Geram Banyak Pasien Covid-19 Berasal dari Luar Surabaya, Risma Minta Sistem Rujukan RS Dibenahi

TRIBUNWOW.COM - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini merasa geram lantaran banyaknya pasien Covid-19 dari luar daerah dirujuk ke Surabaya.

Risma menyampaikan keberatan atas membeludaknya pasien positif dari luar daerah yang dirawat di Surabaya.

Pasalnya, hal tersebut membuat masyarakat dari Surabaya sendiri malah tidak bisa mendapat perawatan secara intensif.

• Surabaya Dinilai Gagal Tangani Covid-19 meski Telah Menerapkan PSBB, Laila Mufidah: Banyak Evaluasi

Sejumlah masyarakat malah harus menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing akibat penuhnya rumah sakit rujukan.

Selain itu, dengan banyaknya pasien dari luar daerah yang membawa serta keluarganya, dinilai dapat meningkatkan potensi penyebaran virus di Surabaya.

Dilansir Kompas.com, Selasa (12/5/2020), Risma menyebutkan pasien dari luar daerah mencapai 50 persen dari total keseluruhan yang dirawat.

"Kalau hitungan saya, pasien (luar Surabaya) itu ada sebanyak 50 persen. Jadi kadang mereka datangnya ke UGD, di RS Soewandie, di RS BDH, itu ada pasien luar Surabaya," terang Risma.

Risma meminta agar pihak rumah sakit mau memperbaiki sistem rujukannya.

Sehingga pasien dari luar daerah tersebut dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan lain yang terdapat di Jawa Timur.

Menurut Risma, adanya pasien positif dari luar daerah tersebut dapat meningkatkan resiko penularan di Surabaya.

Pasien yang masuk melalui UGD, juga dapat membahayakan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan tersebut.

Selain itu, keluarga dari pasien positif yang tidak bergejala, dapat menjadi carrier yang menyebarkan virus tanpa sadar.

Apalagi bila keluarga tersebut malah berkeliaran dengan bebas dan menularkan Virus Corona ke tempat-tempat yang dikunjunginya.

"Kalau dia OTG lalu pergi ke mana-mana (jalan-jalan) di Surabaya, misalnya ke warung makan dan tempat lain, tentu ini yang membuat berat kepada kami di Surabaya," ujar Risma.

"Kalau dia bawa keluarga, sedangkan di salah satu keluarganya sudah ada yang positif, ini sungguh berat ke kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada segenap masyarakat untuk terus melaksanakan pencegahan sesuai protokol kesehatan.

• PSBB di Surabaya Diperpanjang, Pemkot Tegaskan Pelanggar akan Dikenakan Sanksi Tindak Pidana Ringan

Surabaya Dinilai Gagal Tanggulangi Covid-19

Pemerintah Kota Surabaya dinilai tidak berhasil menangani penyebaran Virus Corona meski telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menilai PSBB tahap pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah kota telah gagal.

PSBB tersebut telak ditetapkan pada Selasa, (28/4/2020) hingga Senin (11/5/2020).

Dilansir Kompas.com, Senin (11/5/2020), Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mengatakan bahwa tingginya penyebaran virus di Surabaya disebabkan pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang jelas.

"Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi," tutur Laila.

Dengan adanya roadmap tersebut, pemerintah bisa menyusun alokasi dan pendistribusian jaring pengaman sosial sejak awal.

Namun pada prakteknya, pemerintah malah terlambat menyalurkan jaring pengaman tersebut sehingga masyarakat terdampak tidak bisa segera mendapat bantuan.

"Yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap di susun jelas sejak awal," kata Laila.

"Dan ini memang tidak seharusnya terjadi, karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19," imbuhnya.

Sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa masih banyak yang harus dievaluasi dan diperbaiki dari pelaksanaan PSBB tahap pertama tersebut.

"Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya, bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu," terang Laila.

Target yang dimaksudkan meliputi jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan pemerintah.

Selain itu juga perlu adanya pengukuran terhadap kecepatan pelacakan penularan Virus Corona yang telah dilakukan.

"Perlu dikaji juga, seberapa ketat monitoring potensi penyebaran Covid-19 di beberapa klaster," ujar Laila.

Pengawasan klaster tersebut diperlukan untuk mencegah adanya potensi terjadinya klaster penyebaran Covid-19 baru.

Seperti yang terjadi pada kasus penyebaran Virus Corona yang terjadi di klaster pabrik rokok Sampoerna, Rungkut, Surabaya.

Menurut Laila, pemkot tidak bisa menangani kasus tersebut dengan segera dan malah kewalahan saat kasus tersebut terungkap ke publik.

"Baru setelah ramai terungkap di publik, Pemkot Surabaya seperti kebakaran jenggot," singgung Laila. (TribunWow.com)