BPJS Naik, Refly Harun Ungkap Kritik dari Orang Dekat Jokowi: Kalau Saya Kritik Dibilang Sakit Hati

TRIBUNWOW.COM - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun angkat bicara soal keputusan pemerintah menaikkan BPJS.

Hal itu diungkapkannya melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang pada Kamis (15/5/2020).

Dalam kesempatan itu, Refly Harun menyinggung kritikan kebijakan kenaikan BPJS oleh pihak yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Jokowi Resmi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Putih Sari: Tidak Bijaksana di Waktu yang Tidak Pas

Refly Harun mengaku sangat tertarik dengan pemberitaan tersebut.

Pasalnya ada sosok di kalangan pemerintah yang justru mengkritisi kenaikan iuran BPJS dari sang presiden.

"Apa yang akan kita ulas saat ini mengenai hajat hidup orang banyak yang diprotes banyak orang yakni kenaikan iuran BPJS."

"Nih saya ada berita yang luar biasa, saya waktu baca berita ini tertarik sekali karena yang mengkritik justru orang dalam pemerintahan sendiri, orang dekat dengan presiden sendiri," ujar Refly.

Refly sempat menyindir bahwa jika kritikan itu terlontar dari dirinya maka banyak orang akan mengoloknya mengkritik karena sakit hati.

Sebagaimana diketahui, Refly belum lama dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelindo II.

"Kalau Refly Harun yang mengkritik nanti biasa saja dibilang, nanti dibilang sakit hati lagi, waduh."

"Kita menjalankan peran masing-masing jadi kita berperan sesuai dengan ilmu kita karena itu saya ingin membacakan ini," ujar Refly.

• Pernah Surati Jokowi soal Atasi Defisit BPJS Kesehatan Tanpa Naikkan Iuran, KPK: Tapi Gak Ditanggapi

Lantas, pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini membacakan sebuah berita mainstream di Indonesia di mana dalam berita tersebut Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai kebijakan BPJS naik itu menyengsarakan rakyat

Refly mengaku dirinya tak menyangka Mantan wakil Jokowi saat memimpin Solo itu melontarkan kritik keras pada Presiden ke-7 tersebut.

"Coba bayangkan yang menyampaikan ini Wali Kota Solo, yang tidak lain Wakil Wali Kota ketika Jokowi menjadi Wali Kota di Solo sebelum menjadi gubernur di DKI dan akhirnya presiden," ucap dia.

Lihat videonya mulai menit awal:

Kritikan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dilansir dari KompasTV, Rudy, sapaan akrab Wali Kota Surakarta tersebut, mengaku bingung dengan besaran iuran BPJS Kesehatan yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Karena keputusan MA belum dijalankan, tapi sudah ada aturan baru, ini membuat pemda bingung. Kita harus bayar Rp 42 ribu atau Rp 35 ribu?" ujar dia, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Alasan Pemerintah

Selain itu, menurut Rudy, ada yang harus diluruskan soal Perpres yang disebut berlaku sejak ditandatangani.

Namun, di dalam perpres tersebut justru tertulis berlaku pada 2021.

“Ini mesti harus diluruskan dulu," tutur Rudy.

Karena itu, Rudy meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Lalu, Rudy juga menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang diambil Presiden Jokowi terlalu terburu-buru.

• Minta Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Lama-lama Enggak Ada yang Bayar

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) belum lama ini telah menganulir Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS.

"Keputusan MA kan baru saja itu. Tapi sekarang muncul perpres baru lagi," kata FX Rudy di Solo, Jawa Tengah Kamis (14/5/12).

Rudy juga menganggap, keluarnya Perpres di tengah pandemi corona, dinilai tidak tepat. 

"Kondisi seperti ini menaikkan BPJS menurut saya nggak pas karena banyak masyarakat kena PHK, dirumahkan.

Bagi yang mandiri, kondisinya nggak bisa mengais rezeki. Usulan saya ditinjau kembalilah," kata Rudy.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bingung Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Wali Kota Solo Rudy: Kita Harus Bayar yang Mana?"

(TribunWow.com/Mariah Gipty/ Kompas.com/Labib Zamani)