Isu Izin Perusahaan Dicabut saat PSBB, Sandiaga Uno Kecam Pelaksanaan: Ide Bagus, Koordinasi Buruk

TRIBUNWOW.COM - Politisi sekaligus pengusaha Sandiaga Uno mengkritisi izin usaha yang hendak dicabut saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam acara Hot Indonesia di TvOne, Minggu (10/5/2020).

Diketahui saat ini DKI Jakarta tengah menjalankan PSBB untuk menghambat penyebaran Virus Corona (Covid-19).

• Sebut Krisis Pandemi Corona Terberat sejak Indonesia Merdeka, Sandiaga Uno Ingatkan Peran Besar UMKM

Awalnya, hal tersebut diangkat presenter Dalton Tanonaka.

Ia menyebutkan akan ada pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar PSBB.

"Jakarta menyatakan pekan ini akan mencabut izin usaha bagi 200 perusahaan yang mengabaikan perintah penutupan selama Virus Corona," papar Dalton Tanonaka.

Usaha yang tetap aman menjalankan operasionalnya adalah yang termasuk dalam bisnis utama seperti bank, pusat perbelanjaan, dan media massa.

Aturan tersebut diluncurkan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Pelanggar juga dikenakan denda dan masa tahanan penjara," kata Dalton.

"Kebijakan ini melibatkan lebih dari 200 perusahaan dengan 10 ribu pekerja di seluruh ibu kota," tambahnya.

Dalton berpendapat aturan tersebut dapat berakibat buruk bagi pekerja dan perusahaan yang tengah mengalami krisis ekonomi.

"Saya rasa, hukuman ini terlalu kejam. Jangan hukum mereka yang berusaha mempertahankan pekerjaan dan penghasilan," komentar Dalton Tanonaka.

Setuju dengan pendapat Dalton, Sandiaga Uno menyampaikan tanggapannya.

"Ide yang bagus, tapi koordinasi yang sangat, sangat buruk,"papar Sandiaga Uno melalui sambungan video call.

"Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mematuhi PSBB. Namun pelaksanaannya sangatlah buruk," lanjut dia.

Selain itu, aturan ini dapat berakibat buruk pada perusahaan, terutama yang memiliki cabang di luar wilayah DKI Jakarta.

• Dampak Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Berencana Potong Tunjangan hingga Tiadakan THR PNS

"Beberapa perusahaan yang terjebak dalam perintah penutupan sebenarnya mendapatkan izin usaha dari pemerintah pusat," papar Sandiaga.

"Sebab mereka memiliki pabrik di luar Jawa Barat atau di daerah lain," lanjutnya.

Menurut dia, beberapa perusahaan harus tetap buka agar rantai usahanya di daerah lain tetap berjalan.

"Namun kantor pusat mereka ada di Jakarta dan kantor pusat harus tetap buka untuk mengerjakan izin ekspor dan izin lainnya," jelas Sandiaga.

"Karena pabrik tetap beroperasi, mereka tetap harus mempertahankan rantai persediaan," lanjut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

"Inilah yang kita sebut cara terbaik mempertahankan rantai persediaan," tambahnya.

Selain itu, menurut dia perlu ada komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Namun jika kita tidak memiliki koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kita akan melihat situasi seperti ini," kata Sandiaga.

Pasalnya izin operasional perusahaan juga akan berdampak pada para pekerja yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Suatu perusahaan yang dapat izin dari pusat untuk membuka pabrik mereka sebagai lapangan pekerjaan," tambah Sandiaga.

• Trending Topic GoodbyeSandiagaUno di Twitter, Sandiaga Uno Gabung Relawan Jokowi Bagi Bansos

Lihat videonya mulai menit 1:00

Kaitkan Covid-19 dengan Cara Kampanye Politik

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengkaitkan pandemi Virus Corona (Covid-19) akan berpengaruh terhadap cara kampanye para politisi.

Ia mengatakan selama pandemi Covid-19 orang-orang terbiasa menjaga physical distancing.

Padahal di sisi lain kedekatan fisik seringkali menjadi penentu para politisi untuk meraih suara dari masyarakat.

• Sandiaga Uno Tanggapi Candu Media selama Pandemi Corona: Saya Sudah seperti Jadi Pakar Covid-19

Dikutip dari acara HOT INDONESIA, Minggu (3/5/2020), awalnya Sandi bercerita bagaimana setelah Covid-19 berakhir, beberapa standar pengamanan akan terus berjalan.

Ia mencontohkan pemeriksaan suhu di bandara, dan ketersediaan hand sanitizer di mana-mana.

Selain prosedur pengamanan Sandi juga menyoroti hal-hal yang akan menjadi kebiasaan baru seperti tidak salaman, dan mengganti jabat tangan langsung dengan alternatif-alternatif baru.

"Serta tidak bersalaman mungkin, mungkin itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru," kata Sandi.

"Banyak hal baru yang akan menjadi standar normal yang baru."

"Saya rasa masyarakat akan beradaptasi dengan keadaan yang baru," lanjutnya.

Host acara tersebut Dalton Tanonaka mengatakan betapa sedihnya apabila masyarakat sudah tidak lagi terbiasa bersalaman secara langsung.

Konsultan Politik Sandrina Malakiano yang juga hadir di acara itu mengatakan bagaimana penggunaan hand sanitizer setelah bersalaman akan menimbulkan kesan buruk.

"Akan merendahkan seseorang setelah bersalaman lalu kita gunakan cairan pembersih tangan untuk membersihkan (tangan)," kata Sandrina.

"Layaknya mereka akan menyebarkan bakteri kepada kita, itu akan seperti suatu penghinaan."

Sandi menambahkan cara kampanye para politisi juga akan terpengaruh seusai Covid-19 berakhir.

"Dalton, Sandrina. Sangat sulit bagi para politisi untuk tidak bersalaman," kata Sandi.

Mantan calon wakil presiden RI itu menceritakan bagaimana kedekatan fisik antara politisi dengan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perolehan suara mereka.

"Bayangkan Anda harus memakai ini (masker) dan melakukan temu publik."

"Ini akan menjadi hal baru setelah keadaan normal."

"Orang yang bersalaman dengan Anda, 50 persen akan berikan suara untuk Anda."

"Lalu orang yang selfie bersama Anda akan memberikan suaranya hingga 70 persen," sambungnya.

Sandi mengatakan nantinya setelah pandemi Covid-19 berakhir, kedekatan fisik antara politisi dengan masyarakat tidak bisa lagi menjamin perolehan suara.

"Kejadian sekarang ini akan mengubah data angka tersebut," ujar Sandi.

"Sebab orang-orang akan sangat selektif dalam berswafoto, dan tentunya Anda akan lebih selektif dengan siapa Anda bersalaman."

"Ini masa yang menarik," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Anung)