Soroti Aksi Jokowi yang Bagikan Bansos Langsung pada Warga, Fahri Hamzah: Orang di Papua Sana Tanya

TRIBUNWOW.COM - Mantan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengomentari soal aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang bagikan langsung bantuan sosial kepada warga terdampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah menilai aksi Jokowi itu menimbulkan tanya bagi warga luar Pulau Jawa.

Sebab, Jokowi dianggap hanya memberikan bantuan bagi warga di sekitar istana, di Bogor, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah melalui kanal YouTube Fahri Hamzah, Kamis (7/5/2020).

• Sri Mulyani Ungkap Anies Baswedan Tak Punya Anggaran untuk Salurkan Bansos bagi 1,1 Juta Warga DKI

• Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Bansos, Muhadjir Effendy: Agak Saya Tegur Keras Pak Gubernur

Soal pembagian bansos, menurutnya pemerintah bisa menyederhanakan pola dengan langsung meneransfer uang ke masyarakat lewat pemerintah desa.

Ia menilai, hal itu lebih efektif agar semua warga terdampak Virus Corona bisa mendapatkan bansos.

"Saya idenya sederhana, kalau mau sederhanakan pola ini adalah transfer langsung uang aja kepada pemerintah desa dan kelurahan ya kan, karena itu yang paling bawah," kata Fahri.

"Atau kalau mau sampai tingkat kecamatan, karena mereka ini yang kontrol rakyat, mereka yang punya rakyat."

Terkait hal itu, Fahri lantas menyinggung aksi Jokowi yang secara langsung menyalurkan bansos.

Menurut dia, aksi Jokowi itu justru menimbulkan iri pada warga di daerah lain, termasuk Papua.

"Presiden enggak mungkin punya rakyat, dalam pengertian enggak mungkin presiden bisa punya kontak dengan rakyat," terang Fahri.

"Makanya kalau presiden itu kemarin, mohon maaf ya, bagi-bagi sembako di Bogor, itu orang nanya di Papua sana."

• Trending Topic GoodbyeSandiagaUno di Twitter, Sandiaga Uno Gabung Relawan Jokowi Bagi Bansos

• Mahfud MD Prioritaskan Bansos Covid-19 Cepat Sampai Dibanding Tepat, Asal Bertanggung Jawab

Tak cuma itu, ia juga menyinggung sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa yang dinilai jarang mendapatkan bansos.

Lantas, Fahri menyebut bansos itu hanya dirasakan oleh warga di sekitar istana.

"'Kok presiden cuma bagi orang Bogor', orang Sulawesi juga nanya 'Kok baginya cuma di Bogor'," terang Fahri.

"Orang Sumbawa nanya mungkin, orang Lombok nanya, orang Sumatera nanya, kenapa yang kena cuma di sekitar istana?"

Hal itulah yang mendasari pernyataan Fahri, yang menyebut presiden tak memiliki rakyat.

"Makanya tidak mungkin karena presiden tidak memiliki rakyat, yang memiliki rakyat itu kepala desa," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-2.32:

Pilih Bansos Cepat ketimbang Tepat

Di sisi lain, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, soal bantuan sosial (bansos), Mahfud MD menyebut Jokowi ingin tindakan dilakukan secara cepat dan tepat.

Namun, jika hanya ada satu pilihan, Mahfud MD menyebut Jokowi lebih memilih bansos disalurkan secara cepat ketimbang tepat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (4/5/2020).

• Mahfud MD Prioritaskan Bansos Covid-19 Cepat Sampai Dibanding Tepat, Asal Bertanggung Jawab

• Mensos Juliari Batubara Tegaskan Tak Usah Ribut Data Bansos Corona: Ya Sebaiknya Tak Diberikan Lagi

Pada kesempatan itu, Mahfud mulanya menyinggung keinginan Jokowi memertahankan perekonomian di tengah wabah Virus Corona.

"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati, oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu," kata Mahfud.

"Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda."

Ia menyatakan, ada perbedaan aturan penanganan Virus Corona di berbagai daerah.

Namun, menurutnya semua aturan itu bertujuan mencegah penyebaran Virus Corona dan seusai dengan protokol kesehatan.

"Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana enggak bisa, mau cari uang enggak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," jelasnya.

"Nah ini yang dimaksud perlu dilakukan relaksasi, relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesahatan."

Lebih lanjut, Mahfud menyinggung imbauan Jokowi terkait penyerahan bansos kepada warga terdampak Virus Corona.

• Puluhan Karyawan Sampoerna Positif Corona, Khofifah Pertimbangkan Tarik Produk: Sudah Terprediksi

Mahfud menyebut, Jokowi menginginkan penyaluran bansos dilakukan secara cepat.

"Kemudian bantuan sosial, presiden mengatakan harus cepat dan tepat," ujar Mahfud.

"Tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat maka presiden minta agar cepat dulu."

Ia menjelaskan, pemberian secara cepat kini lebih dibutuhkan warga ketimbang menunggu waktu yang cukup lama untuk memberikan bansos secara tepat.

Karena itu, Mahfud pun menyinggung soal banyaknya warga yang tak memiliki KTP domisili karena hidup di perantauan.

"Semuanya segera diberi soal pembukannya nanti, administrasi mungkin banyak orang yang enggak punya KTP, enggak punya rumah," terang Mahfud.

"Tapi jelas-jelas membutuhkan cepat, diberi."

Ia menambahkan, proses administrasi akan dikerjakan setelah pemberian bansos dilakukan.

Hal itu dinilainya efektif untuk membantu warga miskin terdampak Virus Corona di wilayah perkotaan.

"Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas untuk mendapatkan itu."

"Itu terutama untuk kaum miskin di perkotaan," tandasnya. (TribunWow.com)