyebut bahwa hidup harus tetap berjalan dan kehidupan memang sebuah pertaruhan.

Namun tetap saja, pemerintah akan tetap memberikan protokol kesehatan yang ketat saat New Normal.

Hal ini disampaikan Fadjroel dalam acara Satu Meja The Forum yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Rabu (27/5/2020).

• Bahas Wacana Pembukaan Sektor Pariwisata New Normal, Jokowi: Risikonya Besar, Harus Dikalkulasi

"Ini kan yang kita sebut sebagai upaya menyeimbangkan antara risiko medis dengan kehidupan sosial," ujar Fadjroel.

"Karena kan ukurannya jelas banget dalam suasana ketidakpastian mengenai belum juga ditemukannya vaksin Covid-19 ini hidup kan harus terus berjalan," jelasnya.

"Kehidupan memang adalah pertaruhan," kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan bahwa Kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya masalah kesehatan saja, termasuk ekonomi dan sosial.

Maka dari itu, keputusan terbaik yang bisa dilakukan saat ini tentunya sembari menunggu ditemukannya vaksin adalah berdampingan dengan Covid-19 yang disebut sebagai kenormalan baru.

"Tetapi upaya mencari keseimbangan di dalam kondisi di dalam tahapan karena kita hidup masih bersama Covid-19 ini makanya diupayakan untuk masuk ke dalam apa yang kita sebut kenormalan baru," ungkapnya.

"Yaitu tahap di mana kita hidup berdampingan dengan Covid-19 hingga titik di mana nanti vaksin Covid-19 itu ditemukan," imbuhnya.

Sementara itu menanggapi kebijakan melakukan New Normal dianggap sebagai keputusan politik, Fadjroel menegaskan tidak seperti itu.

• Kemenhub Berencana Naikkan Tarif Angkutan Darat hingga Tiket Online untuk Hadapi New Normal

Ia menjelaskan bahwa setiap daerah yang akan menerapkan New Normal karena memang sudah memenuhi beberapa indikator yang diberikan.

Seperti jumlah dan penambahan kasus Corona mengalami penurunan hingga kesiapan dari pelayanan kesehatan.

Dan itu pun juga dilakukan secara bertahap.

"Lebih pada keputusan sebenarnya karena keadaan tiga hal tadi," terangnya.

"Jadi saya tidak ingin mencukupnya dalam ini sebagai keputusan politik," tegasnya.

"Bahwa ini adalah kebijakan ya, tetapi kebijakan berbasiskan kepada ilmu pengetahuan dengan mendasarkan kepada paling setidaknya pada tiga hal tadi."

"Teman-teman dari epidemiologi mengatakan bahwa sudah terjadi sudah menurun dan terkendali."

"Yang kedua angka surveilensnya sudah dipenuhi kriterianya kemudian kesiapan pelayanan kesehatannya juga bisa dikendalikan," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)