Minta Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Lama-lama Enggak Ada yang Bayar

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IX Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning mengaku tidak setuju dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penaikan iuran BPJS.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi memberlakukan kenaikan BPJS mulai 1 Juli 2020.

Ribka Tjiptaning juga mempertanyakan kenapa waktu kenaikan BPJS justru dilakukan di tengah pandemi Virus Corona.

• Akui Keputusan Sulit Jokowi soal Kenaikan BPJS, Ganjar Pranowo: Harus Dikelola secara Profesional

Padahal diketahui, masyarakat sendiri sedang mengalami kesulitan masalah ekonomi.

Dirinya lantas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang supaya kenaikan BPJS bisa dibatalkan.

Bahkan Ribka Tjiptaning menyarankan pemerintah justru memberikan keringanan.

Ia kemudian menyinggung soal pembebasan atau penangguhan pajak dan memberikan diskon produk Pertamina bagi para ojek online (ojol).

Kebijakan tersebut seharunya juga bisa diterapkan untuk iuran BPJS.

"Kenapa musti harus naik? Kalau perlu malah tidak dinaikan, bahkan dibebaskan seperti pajak dibebaskan, diskon bensin untuk ojol saja bisa sampai 50 persen, 30 persen," ujar Ribka Tjiptaning.

Lebih lanjut, Ribka Tjiptaning menyakini masyarakat akan keberatan dengan kebijakan kenaikan BPJS tersebut.

Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang sedang memburuk, bisa saja masyarakat justru tidak akan membayar BPJS, khususnya mereka yang berada di kalangan bawah.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Corona, DPR: Tidak Bijaksana

Karena di satu sisi masyarakat juga sedang dipusingkan dengan tidak memiliki pekerjaan, praktis tidak ada pemasukan yang didapat.

Sedangkan kebutuhan dan tanggungan hidup masih tetap harus dicukupi.

"Ini kenapa BPJS malah naik, lama-lama orang enggak ada yang bayar BPJS," ungkapnya.

"Nah inilah keputusan pemerintah, saya berharap dikaji kembali dan harapan saya sebagai wakil rakyat semua menggeluh bahkan mengeluh kontrak rumah, mengeluh pekerjaan ke depan," pungkasnya.

Simak videonya:

Ganjar Pranowo Sebut Keputusan Sulit Jokowi

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Seperti yang diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat dibatalkan pada awal tahun, Jokowi akhirnya menaikkannya di tengah kondisi pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Pengamat Intelijen: Salahkan Para Pembisiknya, Jangan Pojokkan Presiden

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Kamis (14/5/2020), Ganjar juga sadar buntut dari kebijakan tersebut adalah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.

"Menjadi keputusan Presiden tentunya secara politik ini tidak mudah, saya yakin sekali pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah," ujar Ganjar.

"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," imbuhnya

Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait BPJS tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.

Termasuk melihat kondisi dari BPJS itu sendiri, khususnya faktor keuangannya.

Seperti yang diketahui, BPJS mengalami defisit keuangan hingga sekitar Rp 15 triliun.

"Tetapi kalau saya bicara pertimbangannya nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa mengcover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya Presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," tambahnya.

• Pernah Surati Jokowi soal Atasi Defisit BPJS Kesehatan Tanpa Naikkan Iuran, KPK: Tapi Gak Ditanggapi

Maka dari itu, menindaklanjuti adanya kenaikan tersebut, Ganjar tidak serta merta membiarkan adanya kenaikan tanpa adanya timbal balik yang didapat oleh masyarakat.

Ganjar mendesak kepada pihak BPJS untuk bisa bekerja secara lebih profesional lagi.

Selain itu, Gubernur kelahiran Karanganyar Jawa Tengah itu meminta ada suatu terobosan positif dari BPJS supaya pelayanannya jauh lebih baik dan dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat.

Ganjar tidak ingin BPJS hanya mementingkan urusan bisnis semata.

"Tetapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar.

"BPJS merubah diri, BPJS harus dikelola secara profesional dan mesti ada terobosan-terobosan, tidak bisa bisnis as usual," tegasnya.

"Dan inilah yang kemudian kita bisa dorong sehingga semuanya bisa meng-cover," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajat Nugroho)