Soroti Kejanggalan Kartu Prakerja, Faisal Basri Singgung Kemenko Perekonomian: Kurang Kerja

TRIBUNWOW.COM - Ekonom senior Faisal Basri menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Faisal Basri dalam program Satu Meja The Forum, Kamis (7/5/2020).

Sejak diluncurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi Virus Corona, Kartu Prakerja memang menuai gelombang kritik.

Program ini dinilai terkesan dipaksakan untuk terlaksana saat di tengah bahwa yang mengalami krisis akibat Covid-19.

Faisal awalnya menyoroti anggaran pelatihan Kartu Prakerja yang mencapai nominal sebesar Rp 5,6 triliun.

Dalam forum yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyampaikan komponen pelatihan dalam Kartu Prakerja hanya 28 persen dari total manfaat yang diterima pendaftar.

• Luruskan Isu Kelonggaran PSBB dan Transportasi, Ganjar Pranowo: Kebingungan dan Interpretasi Media

Donny menjelaskan, sebagian besar manfaat Kartu Prakerja merupakan insentif finansial atau sederhananya semi bansos.

Faisal kemudian menyampaikan bahwa dana 28% dari Rp 5,6 trilliun itu tetap bukanlah angka yang kecil.

Seperti diketahui aliran dana program ini akan mengalir pada delapan platform e-commerce yang ditunjuk menjadi mitra.

"Yang saya lihat janggal adalah jangan anggap 28 persen dari Rp 5,6 trilliun itu kecil. Itu jumlahnya 1,5 trilliun rupiah, jumlah yang sangat teramat besar," tegas Faisal.

Soroti Sasaran dan Platform Mitra

Jika melihat desain awal program ini, Kartu Prakerja diperuntukkan penganggur di mana target awalnya hanya dipatok sekitar 5-6 juta pendaftar sampai akhir tahun.

Akan tetapi, jumlah pendaftar justru membeludak dari sasaran.

Hal itu wajar karena asumsinya jumlah penganggur di Indonesia kini otomatis melebihi patokan program karena ditambah dengan korban PHK, dirumahkan atau sejenisnya.

Karenanya Faisal menanyakan sasaran pasti dari program Kartu Prakerja ini.

"Yang mau disasar ini apa, penganggur? Penganggur itu per 6 Februari itu 6,9 juta (jiwa). Korban PHK menurut Kemenaker mendekati 3 juta, jadi sekitar 9 juta," ucap Faisal.

• Pemasukan Merosot karena Pandemi Virus Corona, Iis Dahlia Ungkap Gaji Suami Dipotong: Gak Dapat THR

Bila melihat pengangguran total jumlahnya secara kasar saat ini diasumsikan sekitar 9 juta.

Karena itu ia lalu menyambungkan jumlah tersebut dengan apa yang akan diperoleh platform mitra.

Sebab, secara matematis platform tersebut sudah tercover karena mereka akan menerima aliran dana pelatihan dari jutaan peserta.

"Berarti yang melamar di platform ini 9 juta semua penganggur dan korban PHK, secara matematis itu tercover luar biasa hebat," imbuhnya.

Sentil Menko Perekonomian

Secara praktis pelaksanaan prakerja seharusnya diserahkan pada kementerian teknis, yang dalam hal Ini adalah Kementerian Tenaga Kerja.

Namun kenyataanya kebijakan ini justru dijalankan Kemenko Perekonomian.

Oleh karenanya, Faisal menyampaikan hal tersebut sama sekali tidak tepat.

Karenanya  ia menyindir dua kementrian sekaligus, yakni Kemenko Perekonomian yang dinilai kurang pekerjaaan karena sebagian pekerjaannya telah dialihkan ke Kemenko Maritim.

"Sangat tidak tepat, namanya juga menteri koordinator bukan pelaksana, itu sudah sepakat sekali lah,"ucap Faisal.

"Karena Menko Perekonomian kan kurang kerja, karena separuh pekerjaannya beralih ke kantor Menko Maritim," imbuhnya.

"Jadi Menko Prekonomian ini sekarang kerjanya adalah ngurus Omnibus Law dan Kartu Prakerja," lanjunya.

"Iya itulah, sinismenya," tandas Faisal santai.

• ABK Selamat Ceritakan Hidupnya di Kapal China, Makan Umpan Pancing, 18 Jam Kerja, dan Minum Air Laut

Simak video berikut mulai dari menit ke 5.50

Faisal Basri: Kursus Online Gak buat Mereka Kenyang

Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri dengan tegas menyoroti program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah sebagai upayau penanganan efek domino bencana Covid-19.

Seperti diketahui, menyusul semakin meluasnya penularan Virus Corona di Indonesia berdampak di sektor ekonomi dan membuat ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di depan mata.

Dikutip TribunWow.com, data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menyebutkan, hampir tiga juta karyawan dirumahkan atau kena PHK.

• Merujuk Prediksi Akhir Covid-19, Mahfud MD Sebut Juli Mungkin Mulai Relaksasi PSBB

Melalui Kartu Prakerja yang semula didesain sebagai jaminan sosial, pemerintah mengubah haluannya untuk dijadikannya menjadi semi bantuan sosial.

Hal itu sempat disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di istana beberapa waktu lalu.

Faisal Basri menyebutkan, program tersebut memang akan mengurangi beban korban terdampak terutama mereka yang dirumahkan atau diPHK.

Namun pelatihan tersebut jelas tidak akan bisa membantu mereka untuk secara langsung membawa pengeluaran harian.

Hal tersebut disampaikan Fisal Basri melalui program Dua Arah di kanal Kompas TV, Senin (4/5/2020).

"Mengurangi ya, mengurangi beban tapi niscaya tidak akan bisa membayar uang cost mereka," kata Faisal.

Faisal tak menampik bahwa selain Kartu Prakerja pemerintah juga telah memberi keringanan lain seperti membebaskan biaya listrik.

• Cerita Pemegang Saham Lolos Daftar Kartu Prakerja, Soroti Moral: Rp 5,6 Triliun untuk Beli Video

Hal tersebut disyukuri dan diakuinya bisa membantu meringankan beban korban-korban terdampak.

Namun ia mengimbau agar pemerintah tidak melakukan manuver-manuver lain yang sekiranya tidak bisa memberi dampak secara langsung kepada masyarakat.

Ia meminta, agar seluruh dana yang dialokasikan untuk kartu prakerja seyogyanya diserahkan secara langsung kepada para korban PHK yang menganggur.

"Mereka kan tidak kerja, mereka tidak bisa membayar uang cost mereka tidak bisa membayar listrik, tapi kan listrik sekarang kan dibebaskan untuk yang 450 VA syukur alhamdulillah," ujar Faisal.

"Namun secara keseluruhan, saya memohon sekali ini jangan ada manuver-manuver lagi, jadi seluruh dananya serahkanlah kepada orang-orang yang menganggur ini, yang tidak bisa makan karena ini," tambahnya.

Menurut Faisal, program kursus online tidak akan mengatasi masalah yang tengah dihadapi masyarakat secraa langsung di lapangan.

"Lupakanlah kursus-kursus online itu karena kursus online tidak bisa membuat mereka kenyang,"

Simak video berikut mulai dari awal:

(TribunWow.com/Rilo)