Sebut Pemerintah Sering Bercanda soal Tangani Pandemi Corona, Usman Hamid: Pengetahuannya Diragukan

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan komentar tentang penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) sampai saat ini.

Ia menilai pemerintah belum serius dalam menyampaikan informasi berbasis data kepada masyarakat di Tanah Air.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi oleh Kompas TV, Selasa (12/5/2020).

• Lalu Lintas di Jabar Malah Meningkat selama PSBB Corona, Ridwan Kamil: Maksa Ngabuburit Masih Ada

Awalnya, Usman menyampaikan pendapatnya tentang penegakan hukum dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia," kata Usman Hamid.

Meskipun dirasa perlu ada aturan, Usman Hamid menegaskan tidak boleh ada kekejaman dalam penerapannya.

"Pembatasan memang dibolehkan oleh hukum internasional, misalnya pembatasan untuk perjalanan itu benar," jelas dia.

"Tapi kalau kekejaman itu tidak boleh sama sekali," tegas Usman.

Ia kemudian berkomentar tentang cara penanganan pandemi oleh Pemerintah Indonesia.

"Yang sebenarnya sejak awal terlihat dari penanganan Covid ini, memang pemerintahnya sendiri yang pengetahuannya diragukan," katanya.

"Jadi sebenarnya masyarakat ikut-ikut saja di dalam mendukung kebijakan pemerintah," ungkap Usman.

Usman menilai kebijakan antar petinggi negara tidak sinkron.

"Persoalannya sejak awal pemerintah antarmenteri memberikan pernyataan yang berbeda-beda," komentarnya.

Ia tidak segan menyebut beberapa pernyataan pejabat seperti bercanda.

• Jatim Alami Lonjakan Corona dan Surabaya Paling Banyak, Risma: Saya Enggak Peduli Dikatakan Tinggi

"Bahkan seringkali bercanda, Corona tidak bisa masuk ke Indonesia karena izinnya rumit di Indonesia," ungkap Usman.

"Atau cukup makan apa, cukup minum apa," lanjut dia.

"Jadi hal-hal sebenarnya yang tidak berbasis data, tidak berbasis kajian ilmiah," jelas Usman.

Tidak hanya pada awal pandemi, Usman menyebutkan terdapat kebijakan yang berbeda tentang pulang kampung.

Sebelumnya terdapat larangan mudik yang bertujuan menekan penularan Virus Corona antar daerah.

Tidak lama kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan transportasi umum dapat beroperasi kembali, termasuk antar kota, antar provinsi.

"Ini yang jadi masalah, termasuk soal mudik. Antara menteri yang satu dengan menteri yang lain itu berbeda-beda," katanya.

Hal yang memprihatinkan bagi Usman adalah bagaimana perbedaan informasi tersebut dapat berpengaruh pada tenaga medis.

Seperti diketahui tenaga medis saat ini menjadi garda terdepan dalam melawan Virus Corona.

"Saya kira soal informasi ini juga dirasakan oleh tenaga medis," ungkap Usman.

"Tenaga medis itu membutuhkan informasi hasil tes yang lebih cepat, yang mudah demi keselamatan bersama," paparnya.

• Kasus Corona Berpusat di Pulau Jawa, Jokowi Minta 2 Minggu sebelum Lebaran untuk Penanganan Maksimal

Lihat videonya mulai menit 5.50:

Prof Karim Sebut Main Istilah antara Pulang Kampung dan Mudik

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Profesor Karim Suryadi menyoroti cara pemerintah berkomunikasi dalam masa pandemi Virus Corona.

Karim Suryadi menyebutkan bagaimana seharusnya pemerintah lebih terbuka dan jelas dalam menyampaikan informasi tentang Covid-19.

Selain itu, ia juga menyoroti istilah 'pulang kampung' dan 'mudik' yang disebut berbeda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Kucing-kucingan saat PSBB, Pemudik Bayar Rp 160 Ribu dan Terima Risiko: Orang Pengen Balik Kok

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam Kompas TV, Selasa (12/5/2020).

Awalnya, Karim menuturkan bagaimana seharusnya pemerintah bersikap selama masa pandemi.

"Saya bilang yang kita butuhkan itu komunikasi kritis yang tidak multitafsir, berkonteks rendah, apa adanya," kata Karim Suryadi melalui video call.

"Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak," tegasnya.

"Penjelasannya dilakukan terperinci dan jangan biner. Jangan main istilah," lanjut dia.

Karim lalu menyoroti bagaimana istilah 'pulang kampung' dan 'mudik' dibedakan padahal memiliki makna yang sama.

"Menurut saya, maaf ya, pulang kampung dan mudik esensinya sama, orang pergi," papar Karim.

Kegiatan bepergian dengan alasan kunjungan kerja pun dianggap Karim berpotensi membawa virus.

"Selama orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, penyakit ikut," kata Karim Suryadi.

Ia kemudian menyinggung kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.

• Garansi Sampai Kampung Halaman, Harga Tiket Jasa Mudik Travel Gelap Capai Empat Kali Harga Normal

Karim mengkhawatirkan kepulangan puluhan ribu TKI akan membawa gelombang baru kasus positif Virus Corona.

"Yang kedua, ini tak kalah pentingnya. Katanya tidak boleh mudik, tapi TKI mau pulang, puluhan ribu," ucapnya.

"Tapi mereka tidak bisa dicegah," lanjut dia.

Seperti diketahui, para TKI tersebut akan segera kembali ke daerah masing-masing setelah transit di Jakarta.

"Pertanyaannya, kalau pemerintah mengharapkan pemerintah daerah siap, bagaimana kesiapannya?" tanya Karim.

"Saya ingin melihat kepulangan TKI itu ditangani seperti menangani jamaah haji yang pulang dari Arab Saudi," lanjut dia.

Karim lalu menyarankan sejumlah langkah agar kepulangan TKI ini aman.

"Jemput ke bandara, pakai kendaraan besar, lalu ke daerahnya, tempatkan di satu gedung," paparnya.

Selain itu, menurutnya perlu ada karantina 14 hari bagi para TKI.

"Sebab kalau misalnya isolasinya dilakukan mandiri, saya tidak yakin itu akan dilaksanakan," komentar Karim.

"Selain karena campur tangan dan lain-lain, siapa yang mengawasi? Harus tegas," jelas dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)