Breaking News:

Terkini Nasional

Sanggah Pemerintah Tak Konsisten, Luhut: Karena Kita Belum Ada Pengalaman dan Perlu Kehati-hatian

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyanggah ungkapan soal pemerintah yang dianggap tak konsisten.

Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Atri Wahyu Mukti
Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy
Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). Kini, Luhut Binsar Pandjaitan menyanggah ungkapan soal pemerintah yang dianggap tak konsisten. 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyanggah ungkapan soal pemerintah yang dianggap tak konsisten.

Menurutnya, pemerintah bukannya tidak konsisten dalam memutuskan, namun harus selalu tanggap dengan situasi yang berubah.

Karena pandemi Virus Corona merupakan peristiwa baru bagi dunia, sehingga seluruh negara yang menghadapinya, termasuk Indonesia, tidak memiliki pengalaman dalam menanggulanginya.

Ilustrasi penerapan kebijakan pemerintah. Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Cawang, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, terjadi penurunan arus lalu lintas atau traffick jalan tol di tiga wilayah jalan tol, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten, berkisar 42 persen sampai dengan 60 persen, sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi penerapan kebijakan pemerintah. Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Cawang, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, terjadi penurunan arus lalu lintas atau traffick jalan tol di tiga wilayah jalan tol, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten, berkisar 42 persen sampai dengan 60 persen, sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

 

Amien Rais: Warga Indonesia yang Paling Bertanggung Jawab Tinggal Dua, Pak Jokowi dan Pak Luhut

Oleh sebab itu, keputusan yang dibuat harus selalu disusun dengan seksama dan hati-hati.

Dilansir oleh Kompas.com, Rabu (20/5/2020), melalui keterangan tertulis, Luhut mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 dibuat demi keamanan dan keselamatan warga Indonesia.

Ia juga mengatakan dalam setiap keputusan, pemerintah selalu mempertimbangkan aspek kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Luhut menampik tuduhan pemerintah tak konsisten dalam menetapkan kebijakan, karena dalam kondisi pandemi yang baru semacam ini, pemerintah harus bisa menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

“Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan," kata Luhut

Luhut mengakui pemerintah belum memiliki pengalaman menghadapi pandemi baru yang merebak secara masif seperti saat ini.

Sehingga sangat perlu adanya kehati-hatian agar dapat memutuskan kebijakan yang tepat sasaran.

"Karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan."

Ia membenarkan anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat bersiap hidup berdamai dengan Covid-19.

"Berdamai dengan covid esensinya benar karena menurut WHO, Covid-19 ini tidak akan habis sebelum ada vaksinnya," imbuhnya.

Esensi berdamai dengan Covid-19 menurut Luhut adalah dengan terus mematuhi protokol kesehatan dalam keseharian masyarakat.

Tatanan dalam pola hidup masyarakat juga harus diperbaharui dengan pola hidup yang lebih sehat dan bersih.

Ia kemudian mengingatkan bahwa meskipun grafik penyebaran Covid-19 sudah menurun, namun masyarakat harus waspada dengan adanya gelombang kedua.

Pasalnya, di beberapa negara yang telah menunjukkan penurunan, ada beberapa titik penyebaran baru lagi yang bermunculan.

“Oleh karena itu, Indonesia juga perlu waspada dengan gelombang kedua dan masyarakat tetap displin dalam melaksanakan PSBB dan protokol kesehatan yang ada. Kita wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini penting sekali,” ujarnya.

Bahas soal Larangan Mudik, Luhut Pandjaitan Ungkap Strategi yang Dipilih Pemerintah

Anies Minta Pemerintah Konsisten

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota akan tetap dijalankan di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan lantas menyoroti banyaknya kebijakan simpang siur pemerintah pusat.

Terkait hal itu, ia menyinggung isu pelonggaran hingga pengurangan PSBB.

Ia bahkan juga minta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan.

Hal itu disampaikannya melalui acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (19/5/2020).

"Hari-hari ke depan kita harus konsisten karena nanti penentuannya ada di dua minggu ke depan," kata Anies.

"Bila dua minggu ke depan kita kendor, bila dua minggu ke depan kita rileks punya potensi kita kembali seperti bulan Maret."

Jika warga tak mau taat, DKI disebutnya akan kembali mengalami kondisi seperti saat awal Virus Corona melanda.

Tak hanya itu, warga DKI juga harus kembali mengulangi kondisi yang sangat tak nyaman karena aturan yang begitu ketat serta jumlah korban yang tinggi.

"Akhirnya kita mengulangi lagi ketidaknyamanan luar biasa yang dirasakan semua orang," ungkap Anies.

"Jadi saya ingin mengajak pada semuanya bahwa ini bukan sekedar menegakkan peraturan."

Lebih lanjut, Anies meminta warganya untuk bersabar hingga 12 hari ke depan.

Menurut dia, PSBB akan terus berjalan meski umat Muslim akan segera merayakan Idul Fitri.

Karena itu pula, Anies lantas mengimbau pemerintah interospeksi diri serta konsisten dalam memberikan informasi pada warga.

"Karena ini harus juga membutuhkan kesadaran untuk kita menahan diri 12 hari ke depan," ujar Anies.

"Dan ini perlu saya garis bawahi, kita semua yang ada di pemerintahan harus introspeksi, harus konsisten kirimkan pesan."

Termasuk soal wacana pelonggaran hingga pengurangan PSBB.

Anies menegaskan DKI akan tetap ketat menjalankan PSBB hingga 12 hari ke depan.

"Kata longgarkan itu tidak ada, kata kurangi itu tidak ada," ucap Anies.

"Jangan itu dimuncul-munculkan, kita di pemerintah juga harus konsisten."

Lebih lanjut, ia menyoroti informasi bercampur yang disampaikan pemerintah.

Anies meminta pemerintah lebih tegas menyampaikan aturan ke hadapan publik.

"Jangan kirimkan pesan yang bercampur, satu sisi tak akan boleh seakan dilarang," jelas Anies.

"Tidak, kami di DKI Jakarta selalu mengirimkan pesan bahwa PSBB belum selesai," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-16.32:

(TribunWow.com)

Tags:
Luhut Binsar PandjaitanVirus CoronaIndonesiaAnies BaswedanCovid-19JokowiJoko Widodo
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved