Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira kompak memberikan nada sindiran kepada pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Virus Corona.

Sindiran tersebut ditujukan kepada pemerintah lantaran lamban dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, mulanya Bhima Yudhistira mengungkapkan alasan masih banyaknya masyarakat yang ngeyel untuk tetap keluar atau beraktivitas di tengah pandemi Virus Corona.

• Bhima Yudhistira Bicara soal Krisis Ekonomi, Migas, dan Cara Selamatkan UMKM di Tengah Corona

Dirinya mengatakan bahwa alasan dasarnya adalah banyak masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan jaring pengaman sosial (JSP) seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah.

Hal itulah yang memaksa masyarakat untuk tetap beraktivitas, bekerja, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Karena dengan begitulah masyarakat dapat mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurutnya, ketika pemerintah bisa segera mencukupi bantuannya maka kemungkinan masyarakat untuk tetap bekerja sangat kecil.

"Tapi kemudian jaring pengaman sosial kita sebenarnya bolong, makanya orang bandel masih keluar-keluar rumah," ujar Bhima.

"Karena enggak mungkin di rumah aja waktu masa pandemi tanpa ada kompensasi yang cukup," jelasnya.

Refly Harun langsung menambahkan, melayangkan nada sindiran kepada pemerintah.

Ia mengatakan alasan bansos sering terlambat bukan karena kesalahan dalam pendataan ataupun saat pendistribusian.

Melainkan ada faktor lain, yaitu kantong bermereknya atau logonya belum jadi.

• Pertanyakan Peran Stafsus Milenial Jokowi, Bhima Yudhistira: Kasih Es Teh Manis, Kasih Singkong

Tidak ketinggalan, Bhima juga ikut menanggapi hal yang senada.

"Apalagi bansosnya sering terlambat karena kantong yang bermereknya itu belum jadi," sindir Refly Harun.

"Harus ada logonya, itu penting," tambah Bhima.

Refly Harun lantas beranggapan bahwa ada maksud lain di balik penyaluran bantuan sosial yang lambat tersebut, yakni mengarah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ia kembali berkelakar ada pihak yang sepertinya mencuri start lebih awal.

"Padahal pemilu masih 2024 bayangkan, orang sudah curi start," tutup Refly.

Simak videonya mulai menit ke- 26.45:

Soal Stafsus Milenial, Bhima: Kasih Es Teh Manis, Kasih Singkong

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mempertanyakan peran yang dimiliki oleh Staf Khusus (stafsus) milenial dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa alasan sebenarnya dibentuknya Stafsus adalah untuk membantu pekerjaan Presiden, khususnya berkaitan dengan generasi milenial.

Menurutnya, membantu pekerjaan yang dimaksud adalah hanya memberikan saran dan masukan.

• Ekonom INDEF Sebut Alasan Ajak Belva Debat, Refly Harun Singgung Nama Jokowi: Dulu Banggakan Stafsus

Bhima Yudhistira kemudian menyinggung soal biaya yang dikeluarkan negara untuk membayar gaji ketujuh stafsus tersebut.

Dirinya mengatakan tidak sepantasnya mereka mendapatkan gaji yang begitu besar yang sebenarnya tidak banyak memiliki peran di pemerintahan.

Hal ini disampaikan Bhima dalam kanal Youtube Refly Harun, Sabtu (23/5/2020).

"Karena dia mengambil jabatan publik dia kemudian juga menerima gaji dari pajak kita juga," ujar Bhima.

"Jadi berhak dong kita nanya selama jadi Stafsus presiden ngapain aja, apa masukannya," sambungnya.

Bhima menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengeluaran uang banyak untuk membayar stafsus milenial hanya sia-sia.

Karena di satu sisi, para stafsus justru tidak mempunyai sumbangsih terhadap pemerintahan yang sepadan dengan gaji yang diterima.

"Karena ini enggak ada kritik yang kelihatannya seharusnya disuarakan sama milenial," kata Bhima.

• Warga Rayakan Lebaran saat Corona, Jokowi: Lebaran Kali Ini Menuntut Pengorbanan Kita Semua

Refly Harun lantas menyela dengan mengatakan bahwa Jokowi juga sepertinya merasa bingung dengan status stafsusnya.

Namun hal itu bisa diterangkan oleh Bhima yang menurutnya sebagai teman diskusi.

"Presiden Jokowi saja kelihatannya bingung mau menempatkan mereka sebagai apa," sindir Refly sambil tertawa.

"Katanya kan sebagai teman diskusi," saut Bhima.

Lebih lanjut, menurut Bhima, ketika para stafsus milenial tersebut tujuannya untuk diajak diskusi, maka negara tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk menggajinya.

Dirinya mengatakan jika benar hanya sekadar diajak berdiskusi maka istilahnya cukup berikan es teh manis dan singkong rebus.

"Tapi ngapain, kalau teman diskusi kan ngajak aja milenial-milenial dikumpulin, dikasih es teh manis, kasih singkong rebus itu jadi teman diskusi bahkan gratisan," papar Bhima.

"Pertama gratisan, kedua lebih banyak orang yang bisa dilibatkan sesuai dengan keahlian yang spesifik," sebut Refly.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)