Fahri Hamzah Ungkit Rapid Test Anggota DPR, Singgung Pejabat Milenial Jokowi: Enggak Ngerti Apa-apa

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kembali mengungkit soal rapid test yang dilakukan pada anggota DPR hingga kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah menyebut jajaran pejabat itu tak selayaknya menjalani rapid test saat banyak warga ketakutan menghadapi Virus Corona.

Terkait hal itu, Fahri Hamzah lantas menyoroti kemampuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, hingga pejabat milenial Jokowi.

• Bahas Virus Corona, Fahri Hamzah: Kalau Presidennya Nyerah lalu Dia Mundur itu Urusan Dia

• Jerinx Percaya dengan Jokowi dan Terawan soal Skenario Corona: Sayang Pak Terawan Bukan Najwa Shihab

Melalui kanal YouTube Fahri Hamzah, Kamis (7/5/2020), ia mulanya meminta pemerintah mencukupi alat tes Virus Corona di seluruh puskesmas.

Fahri berpendapat, hal itu lebih penting dilakukan ketimbang melakukan tes Virus Corona terhadap anggota DPR hingga jajaran kabinet.

"Kita punya sekitar 7 ribu desa, ya kira-kira 7 ribu puskesmas atau sampai 10 ribu lah karena kalau kecamatan besar puskesmasnya lebih banyak," kata Fahri.

"Kasih mereka alat tes, mereka bisa mendata siapa yang sakit, salurkan itu yang namanya tes Covid segala macem, yang rapid test ke sana itu yang perlu dicek."

Menurut Fahri, masyarakat lebih berhak menjalani tes Virus Corona ketimbang para pejabat itu.

Karena itu, ia mendesak pemerintak mencukupi kebutuhan alat tes Virus Corona di seluruh puskesmas.

"Ngapain ngecek anggota DPR, ngecek anggota kabinet, ini orang udah punya mekanisme ," kata Fahri.

"Yang perlu dicek dan dilacak di mana larinya virus ini adalah kasih kepada puskesmas-puskesmas, mereka udah punya metode."

"Di sana ada dokternya, ada perawatnya, itu akan berjalan dengan sendirinya. Dan itu adalah sistem yang telah ada," sambungnya.

• Soal Perppu Corona, Refly Harun Curigai Adanya Penumpang Gelap: Saya Ngobrol sama Orang Penting

Lebih lanjut, Fahri juga mengkritik pemerintah yang terus merekrut orang baru untuk menangani Virus Corona.

Menurut Fahri, hal itu justru akan semakin menambah masalah.

Lantas, ia pun menyinggung keberadaan Menkes Terawan setelah Virus Corona banyak menelan korban.

"Jadi enggak perlu bikin yang baru, ini bikin yang baru dan terdiri dari orang yang enggak pernah di pemerintahan, negara itu strukturnya kayak apa," jelas Fahri.

"Itu kayak menteri kesehatan, orang bingung enggak ngerti ini."

Fahri menilai, Terawan justru seolah kabur dan diam seribu kata saat pernyataannya menuai kritikan banyak pihak.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung stafsus milenial presiden.

"Oh sebentar lagi, tiba-tiba banyak, tiba-tiba kabur, sekarang enggak ada suaranya."

"Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial-milenial yang enggak ngerti apa-apa tentang undang-undang dasar," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-5.38:

Kalau Presiden Menyerah

Pada kesempatan itu, sebelumnya Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta agar masyarakat tetap optimis terkait wabah Virus Corona yang melanda tanah air.

DIlansir oleh TribunWow.com, hal itu diungkapkan Fahri Hamzah melalui channel YouTubenya Fahri Hamzah Official yang tayang pada Kamis (7/5/2020).

Fahri Hamzah meminta agar ada pikiran pemerintah berhenti di tengah jalan gara-gara masalah Virus Corona.

• Pakar Soroti Sikap Pemerintah: Hampir Semua Protap dalam Tangani Covid-19, Inkonsisten

"Saya cenderung untuk kita jangan berfikir, pemerintah jatuh di tengah jalan."

"Sebaiknya kita menjaga jadwal demokrasi kita," ungkap Fahri.

Ia tidak ingin bahwa konflik-konflik yang terjadi berujung pada kerusuhan sosial.

"Karena kita juga enggak mau nanti social unrest, kerusuhan sosial itu bisa menyebabkan munculnya proses-proses politik yang tidak sehat."

"Apakah itu namanya kudeta militer atau apapun itu yang tidak baik ya," ucapnya.

Pendiri Partai Gelora ini meminta agar semua pihak bisa mendorong pemerintah agar masalah ini segera selesai.

"Sekali kita melanggar apa namanya schedule itu tidak baik, lebih baik kita dorong terus menerus pemerintahan ini supaya lebih baik," katanya.

Fahri mengatakan, terserah apa keputusan presiden namun jangan sampai ikut dalam prosedur pergantian pemerintahan

"Kalau presidennya nyerah lalu dia mundur itu urusan dia lah, tetapi kita tidak boleh apa namanya ikut di dalam merancang prosedur pergantian pemerintahan yang tidak terjadwal begitu," ungkap dia.

• Disebut Refly Harun Kerap Kritik Pemerintah, Fadli Zon: Keputusan Terbaik Jokowi Tempatkan Prabowo

Menurut dia hal itu menunjukkan adanya ketidakmatangan demokrasi.

"Karena demokrasi kita harus matang, mantap betul-betul terjadwal itu yang memberikan kepastian eksistensi Indonesia ke depan," ungkapnya. (TribunWow.com)